Jelajahi layanan online Kementerian Hukum
Temukan 111 layanan dari 8 unit kerja eselon I dan Balai Harta Peninggalan Jakarta. Pilih layanan sesuai kebutuhan untuk membuka portal resminya.
Administrasi Hukum Umum
Pendirian badan usaha, layanan perdata, kewarganegaraan, dan pengesahan dokumen.Informasi, berita, dan layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Pembuatan kode pembayaran untuk layanan Administrasi Hukum Umum.
Pencarian profil perseroan dan akses informasi data badan hukum.
Akses pendaftaran calon notaris dan informasi formasi notaris.
Masuk ke sistem layanan AHU menggunakan akun terdaftar.
Pengesahan badan hukum dan perubahan data perseroan terbatas.
Pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia.
Pengesahan dan perubahan data badan hukum perkumpulan.
Pemesanan nama untuk pengajuan badan hukum sosial.
Pengesahan dan perubahan data badan hukum yayasan.
Layanan pendaftaran dan perubahan badan usaha melalui AHU.
Pendaftaran dan perubahan data badan usaha CV dan firma.
Pendaftaran dan pelaporan informasi akta wasiat.
Pelayanan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Permohonan dan pelayanan pewarganegaraan Indonesia.
Layanan administrasi dan status kewarganegaraan.
Permohonan legalisasi atau apostille untuk dokumen publik.
Administrasi dan informasi badan hukum partai politik.
Layanan terkait pengesahan dan administrasi badan hukum koperasi.
Pelaporan dan pembaruan informasi pemilik manfaat korporasi.
Informasi layanan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
Petunjuk penggunaan layanan, persyaratan, dan alur AHU.
Informasi layanan Balai Harta Peninggalan pada portal AHU.
Pelayanan administrasi kurator dan pengurus.
Pendaftaran dan perubahan badan hukum perseroan perorangan.
Sistem layanan pengajuan grasi secara elektronik.
Informasi layanan daktiloskopi; portal yang ditautkan ditandai dalam pengembangan.
Pengajuan layanan pemblokiran dan pembukaan blokir data AHU.
Akses pelayanan administrasi di bidang hukum pidana.
Permohonan salinan surat keputusan dan dokumen AHU.
Informasi dan pelayanan administrasi advokat asing.
Informasi layanan terkait administrasi jabatan notaris dan perdata.
Balai Harta Peninggalan Jakarta
Pelayanan perwalian, pengampuan, kewarisan, wasiat, kepailitan, dan harta peninggalan.Informasi dan tata cara pelayanan perwalian.
Informasi dan persyaratan pengurusan pengampuan.
Informasi pelayanan terkait pengurusan kepailitan.
Persyaratan dan informasi layanan surat keterangan hak waris.
Informasi pendaftaran serta pembukaan akta wasiat.
Informasi pengurusan ketidakhadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi dan prosedur pengurusan harta peninggalan yang tak terurus.
Informasi penatausahaan uang pihak ketiga.
Akses informasi perkembangan permohonan layanan masyarakat.
Ajukan pendaftaran merek barang atau jasa secara daring.
Pengenalan, persyaratan, dan informasi perlindungan merek.
Ajukan permohonan paten dan paten sederhana.
Pengenalan, ketentuan, dan informasi permohonan paten.
Ajukan pelindungan terhadap tampilan estetika suatu produk.
Penjelasan dan tata cara perlindungan desain industri.
Pencatatan karya tulis, seni, program komputer, dan ciptaan lain.
Informasi jenis ciptaan, ketentuan, dan tata cara pencatatan.
Akses layanan pengajuan perlindungan indikasi geografis.
Pengenalan perlindungan produk dengan karakteristik asal daerah.
Informasi perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu.
Akses loket virtual untuk layanan terkait rahasia dagang.
Pengenalan dan ketentuan perlindungan rahasia dagang.
Informasi pencatatan KI komunal dan perlindungan pengetahuan tradisional.
Informasi pengaduan, sengketa, dan penegakan hukum KI.
Pencarian data merek, paten, desain industri, dan hak cipta.
Akses layanan virtual terkait DTLST.
13 layanan
Telusuri peraturan perundang-undangan beserta informasi publikasinya.
Akses pengumuman resmi layanan pembentukan peraturan.
Sistem layanan untuk jabatan fungsional perancang peraturan.
Sistem informasi perencanaan regulasi.
Pelayanan proses pengundangan peraturan.
Akses sistem layanan litigasi bidang peraturan.
Pelayanan penerjemahan resmi naskah peraturan.
Sarana partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi.
Layanan pengharmonisasian rancangan peraturan.
Sistem pendukung proses penyusunan peraturan.
Akses jurnal dan publikasi ilmiah bidang peraturan.
Berita, panduan, dan informasi pembentukan peraturan.
Prosedur pelayanan resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Pembinaan Hukum Nasional
Konsultasi hukum, bantuan hukum, dan sumber informasi hukum masyarakat.Telusuri dokumentasi dan informasi hukum dari berbagai instansi.
Akses kanal partisipasi publik BPHN.
Artikel dan materi edukasi hukum bagi masyarakat.
Konsultasi permasalahan hukum secara daring.
Informasi bantuan hukum bagi masyarakat dan pemberi bantuan hukum.
Dokumentasi dan informasi produk hukum Kementerian Hukum.
Penelusuran koleksi dan literatur kepustakaan hukum.
Akses platform perpustakaan digital JDIHN.
Informasi jabatan fungsional analis hukum.
Akses sistem Evadata untuk data dan evaluasi bidang hukum.
Baca kajian dan artikel ilmiah perkembangan hukum nasional.
Video informasi dan edukasi hukum BPHN.
Permohonan dan informasi publik Kementerian Hukum.
11 layanan
Sistem survei dan pengumpulan masukan untuk strategi kebijakan hukum.
Sistem informasi analisis permasalahan hukum.
Informasi dan akses layanan buku elektronik BSK.
Informasi dan akses publikasi jurnal elektronik BSK.
Mesin pencarian informasi kebijakan hukum.
Akses jurnal ilmiah dan publikasi kebijakan hukum.
Akses buku dan hasil kajian kebijakan hukum.
Publikasi dan penerbitan karya ilmiah bidang hukum.
Forum berbagi pengetahuan dan diskusi kebijakan hukum.
Akses sistem indeks kebijakan hukum.
Pencarian dokumentasi dan informasi hukum BSK.
Pengembangan SDM Hukum
Pelatihan, pembelajaran mandiri, dan informasi pengembangan kompetensi.Pembelajaran mandiri daring untuk pengembangan kompetensi.
Kolaborasi dan berbagi praktik baik antarpegawai.
Pembelajaran dan pelatihan berbasis daring.
Pendaftaran peserta kegiatan pembelajaran dan pelatihan.
Akses sumber belajar dan materi pengembangan kompetensi.
Akses layanan pengukuran potensi.
Pelaksanaan asesmen atau ujian berbasis komputer.
Akses penilaian menggunakan tes situasional.
Sistem informasi untuk evaluasi kegiatan pembelajaran.
Informasi pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan.
Informasi penilaian dan pemetaan kompetensi SDM hukum.
3 layanan
Pengawasan dan Pengaduan
Saluran pengaduan masyarakat serta informasi pengawasan dan integritas.Klik logo atau nama unit untuk membuka situs resminya. Klik nama layanan untuk membuka halaman layanan pada tab baru. Beberapa layanan memerlukan akun atau dokumen pendukung.


























