Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Penilaian Mandiri Struktur dan Proses Efektivitas serta Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi dalam rangka penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (16/04/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A Triandini Oscar, bersama jajaran pegawai terkait. Turut hadir sebagai pendamping dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Galuh Pungki, serta Tim Inspektorat Wilayah V Inspektorat Jenderal, yaitu Nanih, Rini Yuniasih, dan Abdul Hamid.

Penilaian mandiri ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan struktur organisasi, proses kerja, serta mekanisme pengendalian internal berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Seluruh tahapan maturitas penyelenggaraan SPIP didokumentasikan secara sistematis melalui Kertas Kerja sebagai instrumen evaluasi dan pengukuran kinerja pengendalian internal.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian mandiri mendapat pendampingan langsung dari asesor Biro Perencanaan dan Organisasi serta tim Inspektorat Wilayah V guna memastikan objektivitas, akurasi, serta kualitas hasil penilaian. Pendampingan ini juga bertujuan memberikan penguatan terhadap pemenuhan data dukung dan kesesuaian dokumen dengan indikator penilaian maturitas SPIP.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian mandiri antara lain penguatan manajemen SDM dan pengembangan karier melalui pemenuhan data dukung terkait Rancangan Peraturan Menteri Hukum mengenai Manajemen Karier dan Kompetensi Teknis, dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK), serta evaluasi pengembangan kompetensi pegawai. Selain itu, optimalisasi pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara berjenjang per triwulan juga menjadi bagian penting dalam memastikan keterkaitan kinerja individu dengan tujuan organisasi.

Pada aspek manajemen risiko dan pengawasan, dilakukan penyempurnaan analisis risiko terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS), pengunggahan Laporan Hasil Survei Manajemen Risiko, serta pelengkapan laporan SPIP triwulanan dan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan risiko organisasi berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.Penguatan internalisasi budaya kerja juga menjadi fokus melalui penyusunan SOP serta dokumentasi kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi, termasuk pelaksanaan Coffee Morning sebagai media komunikasi internal. Selain itu, notula rapat Agen Perubahan juga diarahkan untuk memuat inovasi sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko organisasi.

Pada aspek kedisiplinan dan pelayanan, dilakukan pelengkapan dokumen himbauan terkait pencegahan pelanggaran disiplin, publikasi SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta dokumen tindak lanjut Area of Improvement (AOI) terkait hasil survei SPKP Triwulan I.

Hasil penilaian mandiri yang telah disempurnakan selanjutnya akan dikompilasi ke dalam Kertas Kerja Kementerian sebagai bahan penyusunan draft laporan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Kementerian Hukum Tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa "Implementasi SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap proses kerja berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas. Penguatan struktur dan proses organisasi melalui penilaian mandiri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal serta memastikan pencapaian tujuan organisasi secara optimal."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pengawasan Kearsipan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (16/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A Triandini Oscar, bersama jajaran arsiparis dan pegawai terkait. Turut hadir sebagai narasumber Arsiparis Ahli Muda Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Dewi Haryati, serta peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Dalam pemaparannya, Dewi Haryati menjelaskan bahwa Pengawasan kearsipan merupakan kegiatan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan pelaksanaan pengelolaan arsip di lingkungan instansi pemerintah. Pengawasan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan arsip secara sistematis, andal, dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik."

Objek pengawasan meliputi unit pengolah dan unit kearsipan dengan instrumen pengawasan berupa Formulir ASKI Unit Pengolah dan Formulir ASKI Unit Kearsipan. Adapun aspek yang menjadi fokus pengawasan mencakup pengelolaan arsip dinamis serta sumber daya kearsipan, termasuk kompetensi SDM, sarana prasarana, serta sistem pengelolaan arsip yang digunakan, lebih lanjut disampaikan bahwa pengawasan kearsipan memiliki urgensi strategis, antara lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan arsip, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Metode pengawasan yang digunakan meliputi On the Spot, On Desk, dan Online, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan meraih kategori “sangat memuaskan” pada penilaian pengawasan kearsipan tahun 2024 dengan perolehan nilai 96,00. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip secara profesional dan berkelanjutan.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa "Pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian penting dari sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi dan alat bukti yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pertanggungjawaban kinerja organisasi."

Kegiatan pengawasan kearsipan ini juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan guna memastikan setiap unit kerja mampu menerapkan standar kearsipan secara konsisten, sehingga mampu mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, modern, dan terpercaya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan In House Training Sharing Knowledge (Berbagi Pengetahuan) tentang Manajemen Risiko pada Kamis (16/04/2026), bertempat di Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami penerapan manajemen risiko guna mendukung tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Tim Kerja Humas, RB, dan TI Sriyani Agustina, serta pegawai di lingkungan Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel. Materi disampaikan oleh N.A. Triandini Oscar selaku narasumber, yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai konsep, tahapan, dan implementasi manajemen risiko dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dimulai dari penetapan konteks risiko yang selaras dengan sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi. Risiko yang dihadapi organisasi dapat berupa risiko keuangan, risiko fraud, maupun risiko operasional yang berpotensi mempengaruhi kualitas kinerja serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selanjutnya disampaikan tahapan identifikasi dan analisis risiko, termasuk penentuan akar penyebab risiko (root cause), pengukuran tingkat kemungkinan terjadinya risiko, serta besaran dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko (risk map) guna menentukan prioritas penanganan risiko secara terstruktur dan terukur.

Materi juga mengulas metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) sebagai teknik analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi kegagalan suatu proses berdasarkan tingkat keparahan (severity), kemungkinan terjadinya (occurrence), serta kemampuan deteksi (detectability) yang menghasilkan nilai Risk Priority Number (RPN) sebagai dasar penentuan prioritas risiko.

Kepala Kantor Wilayah Kementerin Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan sharing knowledge ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya dalam memahami manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik.

“Manajemen risiko merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan secara efektif, terukur, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin memahami pentingnya identifikasi risiko sejak dini serta mampu menyusun langkah pengendalian yang tepat guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi,” ujar Johan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Diharapkan pemahaman yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guna mendukung terciptanya kinerja organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya bagi koperasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan kolaborasi bersama Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopdag) Kota Pangkalpinang, Kamis (16/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, bersama jajaran. Turut hadir Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sopiar, serta Kepala Diskopdag Kota Pangkalpinang, Andika Saputra beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Adi Riyanto menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mendorong percepatan pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan bahwa dukungan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam memberikan kemudahan layanan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku koperasi.

“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih mengenai pentingnya pendaftaran merek kolektif sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus peningkatan nilai ekonomi,” ujar Adi.

Sementara itu, Sopiar menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada koperasi di wilayah Bangka Belitung. Hal senada juga disampaikan oleh Andika Saputra yang mengapresiasi terjalinnya kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas koperasi, khususnya dalam aspek perlindungan merek.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang berkelanjutan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung Koperasi Merah Putih untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran merek kolektif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam arahannya menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Toboali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pembinaan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (16/2/2026), yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparatur desa, serta ratusan paralegal.

Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi desa dalam meningkatkan kapasitas serta peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan. Melalui kerja sama ini, diharapkan paralegal mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum non-litigasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta membantu penyelesaian persoalan hukum secara mediasi dan persuasif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keberadaan paralegal di desa merupakan bagian penting dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Dengan dukungan APDESI, peran tersebut diharapkan semakin optimal dan terstruktur.

Sementara itu, pihak APDESI menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Posbankum di desa diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi dan penyelesaian masalah hukum yang mudah diakses, cepat, dan berkeadilan.

Lebih lanjut kepala Divisi P3H kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan APDESI dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan keadilan yang merata hingga ke pelosok desa.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Koperasi Pemasaran Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pembahasan program kerja dan rencana kegiatan pasca terbentuknya legalitas koperasi, pada Rabu (15/4/2026) di Lantai II Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung selaku Pembina Koperasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Tata Usaha dan Umum Triandini Oscar dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto selaku pengawas koperasi, Ketua Koperasi Ariyanto, serta para anggota koperasi.

Dalam arahannya, Johan Manurung menyampaikan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas program kerja serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah terbentuknya legalitas Koperasi Pemasaran Pengayoman. Selain itu, turut dibahas langkah-langkah strategis yang perlu dipersiapkan, termasuk penyusunan rencana kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan guna memastikan koperasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi anggota.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah pengalihan kontrak outsourcing yang sebelumnya menggunakan pihak ketiga, yang selanjutnya akan diambil alih oleh Koperasi Pemasaran Pengayoman. Pengalihan kontrak ini direncanakan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan ke depan sebagai langkah awal dalam penguatan peran koperasi serta optimalisasi pengelolaan kegiatan secara mandiri.

Terkait manajemen tenaga outsourcing, disepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan dalam waktu dua minggu ke depan antara pihak outsourcing dan Koperasi Pemasaran Pengayoman Kanwil Bangka Belitung. Selain itu, penyelesaian berkas BPJS tenaga outsourcing juga akan segera dilakukan mengingat masa pembayaran BPJS bulan berjalan akan berakhir pada tanggal 20 April 2026, guna memastikan perlindungan jaminan sosial tetap berjalan tanpa kendala.

Selanjutnya, akan dilakukan penandatanganan kontrak sebagai bentuk kesepakatan resmi antara pihak terkait dalam pelaksanaan pengalihan kontrak outsourcing kepada Koperasi Pemasaran Pengayoman Kanwil Bangka Belitung.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penambahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 56210 terkait Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering) yang akan didaftarkan kembali melalui aplikasi OSS RBA dengan berkoordinasi bersama Dinas PTSP Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya, Koperasi Pemasaran Pengayoman Kanwil Bangka Belitung telah memiliki NIB dengan KBLI 47611 tentang Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar serta KBLI 78300 tentang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, koperasi akan menyusun laporan simpanan bulanan anggota dalam bentuk slip simpanan menyerupai slip gaji. Slip tersebut nantinya akan dibagikan kepada masing-masing anggota melalui WhatsApp atau email.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rencana kegiatan ke depan dan langkah strategis penguatan operasional koperasi. Seluruh agenda rapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Kegiatan rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang, (15/04/2026) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung bersama Korwas PPNS Polda Babel melakukan pemantauan dan pengawasan di pusat perbelanjaan Transmart Mall Pangkalpinang untuk mencegeah pelanggaran Kekayaan Intelektual. Kedatangan tim Kantor Wilayah dan Korwas PPNS Polda telah ditunggu oleh Buisnes Head Bapak Deni.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Bapak Johan Manurung mengatakan Pengawasan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah dan memutus mata rantai pelanggaran kekayaan intelektual di pusat perbelanjaan yang ada di kota pangkalpinang. Di sampaikan juga kepada pengelola pusat perbelanjaan untuk  Menggunakan produk asli dan tidak melanggar ketentuan KI, Tidak menggunakan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain, Tidak memperjual belikan barang hasil pelanggaran KI dan  Menghargai hasil karya pencipta dengan meminta izin kepada pencipta jika ada pemutaran lagu di kawasan pusat perbelanjaan agar di kemudian hari tidak terjadi masalah hukum Kekayaan Intelektual.

Korwas PPNS Polda Bapak Ipda M. Ibkar S.H. MM, C.HL, C.TMP, C.MTR menyampaikan kepada pengelola pusat perbelanjaan apa yang menjadi himbauan dari Kementerian Hukum agar di tindak lanjuti.

Kepala toko, Bapak Deni, menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang telah dilakukan, serta menegaskan bahwa hal ini menjadi pengingat bagi pihak Transmart Mall Pangkalpinang agar ke depan tidak menghadapi kendala hukum terkait Kekayaan Intelektual.

Pemantauan akan terus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi antara Korwas PPNS Babel, pusat perbelanjaan, dan Kanwil Kemenkum Babel guna mendorong kesadaran serta pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan pusat perbelanjaan.

KANWIL KEMENKUM BABEL 

Toboali – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum KUHP dan Pembinaan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Mekanisme Pelaporan Paralegal di Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (16/04/2026), bertempat di Kantor Bupati Bangka Selatan.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 Paralegal Posbankum Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bangka Selatan dan menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, Wakil Bupati Bangka Selatan Hj. Debby Vita Dewi, Kepala BNN Kabupaten Bangka Selatan Hendra Amoer, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Ketua APDESI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid sekakigus membuka Pelaksanaan Kegiatan menegaskan bahwa pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah nyata menghadirkan layanan bantuan hukum yang cepat, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan semangat access to justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.“Posbankum harus menjadi ruang hukum bagi masyarakat agar keadilan hukum yang bermartabat benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung, dalam sambutan menyampaikan bahwa Kabupaten Bangka Selatan telah berhasil membentuk 53 Posbankum dari total 53 desa dan kelurahan. Saat ini terdapat 172 paralegal, dengan 72 orang telah mengikuti pelatihan dan 09 Paralegal yang berhasil mendapat gelar C.P.L.A.

Menurut Johan, pembinaan paralegal ini merupakan upaya konkret mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Paralegal Posbankum diharapkan mampu berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, edukasi hukum, pendampingan awal, serta mediasi penyelesaian masalah hukum di tingkat desa dan kelurahan secara damai dan sederhana.

Penyampaian Materi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Ferry Yulianto yang mengulas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menjelaskan bahwa KUHP baru yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 membawa paradigma baru pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan, serta mengedepankan pidana alternatif guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Lebih Lanjut, Narasumber juga menyampaikan mekanisme pelaporan bagi Paralegal Posbankum yang secara substansi menekankan pentingnya pelaporan aktif setiap kegiatan dan layanan hukum Posbankum melalui aplikasi Form Posbankum sebagai bagian dari akuntabilitas dan evaluasi program.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman antara peserta paralegal dengan narasumber, yang berlangsung interaktif dan penuh antusiasme.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran paralegal Posbankum sebagai ujung tombak pelayanan hukum dan mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan, “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran paralegal Posbankum dalam menyediakan akses keadilan kepada masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pembinaan ini, kami berharap dapat memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memperkuat pemahaman tentang sistem hukum yang baru, seperti KUHP yang lebih berfokus pada keadilan dan kemanusiaan.”

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Belitung Timur pada Rabu (15/4/2026) secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, serta dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh; Ketua Tim Kerja 2, Yanto Majid; jajaran JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan; serta CPNS Perancang. Turut hadir dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hendri, bersama perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengharmonisasian terhadap dua Ranperkada, yaitu Ranperkada tentang Pedoman Pemberian Penghargaan berupa Perjalanan Ibadah Umrah, serta Ranperkada tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas sinergi yang telah terjalin dalam upaya peningkatan kualitas regulasi daerah. Ia menegaskan bahwa proses harmonisasi ini penting untuk memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, serta memiliki kualitas dan integritas yang baik.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hendri, menjelaskan bahwa penyusunan kedua Ranperkada tersebut memiliki urgensi sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Ranperkada terkait perubahan Standar Harga Satuan disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan dan rencana anggaran daerah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap standar harga satuan dan standar biaya umum. Adapun Ranperkada mengenai pemberian penghargaan berupa perjalanan ibadah umrah merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam RPJMD Tahun 2025–2029, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan tokoh agama yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dalam pembahasannya, Ranperkada tentang pemberian penghargaan perjalanan ibadah umrah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Ranperkada tentang perubahan standar harga satuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa proses pengharmonisasian Ranperkada merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas substansi yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, harmonisasi tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menjaga konsistensi norma hukum, kejelasan pengaturan, serta kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Rahmat Feri Pontoh menjelaskan bahwa Ranperkada tentang Pedoman Pemberian Penghargaan berupa Perjalanan Ibadah Umrah perlu dirumuskan secara cermat agar tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas, kriteria yang objektif, serta mekanisme pelaksanaan yang terukur agar tidak menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa Ranperkada tentang Perubahan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Standar harga satuan yang disusun secara tepat akan membantu pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan akurasi perencanaan biaya, serta meminimalisir potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta pembahasan secara rinci pasal demi pasal terhadap kedua draf Ranperkada guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Ranperkada yang disusun dapat memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

KANWIL KEMENKUM BABEL 

Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 pada Rabu (15/4/2026) secara hybrid sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feri Afriyanto; Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi; Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto; serta perwakilan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, media, BUMN/BUMD, perbankan, organisasi, dan masyarakat.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung; Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh; serta jajaran fungsional.

Dalam sambutannya, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feri Afriyanto, menegaskan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan fokus pada penguatan sektor non-tambang. Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian melalui program penanaman cabai, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah dibuktikan melalui berbagai capaian penghargaan.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan capaian indikator makro tahun 2025, di antaranya PDRB per kapita sebesar Rp75,32 juta, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09 persen, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,77 persen.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, dalam arahannya menyampaikan bahwa kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 difokuskan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas sebagai langkah menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi yang didukung oleh penguatan sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, serta reformasi tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan guna memastikan keselarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan pariwisata berkualitas. Upaya ini tetap memperhatikan dinamika global dan nasional serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menegaskan pentingnya data indikator makro sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Bangka Belitung pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,09 persen, disertai perbaikan indikator sosial dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyediakan data yang lebih komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum strategis untuk memastikan setiap arah kebijakan pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, kualitas regulasi daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, sehingga diperlukan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada target ekonomi, tetapi juga pada kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Johan Manurung menegaskan bahwa Kemenkum berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda maupun Ranperkada. Ia juga menekankan bahwa regulasi yang berkualitas akan memberikan kepastian hukum bagi investasi, mendorong iklim usaha yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Johan Manurung menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagaimana tercermin dalam Musrenbang menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan responsif, diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa peran Kemenkum dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui penguatan kualitas regulasi yang selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus didukung dengan kerangka regulasi yang jelas, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rahmat Feri Pontoh menambahkan bahwa arah pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan pariwisata berkualitas memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif agar implementasinya dapat berjalan optimal. Ia menilai bahwa proses harmonisasi regulasi memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, Rahmat Feri Pontoh menekankan pentingnya penguatan pembinaan hukum di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui regulasi yang berkualitas, transparan, dan implementatif, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Ia juga menegaskan bahwa Kemenkum siap mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL