Pangkalpinang, 26 November 2025 – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Penahanan dan Penempatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Rabu (26/11). Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna LPKA sejak pukul 08.00 WIB dengan partisipasi berbagai instansi penegak hukum serta perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan FGD menghadirkan narasumber utama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Prof. Dr. Dwi Haryadi, SH, MH. Paparan disampaikan terkait urgensi penerapan SPPA secara menyeluruh serta perlunya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepala LPKA Pangkalpinang, Ismet Sitorus, dalam sambutannya mengungkapkan adanya temuan terkait keberadaan tahanan anak di LPKA. Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan ketentuan SPPA yang menegaskan bahwa penahanan harus menjadi upaya terakhir dan tetap menjunjung hak-hak anak.

“Permasalahan ini menunjukkan masih adanya praktik penahanan sebagai opsi utama, pelanggaran syarat penahanan, serta kondisi fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan anak,” ujar Ismet.

Mewakili Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Babel, Kabid Pembinaan Dian Hartanto menegaskan bahwa penempatan tahanan anak terjadi karena Provinsi Bangka Belitung belum memiliki fasilitas seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

“UU SPPA mengamanatkan diversi sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara anak. Penahanan harus menjadi langkah terakhir. Ketidaktersediaan LPAS dan LPKS merupakan faktor utama yang harus segera dicarikan solusinya,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, memberikan apresiasi atas pelaksanaan FGD ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penyelesaian persoalan penahanan anak.

“Isu penahanan anak bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut masa depan mereka. Pelaksanaan SPPA harus benar-benar menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari aparat penegak hukum hingga pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas seperti LPAS dan LPKS tersedia dan berfungsi optimal,” ujar Johan.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel siap mendorong langkah kolaboratif lintas sektor.

“Kanwil akan mengawal langkah-langkah tindak lanjut dari FGD ini, termasuk upaya percepatan penyediaan fasilitas dan penyusunan kerja sama antarlembaga. Penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi dan bukan bisa diselesaikan oleh satu institusi saja,” tambahnya.

FGD berlangsung dinamis dengan diskusi hangat yang dipandu oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel, Sudihastuti, dan hadir pada kesempatan ini Sofian mewakili Kepala Kantor Wilayah. Berbagai solusi disampaikan peserta, mulai dari perbaikan prosedur penahanan hingga standar fasilitas penempatan anak.

Diskusi menilai bahwa implementasi SPPA di Bangka Belitung masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mengubah pendekatan penegakan hukum dari punitif menjadi restoratif serta menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta sepakat pentingnya penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarinstansi guna memenuhi fasilitas LPAS dan LPKS di Bangka Belitung. Selain itu, dukungan Pemerintah Daerah dinilai menjadi elemen krusial untuk memastikan implementasi UU SPPA berjalan sesuai amanat undang-undang.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 26 November 2025 – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penerima bantuan hukum gratis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang. Monev ini merupakan bagian dari upaya penegakan akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan hukum, serta memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga binaan dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma.

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 08.00–12.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Indri Yudith, serta Penyuluh Hukum Ahli Muda, yaitu Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia dan Dwi Septarini
Pelaksanaan Monev dilakukan untuk menilai apakah layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, standar layanan yang ditetapkan BPHN, serta prinsip-prinsip akses keadilan bagi masyarakat miskin. Evaluasi dilakukan melalui wawancara kuesioner online pada Aplikasi Sidbankum terhadap lima warga binaan pemasyarakatan yang menjadi penerima bantuan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Monev ini merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, kualitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. “Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan untuk memastikan bahwa pendampingan hukum yang diberikan kepada warga binaan benar-benar sesuai standar layanan, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan memenuhi hak masyarakat tidak mampu sebagaimana dijamin dalam undang-undang,” ujar Kepala Kanwil.

Tim Monev juga menilai efektivitas PBH dalam penggunaan anggaran, ketepatan prosedur pendampingan, serta tingkat kepuasan penerima bantuan hukum. Melalui Sidbankum, hasil wawancara langsung terkoneksi secara otomatis ke sistem dan dikonversi menjadi nilai akumulatif kinerja PBH, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembinaan, supervisi, serta evaluasi program di tingkat nasional.

Temuan lapangan menunjukkan adanya variasi tanggapan dari penerima bantuan hukum terkait kualitas pendampingan yang diterima. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi BPHN dan Kanwil dalam memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas PBH agar pelayanan yang diberikan semakin profesional, proporsional, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Monev ini meneguhkan komitmen Kementerian hukum dan BPHN untuk memperkuat tata kelola bantuan hukum yang transparan, responsif, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi dan pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Rapat Persiapan Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Rapat berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Selasa (25/11/2025) pukul 13.00 WIB hingga selesai, dan diikuti oleh seluruh Bagian Umum dan Tata Usaha dari berbagai satuan kerja.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan mengenai Program Pemagangan untuk Lulusan Perguruan Tinggi, yang kemudian diteruskan melalui disposisi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum agar kementerian turut berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara pemagangan nasional. Program ini juga menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi nasional tahun 2025 untuk mendukung penyerapan tenaga kerja muda.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Hukum menjelaskan bahwa Program Pemagangan Nasional memberikan kesempatan bagi fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja selama enam bulan, dengan dukungan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai domisili instansi penyelenggara. Program ini dikelola melalui platform MagangHub dan mengacu pada berbagai ketentuan regulasi, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2025 mengenai pedoman bantuan pemerintah bagi peserta pemagangan.

Melalui paparan yang disampaikan, peserta rapat termasuk Kanwil Kemenkum Babel mendapat penjelasan mendetail mengenai mekanisme pelaksanaan, tugas mentor, kewajiban peserta, format laporan harian dan bulanan, pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta mekanisme evaluasi akhir program. Mentor memiliki peran strategis sebagai pembimbing utama yang memastikan peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan, terarah, dan sesuai kebutuhan satuan kerja.

Selain itu, dipaparkan juga langkah-langkah penting terkait penanganan ketidakhadiran, pengajuan izin, pemotongan uang saku, hingga alur pengunduran diri peserta. Setiap langkah administratif harus mengikuti pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk pengiriman laporan dan pemberitahuan melalui kanal e-mail resmi pemagangan.

Kanwil Kemenkum Babel melalui perwakilan unitnya menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan program ini dan siap melakukan koordinasi internal untuk memetakan kebutuhan unit kerja terhadap formasi pemagangan, termasuk kesiapan mentor, ruang lingkup kegiatan, serta kesiapan teknis penggunaan sistem MagangHub. Partisipasi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Kanwil untuk memperkuat kualitas pengembangan SDM serta memberikan kontribusi nyata dalam memperluas kesempatan pengalaman kerja bagi lulusan baru di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan mengikuti rapat ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi melalui skema pemagangan yang terstruktur, akuntabel, dan bermanfaat bagi dunia kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengatakan bahwa partisipasi Kanwil dalam Program Pemagangan Nasional merupakan bentuk komitmen Kemenkum dalam mendukung perluasan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

“Program pemagangan ini bukan hanya memberi ruang bagi para lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami di Kanwil Kemenkum Babel untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas SDM nasional. Kami siap mengikuti pedoman pelaksanaan dan memastikan setiap peserta mendapatkan pembinaan yang baik, terarah, dan sesuai standar,” ujar Johan Manurung.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan melakukan pemetaan kebutuhan unit kerja serta menyiapkan mentor yang kompeten agar program berjalan efektif. “Kami ingin memastikan bahwa lingkungan kerja di Kanwil menjadi tempat belajar yang positif, profesional, dan mendorong tumbuhnya generasi muda yang berintegritas dan siap menghadapi dunia kerja,” tambahnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dKepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Johan Manurung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang AHU, M bangbang, fungsional, serta tim helpdesk layanan AHU.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal AHU, Dr. Widodo, menegaskan bahwa Permenkum terbaru membawa penegasan dan pembaruan mekanisme kerja yang harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah. “Implementasi yang seragam dan konsisten merupakan kunci agar layanan AHU semakin responsif, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Dr. Widodo juga menyampaikan arah kebijakan Ditjen AHU ke depan serta perkembangan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu: RUU Jaminan Fidusia/Jaminan Benda Bergerak,RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),RUU Badan Usaha,RUU Perkumpulan,RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Hukum Perdata Internasional. Ia menegaskan bahwa perkembangan regulasi tersebut akan memengaruhi penguatan sistem administrasi hukum nasional serta menuntut kesiapan seluruh jajaran dalam memahami dinamika kebijakan legislasi.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemaparan dari unit teknis Ditjen AHU. Direktorat Pidana membuka sesi materi dengan membahas Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut PP Nomor 45 Tahun 2024 dan menetapkan tarif penerbitan kartu identitas PPNS sebesar Rp100.000 melalui PNBP.

Direktorat Tata Negara kemudian menyampaikan materi Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 tentang politik hukum kewarganegaraan dan perkembangan revisi UU Nomor 12 Tahun 2006, termasuk penguatan mekanisme penegasan status bagi WNI undocumented.

Berikutnya, Direktorat Perdata menjelaskan Permenkum Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur organisasi notaris sebagai implementasi Pasal 82 ayat (5) UU Jabatan Notaris, sekaligus menegaskan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui negara.

Direktorat Badan Usaha memaparkan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 mengenai verifikasi dan pengawasan Beneficial Ownership (BO) yang memperkuat mekanisme verifikasi berlapis serta integrasi pelaporan risiko AML/CTF.

Sesi terakhir membahas Permenkum Nomor 21 Tahun 2025 mengenai pemblokiran dan pembukaan blokiran Perseroan Terbatas melalui AHU Online, yang kini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan tanpa batas minimum kepemilikan saham.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa perubahan regulasi harus dipahami tidak hanya sebagai rumusan norma, tetapi juga sebagai arah kebijakan tata kelola layanan yang lebih modern dan akuntabel. “Seluruh jajaran harus memahami tidak hanya teks hukum, tetapi juga semangat di balik regulasi agar setiap proses administrasi hukum berjalan transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menambahkan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan kesiapan jajarannya dalam menerjemahkan regulasi baru menjadi standar operasional yang efektif di daerah. “Sosialisasi ini memberikan landasan penting untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang seragam. Kami akan melakukan internalisasi secara menyeluruh agar pelaksanaan regulasi dapat berjalan konsisten dan profesional,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Divisi Pelayanan Hukum berkomitmen memperkuat pembinaan dan pengawasan internal, sekaligus menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU dalam memastikan layanan administrasi hukum yang modern, akuntabel, dan responsive.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi strategis terkait pembentukan produk hukum daerah bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI. Kegiatan berlangsung pada Rabu (25/11/2025) pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh. Dari pihak Ditjen PP turut hadir Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Reni Oktri, serta Perancang Madya Victor Stanny.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan terkait sinergitas dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Keselarasan data, informasi, dan proses antarinstansi menjadi fokus utama dalam memaksimalkan kualitas regulasi di daerah.

Kakanwil Johan Manurung menyampaikan bahwa penting bagi Kanwil untuk terus memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, harmonisasi hingga fasilitasi raperda dan raperkada. Menurutnya, kualitas produk hukum daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang konsisten dan pendampingan teknis yang tepat sejak awal proses pembentukan.

Koordinasi diterima langsung oleh Direktur Widyastuti, yang menegaskan bahwa Ditjen PP berkomitmen mendorong keterlibatan aktif Kanwil dalam seluruh tahapan harmonisasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Ia menyebut perlunya pedoman bersama agar proses berjalan lebih efektif, terstandar, dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih kuat terhadap rekomendasi dan hasil fasilitasi. Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan akan dikembangkan sistem informasi terpadu sebagai langkah digitalisasi yang mendukung transparansi dan integrasi proses regulasi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula rencana integrasi layanan pengharmonisasian antara aplikasi E-Harmonisasi dan E-Perda yang digunakan oleh Biro Hukum Provinsi. Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat pertukaran data, mengotomatisasi alur kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja perancang.

Selain itu, Kakanwil Johan Manurung juga mengemukakan usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perancang di wilayah untuk mendukung pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan SDM perancang dalam melaksanakan tugas pengharmonisasian dan fasilitasi produk hukum daerah.

Pada akhir kegiatan, Kakanwil Kemenkum Babel Johan Manurung memberikan pernyataan resmi bahwa penguatan sinergi ini merupakan langkah strategis untuk memantapkan kualitas regulasi daerah. “Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Pemerintah Daerah agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, taat asas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergitas dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan menjadi penting sebagai pengungkit utama untuk memastikan proses harmonisasi dan fasilitasi berjalan lebih efektif, terukur, dan berbasis data. Kami menyambut baik rencana integrasi sistem informasi terpadu yang akan semakin memudahkan koordinasi dan meningkatkan transparansi dalam pembentukan produk hukum daerah,” ujar Johan Manurung.

Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, juga menambahkan pentingnya standar sinergi dalam proses fasilitasi, “Koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat keseragaman mekanisme pengharmonisasian dan fasilitasi produk hukum daerah. Dengan pedoman sinergitas yang jelas, kami di Kanwil Kemenkum Babel siap mendampingi Pemerintah Daerah sejak tahap perencanaan hingga finalisasi. Integrasi layanan melalui E-Harmonisasi dan E-Perda akan sangat membantu dalam pertukaran data dan otomatisasi proses, sehingga kinerja perancang semakin optimal dan kualitas regulasi yang dihasilkan semakin baik,” jelasnya.

Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat antara pusat, daerah, dan Kantor Wilayah dalam menghadirkan layanan pembentukan produk hukum yang lebih modern, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip-prinsip good regulatory governance.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka, 25 November - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung terus mendorong perlindungan potensi lokal sebagai Merek Kolektif dalam penguatan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

Sebagai langkah strategis, Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Kelurahan Kuday dan Kantor Desa Karya Makmur di Kabupaten Bangka. Dengan maksud dan tujuan dalam mendukung program KDMP (Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih) yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menginventarisasikan produk-produk unggulan daerah yang berpotensi didaftarkan sebagai merek kolektif.

Sekretaris Lurah Kuday, Nikmah Nurbaity, mengapresiasi dengan hangat koordinasi yang dilakukan ini. Beliau menyampaikan bahwa proses pendirian Koperasi Merah Putih di wilayahnya saat ini baru memasuki tahap sosialisasi, sementara petunjuk teknis masih belum tersedia. Kelurahan Kuday memiliki potensi wisata yang cukup kuat. Diharapkan, pendirian koperasi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, pada Desa Karya Makmur, pendirian KDMP telah terlaksana namun belum berjalan optimal. Desa ini memiliki produk unggulan yang dikelola oleh ibu - ibu PKK yaitu Keripik Gedebong Pisang. Keripik ini memiliki keunikan, karena berbahan dasar Gedebong Pisang. Dengan keunikan ini dapat diusulkan sebagai merek kolektif dari potensi ungggulan Desa Karya Makmur ini

Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, Johan Manurung berkomitmen dengan memberikan dukungan kepada Kelurahan dan Desa yang berpotensi produk unggulan sebagai Merek Kolektif.
"Potensi produk lokal tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi memiliki perlindungan hukum kekayaan intelektual", ujarnya.

Dengan terjalinnya kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Babel dan pemerintah kelurahan/desa di Kabupaten Bangka, diharapkan penguatan potensi lokal melalui pendaftaran Merek Kolektif dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 25 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum terkait Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kabid Pelayanan AHU M. Bang Bang, serta jajaran Bidang AHU Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut telah diundangkannya 15 Peraturan Menteri Hukum terbaru pada tahun 2025, yang memuat pembaruan regulasi terkait tata kerja, tugas, dan fungsi Ditjen AHU. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh pegawai Ditjen AHU, baik di tingkat pusat maupun kantor wilayah, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan seragam, efektif, dan akuntabel.

Acara dibuka dengan Keynote Speech Direktur Jenderal AHU, Dr. Widodo, yang menegaskan bahwa perubahan regulasi melalui Permenkum terbaru memberikan penegasan tugas, pemutakhiran mekanisme kerja, dan penyelarasan arah kebijakan kementerian di bidang AHU. Ia menekankan pentingnya sosialisasi ini agar seluruh jajaran memahami arah kebijakan Menteri Hukum serta mampu mengimplementasikan regulasi secara konsisten. Dirjen AHU juga memaparkan isu strategis terkait lima Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas, yaitu RUU Jaminan Fidusia/Jaminan Benda Bergerak, RUU Kepailitan dan PKPU, RUU Badan Usaha, RUU Perkumpulan, RUU Hukum Acara Perdata, serta RUU Hukum Perdata Internasional.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen AHU. Direktorat Pidana melalui Isa Pally menjelaskan pokok penyempurnaan Permenkum Nomor 26 Tahun 2025 terkait pengangkatan, pelantikan, mutasi, hingga penerbitan kartu tanda pengenal PPNS. Regulasi ini membawa sejumlah pembaruan antara lain penyederhanaan waktu layanan, pendelegasian pelantikan di wilayah, perubahan nomenklatur, serta penerapan PNBP dalam penerbitan kartu identitas PPNS.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Direktorat Tata Negara melalui Backy Krisnayuda mengenai Permenkum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri. Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya ketelitian perwakilan RI dalam memastikan status kewarganegaraan terutama bagi WNI tanpa dokumen, termasuk prosedur penolakan apabila tidak ditemukan bukti yang meyakinkan.

Pada sesi selanjutnya, Direktorat Perdata melalui Dora Hanura memaparkan substansi Permenkum Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris. Regulasi ini mempertegas kewajiban organisasi notaris, bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah, serta jenis sanksi administratif mulai dari surat peringatan tertulis hingga pembekuan kepengurusan.

Direktorat Badan Usaha yang diwakili Adi Kurniawan kemudian memaparkan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat. Penguatan basis data pemilik manfaat, integrasi antar kementerian/lembaga, serta pemutakhiran regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjadi fokus utama penyempurnaan regulasi ini.

Direktorat Badan Usaha juga melalui Mega Fitriya menyampaikan materi terkait Permenkum Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Perseroan Terbatas pada SABH. Dijelaskan bahwa terdapat empat kategori pemohon dalam mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran, yakni pemegang saham, kurator, pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham, serta instansi pemerintah yang berwenang.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dari seluruh kantor wilayah dan narasumber Ditjen AHU.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya sosialisasi ini. Menurutnya, pemahaman regulasi yang mutakhir sangat penting untuk memastikan kualitas layanan hukum yang cepat, tepat, dan selaras dengan kebijakan pusat. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat kompetensi internal sehingga pelaksanaan tugas bidang AHU dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Babel semakin siap dalam mengimplementasikan berbagai regulasi baru Ditjen AHU Tahun 2025 secara profesional dan berintegritas, sejalan dengan komitmen mewujudkan layanan hukum yang makin mudah, adaptif, dan terpercaya.

Kanwil Kemenkum Babel

Bangka — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bangka Belitung melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kelurahan Jelitik terkait usulan pendaftaran Merek Kolektif dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 25 November 2025, sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan perlindungan hukum potensi lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kekayaan intelektual.

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kemudahan fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai wadah perlindungan dan pengelolaan merek bersama bagi para pelaku usaha di tingkat desa maupun kelurahan.

Lurah Jelitik menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian dari Kanwil Kemenkum Babel. Ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya masih menghadapi beberapa kendala operasional. Saat ini koperasi belum beroperasi secara penuh dan masih dalam tahap pembangunan gerai. Selain itu, Kelurahan Jelitik masih melakukan pengkajian mendalam terkait produk-produk yang akan dipasarkan melalui KDMP. Produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai merek kolektif antara lain sikat dan arang, meskipun keduanya masih perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kelayakannya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Babel, Adi Riyanto, menegaskan bahwa pendampingan terhadap KDMP sangat penting agar tidak timbul permasalahan ketika produk mulai dipasarkan. Ia menjelaskan bahwa pendaftaran merek kolektif dapat meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari, terutama ketika nilai ekonomis dari produk meningkat.

“Pendaftaran merek merupakan langkah perlindungan hukum yang perlu dilakukan sejak awal agar tidak terjadi masalah saat produk sudah berkembang. Karena itu, kami perlu mengetahui potensi produk dari setiap kelurahan, termasuk Jelitik, yang dapat didaftarkan secara kolektif,” ujar Adi.

Dalam sesi diskusi, Kanwil menekankan bahwa desa atau kelurahan perlu mendaftarkan merek kolektif sebagai bentuk perlindungan identitas dan kualitas produk unggulan masyarakat. Melalui merek kolektif, produk memiliki kepastian hukum sehingga dapat mencegah sengketa, menjaga standar kualitas antaranggota, memperkuat daya saing, serta memudahkan promosi karena memiliki identitas resmi yang diakui.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, turut memberikan dukungan terhadap langkah ini. “Penguatan merek kolektif merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami mendorong setiap desa dan kelurahan untuk memanfaatkan fasilitas ini agar potensi lokal dapat berkembang dan terlindungi secara optimal,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap kolaborasi dengan Kelurahan Jelitik dapat mendorong meningkatnya permohonan pendaftaran Merek Kolektif dari KDMP dan memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di tingkat desa/kelurahan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (25/11/25).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, Muhammad Iqbal, yang dalam kesempatan ini mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi PЗH. Proses harmonisasi dilaksanakan dengan memerhatikan aspek substansi dan teknik penyusunan sesuai ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengharmonisasian dilakukan terhadap 11 Raperbup, yaitu:
1. Raperbup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
2. Raperbup Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2008;
3. Raperbup Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010;
4. Raperbup Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
5. Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029;
6. Raperbup Pedoman Teknis Pelaksanaan Puskesmas, Unit Pelaksana Kesehatan Desa/Kelurahan atau Puskesmas Pembantu;
7. Raperbup Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2026;
8. Raperbup Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Raperbup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Raperbup Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2014;
11. Raperbup Pedoman Audit Investigatif di Lingkungan Inspektorat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang diwakili oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Zikril, Kepala Bagian Hukum Amrullah, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, serta perwakilan dari Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Daerah, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Babel. Mereka berharap harmonisasi ini menghasilkan regulasi yang sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal terhadap masing-masing draf Raperbup untuk memastikan kesesuaiannya dengan kaidah perumusan serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hadir dari Kanwil Kemenkum Babel antara lain:
Ketua Tim Kerja Muhammad Iqbal yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi PЗH, JFT Perancang Ahli Madya, JFT Perancang Ahli Muda, JFT Perancang Ahli Pertama, serta CPNS Perancang Ahli Pertama.

Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur hadir:
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Zikril, Kepala Bagian Hukum Amrullah, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, serta perwakilan dari Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Daerah.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap proses harmonisasi dapat memperkuat kualitas regulasi daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Belitung Timur.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 25 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kehumasan Media Massa, yang berlangsung di Bangka City Hotel pada Selasa (25/11/2025) mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini diselenggarakan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai upaya memperkuat fungsi kehumasan serta meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang diwakili oleh Analis SDM Aparatur (ASDMA) Muda, Akbar Aidul Poetra, turut hadir bersama Pranata Humas Ahli Muda,Sriyani Agustina serta Pranata Komputer Ahli Pertama, Randhy Pratama. Hadir pula Kepala Kanwil KemenHAM Babel, Suherman, para pejabat manajerial, serta para narasumber dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Babel, Rahmadini Rosalia, dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Babel, Bardian. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai satuan kerja.

Pada laporan penyelenggaraan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil KemenHAM Babel, Yulizar menyampaikan bahwa humas memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk citra positif dan reputasi instansi. Ia menegaskan bahwa hubungan antara humas dan media massa merupakan simbiosis mutualisme yang saling memperkuat, terutama dalam penyebaran informasi yang objektif, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya berharap pemahaman pegawai terkait pengelolaan kehumasan dapat semakin meningkat dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Kepala Kanwil KemenHAM Babel, Suherman, menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi publik menuntut aparatur pemerintah untuk semakin responsif dan adaptif. Menurutnya, kehumasan tidak hanya terkait penyebaran berita, tetapi juga membangun kepercayaan publik, memastikan akurasi informasi, serta menjaga narasi yang proporsional mengenai layanan, kebijakan, dan kinerja pemerintah.

Ia menambahkan bahwa tantangan kehumasan saat ini semakin kompleks sehingga peran media massa menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap organisasi. Media berperan sebagai jembatan informasi yang mampu memperluas jangkauan pesan sekaligus memperkuat posisi institusi di mata masyarakat. Melalui kegiatan ini, ia berharap seluruh pegawai dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan komunikasi publik, memperkuat branding Kementerian, dan mendorong budaya kerja yang komunikatif serta proaktif.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas humas pemerintah dan memastikan setiap informasi organisasi tersampaikan secara benar, cepat, dan profesional.

KANWIL KEMENKUM BABEL