Pangkalpinang, 7 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Diskusi public dengan Tema “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka berbasis data dan fakta, guna memperluas pemahaman bersama mengenai arah kebijakan energi berkelanjutan di Bangka Belitung pada masa mendatang, berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center.
Kegiatan Diskusi Publik ini di Buka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang di wakili Budi Utama, pada kesempatan ini beliau menyampaikan Forum Disikusi ini merupakan ruang yang sangat penting dan strategis dalam menyikapi isu-isu besar yang berdampak langsung terhadap masa depan daerah, khususnya terkait rencana Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Provinsi Kepulauan bangka Belitung.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung diwakili Oleh Ismail,sh,mh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli madya menjelaskan isu ketenaganukliran Adalah isu yang memerlukan pemahaman komprehensif, berbasis Data, Fakta, dan Kajian Ilmiah, serta keterbukaan informasi kepada Masyarakat, diskusi public seperti ini menjadi sangat penting untuk meluruskan informasi, mencegah misinformasi, dan membangun pemahaman yang seimbang.
Hadir sebagai Narasumber Dr.Agus Puji Prasetyono ( Member Of National Energy Council Of Indonesia, Periode 2020 – 2025 , Chairman Of Global Institute For Nuclear Energy And Sustainable Development ), Dr.Ahmad Nahwi, S.T,M.T ( Civil, Biogas, Water & Treatment Engineer ), I.R. Natsir ( Ketua Umum FOKUS BABEL) , Andri Yanto PT Thorcon Power Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung pada kesempatan yang sama menjelaskan Kegiatan Diskusi Publik ini sangat penting, Kebutuhan Energi yang terus meningkat seiring dengan Pertumbuhan Pendududk dan Pembangunan Daerah menuntut kita untuk terbuka terhadap berbagai opsi Energi, termasuk Energi baru dan terbarukan serta energi Nuklir, yang tentu saja harus memenuhi prinsip Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
