Koba - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan DPRD Bangka Tengah pada Rabu, 3 Desember 2025. Pertemuan ini difokuskan pada beberapa agenda diantaranya penguatan pembentukan produk hukum daerah serta optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Kepala Divisi PUU dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, memimpin pemaparan terkait urgensi peningkatan kualitas produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa peraturan daerah harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta selaras dengan Sistem Hukum Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembentukan peraturan, melalui Prolegda/Propemperda, harus didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat serta urgensi substansi yang akan diatur, bukan sekadar kumpulan daftar usulan.

Feri menekankan pentingnya memastikan setiap tahapan pembentukan peraturan daerah—mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan—berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Penerapan tujuh asas utama pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan produk hukum yang dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan berdayaguna bagi masyarakat.

Selain penguatan regulasi, Kanwil juga memaparkan evaluasi pengelolaan JDIH Tahun 2024. Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai 55 atau kategori cukup. Meski beberapa aspek telah berjalan baik, seperti dasar hukum dan ketepatan pelaporan, namun masih ditemukan sejumlah kekurangan signifikan. Antara lain website JDIH yang tidak dapat diakses, belum adanya struktur organisasi JDIHN, serta metadata dan koleksi dokumen hukum yang belum lengkap.

Kondisi lebih memprihatinkan ditemukan pada JDIH DPRD Bangka Tengah yang memperoleh nilai 20 (kategori sangat rendah). Hampir seluruh komponen dasar belum tersedia, mulai dari dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, data pengelola, hingga koleksi dokumen hukum. Website JDIH DPRD juga dinyatakan tidak aktif dan belum memenuhi standar integrasi dengan Portal JDIHN.

Feri menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap kedua pengelola JDIH. Ia mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD segera memperkuat kelembagaan, membentuk struktur organisasi JDIHN, memperbaiki website, melengkapi koleksi dokumen hukum, serta meningkatkan kualitas metadata. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar JDIH benar-benar berfungsi sebagai pusat informasi hukum yang terbuka, mutakhir, dan mudah diakses oleh publik.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Babel berharap terdapat peningkatan signifikan baik dalam proses pembentukan produk hukum daerah maupun dalam pengelolaan JDIH. Penguatan dua aspek ini diyakini akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum di Kabupaten Bangka Tengah.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung mengatakan, "Penguatan pembentukan produk hukum daerah dan optimalisasi pengelolaan JDIH di Kabupaten Bangka Tengah sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang lebih baik. Kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memastikan proses pembentukan peraturan berjalan dengan baik, serta agar JDIH dapat berfungsi dengan maksimal sebagai sumber informasi hukum yang mudah diakses oleh publik. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung kepastian hukum bagi masyarakat."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka Tengah, 2 Desember 2025 – Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum di masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk Notaris baru, Bela Afriani S.H., M. Kn.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bangka Tengah ini dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, M. Bang bang, didampingi CPNS Bidang AHU Indah Permata Sari serta pengemudi Erlananda. Dalam sesi pembinaan, M. Bang Bang menjelaskan teknis mengenai kewajiban-kewajiban notaris, mekanisme pelaporan, dan standar pelayanan dalam pembuatan akta, serta menggali kinerja Notaris, Bela Afriani.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kep. Bangka Belitung, Kaswo mengingatkan notaris akan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan profesi Notaris, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kepatuhan Notaris terhadap undang-undang dan kode etik, sekaligus meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan pembinaan yang intensif, diharapkan Notaris Bela dapat menjalankan tugas dengan baik, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan publik terhadap profesi Notaris di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dalam memastikan bahwa setiap Notaris yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan sistem hukum nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam keterangannya menegaskan bahwa pembinaan terhadap notaris baru menjadi salah satu prioritas utama. “Notaris merupakan garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Pembinaan yang tepat sejak awal akan membantu mereka menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ungkapnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 2 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan Sosialisasi Terkait Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2025, yang berlangsung secara daring pada hari Selasa, 2 Desember 2025, bertempat di Balai Pengayoman Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel pada tahun 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh 71 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan narasumber dari UPT BKN Pangkal Pinang, yakni Kepala UPT BKN Pangkal Pinang, Eko Nugroho, serta Pranata Komputer Ahli Pertama UPT BKN Pangkal Pinang, Imam Wiyanto. Dari pihak Kanwil Kemenkum Babel, acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, NA. Triandini Oscar, serta pejabat lainnya termasuk CPNS Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian sebagai salah satu upaya strategis dalam memperkuat kapasitas SDM pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur adalah kebutuhan mendasar untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dan efektivitas kerja, serta memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Kepala Kantor Wilayah mengingatkan peserta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan serius, karena pengetahuan yang diperoleh akan langsung berpengaruh pada profesionalisme dan kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Pada sesi pertama, narasumber menguraikan kebijakan manajemen ASN yang bertujuan untuk menjaga disiplin dan profesionalitas pegawai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin ASN dipahami sebagai kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan, serta pentingnya pengawasan dari atasan langsung dalam penegakan disiplin.

Materi kedua membahas penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang mencakup tujuh nilai: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi budaya kerja yang mendasari perilaku ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. ASN diharapkan untuk tidak hanya berkomitmen terhadap nilai-nilai tersebut, tetapi juga untuk menginternalisasikannya dalam setiap aspek pekerjaan dan berkolaborasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan responsif.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar setiap peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga mampu memperkuat profesionalisme dan kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel. Kegiatan ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkokoh kapasitas aparatur dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, "Melalui sosialisasi ini, kita semakin memahami pentingnya pengelolaan administrasi yang baik dan tata kelola kepegawaian yang efisien. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kanwil Kemenkum Babel merupakan prioritas kita di tahun 2025. Saya berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita wujudkan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efektif."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Palembang, (02/12) - Kementerian Hukum mengikuti kegiatan penilaian kompetensi atau assessment berbasis profiling Aparatur Sipil Negara bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memastikan para pejabat memiliki kompetensi yang sesuai standar jabatan sekaligus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Assessment ini menilai tiga aspek utama, yakni kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis sesuai tuntutan jabatan PPT Pratama. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan objektif, digunakan beberapa metode penilaian seperti behavioral event interview , studi kasus, simulasi manajerial, serta tes psikometrik terstandar.

Pelaksanaan profiling ASN tersebut juga melibatkan asesor kompetensi dari BKN, lengkap dengan perangkat pendukung penilaian sesuai standar nasional. Kehadiran asesor profesional ini memastikan seluruh rangkaian proses berjalan adil, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan assessment yang berlangsung di Kantor Regional BKN VII Palembang turut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa Partisipasi pejabat dari Kementerian Hukum ini menjadi bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kementerian serta memastikan kesiapan para pejabat dalam menghadapi tuntutan kinerja yang semakin kompleks.

Dengan pelaksanaan assessment ini, Kementerian Hukum berharap tercipta pejabat yang kompeten, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 2 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas birokrasi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Acara ini bertujuan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 2 Desember 2025, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkum Babel ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Babel, Suherman, beserta staf dan peserta lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Babel, Suherman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan merupakan komitmen berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan berintegritas. Beliau juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi sebagai peta jalan untuk memastikan perbaikan kinerja yang berdampak positif bagi masyarakat.

Pada sesi materi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan paparan mengenai Etika Birokrasi dan Budaya Kerja ASN. Dalam materinya, beliau menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai aparatur negara. Etika birokrasi yang baik harus dijadikan landasan dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan efektif.

Setelah sesi materi, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan pandangan terkait materi yang disampaikan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas reformasi birokrasi.

Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang solid antara Kemenkum dan Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kuala Lumpur - Berdasarkan data terkini yang dihimpun oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur bersama seluruh Perwakilan RI di Malaysia, terdapat 150 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Semenanjung Malaysia, baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding.

Sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang juga menuntut perhatian serius, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda.

Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang menjalankan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di Malaysia, seperti menunjuk pengacara pembela (defence counsel) bagi WNI yang terancam hukuman mati bagi yang tidak mampu secara finansial, melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan, termasuk menghadiri sidang-sidang penting untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati.

Kemudian melakukan kunjungan konsuler ke tahanan, guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tetap stabil, membangun komunikasi dengan otoritas hukum Malaysia, baik Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah, maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk memperoleh informasi akurat dan memperjuangkan perlakuan yang manusiawi bagi para WNI, hingga menyiapkan dukungan advokasi dan komunikasi diplomatik, terutama pada tahap-tahap krusial seperti permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Sultan Negeri.

Hal ini disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito saat membuka giat ‘Review Penanganan Kasus WNI Terancam Hukuman Mati dan NonHukuman Mati di Malaysia’ di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/12/2025). Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan masih sangat besar. Setiap kasus memiliki dinamika hukum yang berbeda, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan bahasa, keterbatasan pemahaman hukum oleh terdakwa, hingga lamanya proses banding.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pelindungan hukum dan diplomatik bagi para WNI,” ujar Danang kepada para peserta giat, antara lain perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru, Perwakilan Firma Hukum Gooi & Azura, Perwakilan Malaysian Bar Council, dan Delegasi dari Ditjen AHU Kemenkum.

Selain itu, lanjut Danang, penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Perlu terus diperkuat edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.

“Semoga upaya kita hari ini dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata dalam memberikan harapan dan keadilan bagi WNI yang tengah menghadapi situasi sulit di luar negeri, khususnya di Malaysia,” tandas Danang.

Sementara itu, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Sesditjen AHU Kemenkum) RI, Hantor Situmorang, Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur yang merupakan kepanjangan tangan Ditjen AHU Kemenkum di luar negeri, memiliki peran substantif dari pelindungan WNI, salah satunya terkait isu status kewarganegaraan yang merupakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini tidak hanya wujud kepedulian negara terhadap WNI yang terjerat hukuman mati di luar negeri, tetapi memastikan pemahaman dan interpretasi yang tepat terhadap sistem hukum nasional kita, sekaligus menjembatani komunikasi hukum lintas negara, baik dengan otoritas setempat, hingga stakeholders lainnya, seperti profesi hukum di Malaysia,” ucap Hantor.

Lebih lanjut Sesditjen AHU mengatakan, sebagai kepanjangan tangan Ditjen AHU, tentunya Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sudah memahami betul atas layanan Ditjen AHU di bidang pidana, yakni pemberian keterangan ahli, pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini juga sedang disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

“Tidak lupa juga layanan Ditjen AHU yang berkaitan dengan hukum pidana lintas negara seperti Mutual Legal Assistance, Ekstradisi, dan transfer narapidana,” terang Hantor.

Sesditjen AHU berhadap, rangkaian diskusi hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, yang dapat memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur untuk menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus WNI di Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memerlukan perhatian negara secara serius.

“Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, menyamakan pemahaman, dan menyusun langkah strategis yang lebih solid demi memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak dan bermartabat,” pungkas Hantor.

Sejalan dengan Hantor, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, juga menekankan pentingnya sinergi dalam tugas KBRI.

"KBRI membawa mandat diplomatik negara, yaitu membuka akses hukum, menjembatani informasi, dan mengawal proses pada level pemerintah," papar Ronald. Tanpa sinergi, lanjutnya, perlindungan terhadap WNI akan timpang.

Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (review) dan permohonan keringanan hukuman (resentencing). Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menerapkan hukuman mati bagi sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan, narkotika, dan senjata api.

Walaupun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap mandatory death penalty dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia. Oleh karena itu, penerapannya tetap memerlukan perhatian dan upaya diplomatik yang serius dari pihak Indonesia, terutama bagi WNI yang masih menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Pembahasan Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual melalui zoom meeting bersama Bagian Program dan Pelaporan (PPL) DJKI, sebagai bagian dari proses konfirmasi kelengkapan data dukung dan finalisasi skor maturitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 2 Desember 2025.

Pada pertemuan tersebut, PPL DJKI melakukan verifikasi terhadap data dukung yang menjadi dasar penilaian Maturitas KI. Setelah melalui proses pengkajian dan finalisasi, skor Maturitas KI Kanwil Kemenkum Babel ditetapkan sebesar 2,95, yang berarti melampaui standar nilai yang telah ditentukan oleh DJKI.

Meskipun demikian, PPL DJKI menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa data dukung yang belum tersedia serta sebagian lainnya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis. Kondisi ini menyebabkan pencapaian skor belum dapat mencapai tingkat yang benar-benar optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa hasil pengukuran ini menjadi dorongan penting bagi Kanwil untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kekayaan intelektual.
“Kami berkomitmen memperbaiki kekurangan data dukung dan memperkuat proses kerja agar capaian maturitas KI di tahun berikutnya dapat lebih baik dan lebih akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa pengukuran maturitas bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi instrumen evaluasi yang strategis.
“Ini momentum bagi kita untuk memperbaiki sistem dokumentasi, meningkatkan konsistensi data, dan memperkuat kualitas layanan KI secara menyeluruh,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap peningkatan maturitas KI dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan kekayaan intelektual di daerah semakin terstruktur, terukur, dan berdampak pada penguatan ekosistem KI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka Tengah – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) serta Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Selasa, 2 Desember 2025, bertempat di Soll Marina Hotel & Conference Center Bangka, Pangkalanbaru. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri jajaran pimpinan daerah, perangkat OPD, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025.

Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah, Ketua DPRD Bangka Tengah, Wakil Ketua I DPRD, serta Wakil Ketua II DPRD dan peserta kegiatan terdiri dari Kepala OPD, Kepala Sekolah, serta Anggota DPRD se-Kabupaten Bangka Tengah. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut M. Sahlan, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dari LSP KPK dan Sudihastuti, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kanwil Kemenkum Bangka Belitung.

Mewakili Bupati Bangka Tengah, Sekda Ahmad Syarifullah Nizam membuka kegiatan dan menegaskan pentingnya program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih. “PPG bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas pegawai. Program ini merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan KKN secara menyeluruh,” tegas Sekda dalam sambutannya.

Narasumber pertama, Master Sahlan dari ACLC KPK, memaparkan bahwa program antikorupsi bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta integritas masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap bahaya korupsi. “Sosialisasi ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dan transparan,” jelasnya.

Narasumber kedua, Master Sudihastuti, menyampaikan materi bertema Integritas Tanpa Kompromi: Melangkah Menuju Bebas Gratifikasi. Ia menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lainnya. Ia menekankan, “Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus dilaporkan kepada KPK untuk menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan.”

Sudihastuti juga menguraikan pengecualian sesuai Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Pasal 2 ayat (3), termasuk pemberian dari keluarga tanpa konflik kepentingan atau keuntungan dari investasi pribadi yang berlaku umum.Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh aparatur pemerintah daerah dalam menolak gratifikasi dan mencegah praktik KKN. Para peserta diajak bersama-sama menumbuhkan budaya anti gratifikasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Johan Manurung, memberikan arahan agar seluruh aparatur daerah memperkuat budaya integritas. “Pengendalian gratifikasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi komitmen moral. Setiap aparatur harus memastikan setiap layanan publik bebas dari kepentingan pribadi dan menjunjung etika, transparansi, serta akuntabilitas. Ini pondasi utama mencegah KKN,” tegasnya.

Beliau juga mengapresiasi langkah Pemkab Bangka Tengah yang secara konsisten memperkuat pendidikan antikorupsi dan berharap upaya ini terus berlanjut dalam implementasi kebijakan sehari-hari.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Koba - Kanwil Kemenkum Babel kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan integritas dan kepatuhan profesi notaris melalui penyampaian atensi terkait pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) kepada notaris di wilayah kerja Bangka Tengah, (02/12)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo menyampaikan bahwa langkah penguatan peran notaris dalam mencegah praktik pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris, sebagai pihak profesi yang termasuk dalam kelompok gatekeeper, memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa dalam setiap pembuatan akta atau layanan kenotariatan lainnya. "Penerapan PMPJ bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya nasional menjaga integritas sistem hukum dan ekonomi. Notaris memiliki peran krusial dalam mendeteksi transaksi yang berpotensi disalahgunakan,” ujar Kaswo

Menambahkan hal tersebut , Kepala Bidang AHU, M Bangbang menjelaskan bahwa Kewajiban penerapan PMPJ secara konsisten, termasuk verifikasi identitas dan pemahaman maksud perbuatan hukum. Selain itu perlunya Penyimpanan dan ketersediaan dokumen identifikasi sesuai ketentuan jangka waktu yang ditetapkan. " Notaris juga berKewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada PPATK melalui akun GoAML" tambah Bangbang

Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan berkala yang dilakukan oleh Kantor Wilayah dalam rangka memperkuat tata kelola profesi notaris. Ke depan, pengawasan akan terus ditingkatkan melalui evaluasi, pembinaan, dan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PPATK dan organisasi notaris. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, notaris, dan lembaga pengawas, diharapkan potensi penyalahgunaan layanan kenotariatan dapat diminimalkan,” tutup Johan

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 02 Desember 2025 — Perkembangan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan signifikan selama tahun 2025. Capaian ini disampaikan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam momen evaluasi capaian kinerja akhir tahun (02/12). Peningkatan ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah di Babel semakin serius dalam melakukan pembenahan regulasi, peningkatan kualitas perancang peraturan, serta penguatan tata kelola dokumentasi hukum.

IRH merupakan instrumen penilaian nasional yang digunakan untuk mengukur capaian reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mengatur komponen penilaian, tata cara verifikasi, dan mekanisme pengolahan nilai. IRH menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memperbaiki kualitas regulasi, menyederhanakan aturan yang tumpang tindih, serta menyediakan database hukum yang transparan dan mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil Penilai Nasional, hampir seluruh Pemerintah Daerah di Bangka Belitung mengalami peningkatan yang sangat menonjol. Peningkatan tersebut tidak hanya berupa kenaikan kecil, tetapi dalam banyak kasus mencapai puluhan poin, menunjukkan perubahan sistemik dalam manajemen regulasi di tingkat daerah.
Capaian penilaian IRH Pemda di Bangka Belitung berdasarkan Kepmen Hukum Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 antara lain:
• Kabupaten Belitung Timur mencatat nilai 99,40 dengan kategori Istimewa (AA).
• Kabupaten Belitung naik secara signifikan menjadi 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
• Kabupaten Bangka Selatan mencapai nilai 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
• Kota Pangkalpinang meningkat menjadi 99,40 dengan kategori Istimewa (AA)
• Kabupaten Bangka mencapai nilai 98,60 dengan kategori Istimewa (AA)
• Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai 98,30 dengan kategori Istimewa (AA)
• Kabupaten Bangka Barat mencapai 98,00 dengan kategori Istimewa (AA)
• Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan nilai 96,20 dengan kategori Istimewa (AA)

Penilaian kategori Istimewa di seluruh daerah ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Babel dalam pemenuhan seluruh indikator IRH.
Dalam penjelasannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa IRH menilai empat variabel penting:
1. Koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum
(Bobot 25%)
2. Peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan
(Bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi dan deregulasi peraturan daerah berdasarkan hasil reviu
(Bobot 30%)
4. Penataan dan pemutakhiran database peraturan perundang-undangan di daerah
(Bobot 20%)
Variabel-variabel ini mencakup aspek teknis, administratif, dan substansi peraturan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih sistematis dan terukur dalam menata regulasi daerah.

Kanwil Kemenkum Babel berperan dalam peningkatan nilai IRH melalui berbagai langkah pembinaan dan pendampingan. Selama 2025, Kanwil melakukan:
• Sosialisasi terpusat bersama seluruh pemda,
• Sosialisasi langsung (on the spot) ke masing-masing pemerintah daerah,
• Verifikasi data dukung dari 4 variabel dan 10 indikator,
• Monitoring unggah data dukung oleh pemda secara berkala,
• Validasi dan verifikasi faktual, termasuk pengecekan langsung ke perangkat daerah,
• Penilaian mandiri oleh asesor Kanwil,
• Penyusunan Berita Acara penilaian,
• Pengajuan sanggah atau klarifikasi terhadap nilai awal Tim Penilai Nasional,
• Finalisasi nilai IRH bersama pemda.

Rahmat Feri Pontoh menjelaskan bahwa upaya pendampingan dilakukan secara intensif agar pemda dapat memahami indikator penilaian secara detail dan mampu memenuhi data dukung secara optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung memberikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah berperan aktif dalam peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah masing-masing.

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemerintah Daerah di Bangka Belitung yang telah bersungguh-sungguh memenuhi komponen IRH. Peningkatan nilai ini merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam memperbaiki kualitas regulasi daerah," ujar Johan.

Beliau berharap sinergi yang telah terbangun antara Kanwil dan Pemerintah Daerah dapat terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
"Semoga kerja sama yang baik ini terus berlanjut sehingga ke depan kualitas regulasi di daerah semakin tertata, efektif, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tambahnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL