Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan kerja melalui pemeriksaan dan sterilisasi ruangan menjelang pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M, Selasa (17/03/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kantor wilayah sebagai langkah preventif untuk memastikan kondisi kantor tetap aman, tertib, dan terkendali selama periode libur nasional dan cuti bersama. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh ruangan kerja. Pemeriksaan meliputi instalasi listrik, penggunaan air, perangkat komputer, lampu penerangan, serta kondisi Barang Milik Negara (BMN) lainnya. Setiap unit kerja turut berperan aktif dalam memastikan seluruh peralatan telah dimatikan dan diamankan sesuai standar operasional.

Selain itu, dilakukan pula sterilisasi ruangan guna memastikan tidak terdapat potensi gangguan yang dapat menimbulkan risiko selama kantor tidak beroperasi secara optimal. Ruangan yang telah diperiksa kemudian diberi tanda sebagai bentuk validasi bahwa kondisi ruang telah dinyatakan aman.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga keamanan aset negara serta mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan WFA. Dengan pengamanan yang dilakukan secara sistematis, diharapkan tidak terjadi kejadian yang dapat mengganggu operasional maupun menimbulkan kerugian selama masa libur.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa "Pengamanan lingkungan kerja merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi tetap terjaga meskipun dalam periode libur. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan dan kepedulian seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif."

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perkantoran yang tertib, aman, dan profesional, sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah secara optimal.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Depok – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkum pada 11–12 Maret 2026 di BPSDM Hukum, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Ketua Tim Program dan Pelaporan, Margaret Sari, bersama tim pengelola program dan pelaporan Kanwil. Dari pihak pusat, kegiatan dipandu oleh tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Perencana Ahli Muda Andika Galih Ciptadi dan Perencana Ahli Pertama Chyntia Veronika.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa reviu LKjIP meliputi tiga komponen utama, yaitu format laporan, mekanisme penyusunan, serta substansi laporan kinerja. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pimpinan unit kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Tim reviu juga melakukan pengecekan terhadap dokumen LKjIP Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan kinerja, antara lain Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029, serta PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2024.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung memperoleh sejumlah catatan perbaikan yang akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan laporan kinerja sebelum disampaikan secara final. Reviu LKjIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sekaligus mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Hukum.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan reviu ini menjadi langkah penting untuk memastikan laporan kinerja disusun secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan target kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (12/03/2026) di Ruang Rapat Tanjung Kelayang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta perwakilan instansi vertikal, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan ini diwakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Muhamad Iqbal.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi merupakan bagian dari fungsi advisory Bank Indonesia dalam mendukung pengambilan kebijakan di daerah. Oleh karena itu, laporan tersebut perlu didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan guna memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Pada kegiatan tersebut, narasumber yang terdiri dari Ekonom Bank Danamon, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa sektor penggerak utama perekonomian daerah meliputi sektor perkebunan, pertanian, kelautan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan dukungan kebijakan melalui penyusunan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha, peningkatan akses permodalan, penyediaan infrastruktur, serta kemudahan investasi.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian daerah serta memperkuat sinergi dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pelepasan Mudik Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (12/03/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran pejabat dan pegawai Kanwil dari Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Secara nasional, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan dan jajaran di lingkungan Kementerian Hukum serta sejumlah mitra eksternal yang turut mendukung pelaksanaan program mudik bersama.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan serta perjalanan mudik para peserta dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan selamat sampai tujuan.

Program mudik bersama ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian institusi terhadap kesejahteraan pegawai yang akan melaksanakan perjalanan mudik pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan rasa kekeluargaan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pesan kepada seluruh peserta mudik agar selalu menjaga keselamatan selama perjalanan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga nama baik institusi selama melaksanakan perjalanan mudik.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa program mudik bersama ini merupakan wujud kepedulian institusi kepada pegawai serta momentum untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kekeluargaan di lingkungan Kementerian Hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Kajian Pekanan di Masjid Al Ikhwan dengan tema “Keutamaan dan Kiat-Kiat Mendapatkan Lailatul Qadar” pada Kamis (12/03/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jamaah Masjid Al Ikhwan yang terdiri dari pegawai di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Ditjen Imipas Bangka Belitung.

Kajian disampaikan oleh Ust. H. Firdaus, Lc., M.Pd, yang menjelaskan sejarah serta keutamaan Lailatul Qadar, malam yang diyakini lebih baik dari seribu bulan. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa pada malam tersebut Allah memberikan pengampunan dosa, mengabulkan doa-doa hamba-Nya, serta menetapkan berbagai ketentuan takdir bagi umat manusia.

Selain itu, dijelaskan pula tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar, di antaranya malam yang cerah dan tenang serta matahari yang terbit dengan cahaya yang lembut pada keesokan harinya. Para jamaah juga diberikan pemahaman mengenai kiat-kiat untuk meraih kemuliaan malam tersebut, seperti memperbanyak ibadah pada sepuluh malam terakhir Ramadan, melaksanakan i’tikaf, membaca Al-Qur’an, berdzikir, berdoa, serta memperbanyak sedekah.

Dalam kajian tersebut juga disampaikan bahwa perempuan yang sedang haid tetap dapat meraih keberkahan Lailatul Qadar melalui berbagai amalan seperti memperbanyak dzikir, doa, serta mengikuti majelis ilmu dan kegiatan kajian keagamaan.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan kajian keagamaan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan spiritual bagi seluruh pegawai agar dapat meningkatkan kualitas ibadah, khususnya dalam menyambut sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi KUHP dan KUHAP “Implikasi dan Implementasi bagi Profesi Hukum” yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis (12/03/2026). Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai keynote speaker bersama sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum dan akademisi.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh profesi hukum dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa sistem hukum pidana nasional saat ini terdiri dari tiga paket undang-undang pidana, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ia juga menekankan bahwa pembaruan hukum pidana mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem pemidanaan, termasuk penerapan alternatif pidana selain pidana penjara seperti kerja sosial guna mendukung reintegrasi sosial.

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi. Diskusi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dalam mendukung implementasi pembaruan hukum pidana nasional.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman aparatur dan pemangku kepentingan terhadap pembaruan hukum pidana nasional, sehingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan selaras di seluruh wilayah Indonesia.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan koordinasi terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkum pada Rabu (11/03/2026) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, Itun Wardatul Hamro, serta Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan, Amia Cakrawati. Sementara dari Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh tim pengelola keuangan dan BMN yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Edi Kurniawan, Dewi Maharani, Homsiah, dan Asmayanti.

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta renovasi gedung kantor. Disampaikan bahwa belanja modal peralatan dan mesin telah dilaksanakan pada Februari 2026 dan telah terbit SP2D pada Maret 2026 serta saat ini memasuki tahap serah terima barang. Namun demikian, pengadaan genset masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait kemungkinan pengalihan anggaran.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana renovasi gedung kantor yang saat ini masih dalam tahap pengajuan pendampingan teknis kepada Kementerian PUPR dan BPKP. Dalam arahannya, Biro BMN menegaskan agar pelaksanaan belanja modal segera direalisasikan untuk menghindari penarikan anggaran serta mempercepat proses pengajuan dokumen terkait renovasi gedung.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, melakukan koordinasi dan audiensi dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum pada Rabu (11/03/2026) di ruang BSK Hukum Kemenkum RI.

Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris BSK Hukum Kemenkum RI, Dwi Harnanto, bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto. Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan program Badan Strategi Kebijakan di Kantor Wilayah, khususnya penguatan analisis kebijakan serta dukungan terhadap penyusunan kebijakan hukum berbasis data di wilayah.

Selain itu, dibahas pula persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah. Pertemuan juga membahas rencana pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum (AIEK) serta pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi Tim BSK Kanwil dalam pelaksanaan program di daerah, serta dilakukan pertukaran informasi dengan perwakilan Kanwil Kemenkum Maluku Utara terkait implementasi program strategi kebijakan di wilayah masing-masing.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa koordinasi dengan BSK Hukum sangat penting untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang berbasis data serta selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka dalam rangka konsultasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Rabu (11/03/2026) di Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, Rossy Agustina, bersama staf Sekretariat DPRD. Kunjungan tersebut diterima oleh JF Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel, Muhamat Ariyanto.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, antara lain mengenai pengelolaan metadata, proses integrasi website dengan JDIH Nasional, surat keterangan keamanan data, serta pelaporan melalui sistem e-report JDIH.

Muhamat Ariyanto menjelaskan bahwa produk hukum yang dapat diunggah oleh Sekretariat DPRD dalam sistem JDIH antara lain Peraturan DPRD, Keputusan Ketua DPRD, Peraturan Ketua DPRD, serta Monografi Hukum. Ia juga menyampaikan bahwa website JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka telah terintegrasi dengan JDIH Nasional, sementara untuk pelaporan melalui e-report saat ini masih dalam proses penilaian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa koordinasi dan konsultasi seperti ini penting untuk memperkuat pengelolaan JDIH di daerah sehingga dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum dapat dilakukan secara tertib, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik secara daring pada Rabu (11/03/2026). Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern di lingkungan Kementerian Hukum. Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, hadir dalam pertemuan virtual tersebut Pranata Humas Ahli Muda, Sriyani Agustina, beserta jajaran CPNS Pranata Komputer dan peserta MagangHub Kemnaker.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, selaku narasumber utama menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat mutlak dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara transparan dan mudah diakses. Ia menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.

Dalam paparannya, dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik harus berpijak pada landasan hukum yang kuat, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 hingga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tugas dan fungsi PPID mencakup aspek yang luas, mulai dari penyusunan kebijakan layanan, pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), verifikasi dokumen informasi, hingga koordinasi intensif antar unit kerja. Selain itu, PPID memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan standar pelayanan informasi di lingkungan unit kerja masing-masing tetap terjaga kualitasnya.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa "masyarakat mendapatkan hak informasinya dengan pelayanan yang prima, transparan, dan tanpa hambatan, karena menurutnya Humas dan PPID adalah wajah instansi yang harus mencerminkan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah Kepulauan Bangka Belitung."

KANWIL KEMENKUM BABEL