Depok – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkum pada 11–12 Maret 2026 di BPSDM Hukum, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Ketua Tim Program dan Pelaporan, Margaret Sari, bersama tim pengelola program dan pelaporan Kanwil. Dari pihak pusat, kegiatan dipandu oleh tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Perencana Ahli Muda Andika Galih Ciptadi dan Perencana Ahli Pertama Chyntia Veronika.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa reviu LKjIP meliputi tiga komponen utama, yaitu format laporan, mekanisme penyusunan, serta substansi laporan kinerja. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pimpinan unit kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
Tim reviu juga melakukan pengecekan terhadap dokumen LKjIP Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan kinerja, antara lain Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029, serta PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2024.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung memperoleh sejumlah catatan perbaikan yang akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan laporan kinerja sebelum disampaikan secara final. Reviu LKjIP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sekaligus mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Hukum.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan reviu ini menjadi langkah penting untuk memastikan laporan kinerja disusun secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan target kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
