[super_tabs style="flat"][super_tab title="DIPA"]

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Berikut DIPA yang diturunkan dari Unit Eselon I ke Kantor Wilayah :

[/super_tab]

[super_tab title="RKA/KL"]

Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)   merupakan   dokumen   perencanaan  dan   penganggaran   yang   berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

[/super_tab] [super_tab title="LKjIP"]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP

[/super_tab] [super_tab title="Perjanjian Kinerja"]

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

[/super_tab] [super_tab title="Target Kinerja/ Rencana Aksi"]

Target Kinerja (Tarja) merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Kementerian Hukum dan HAM menetapkan target kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah

[/super_tab]

[super_tab title="Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja"]

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I.

[/super_tab]

[super_tab title="Rencana Kerja"]

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode satu tahun yang disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

[/super_tab]

[/super_tabs]

[super_tabs style="flat"][super_tab title="DIPA"]

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Berikut DIPA yang diturunkan dari Unit Eselon I ke Kantor Wilayah :

[/super_tab]

[super_tab title="RKA/KL"]

Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)   merupakan   dokumen   perencanaan  dan   penganggaran   yang   berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

[/super_tab] [super_tab title="LKjIP"]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP

[/super_tab] [super_tab title="Perjanjian Kinerja"]

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

[/super_tab] [super_tab title="Target Kinerja/ Rencana Aksi"]

Target Kinerja (Tarja) merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Kementerian Hukum dan HAM menetapkan target kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah

[/super_tab]

[super_tab title="Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja"]

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I.

[/super_tab]

[super_tab title="Rencana Kerja"]

Rencana Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode satu tahun yang disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

[/super_tab]

[/super_tabs]

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.