
Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (12/03/2026) di Ruang Rapat Tanjung Kelayang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta perwakilan instansi vertikal, perbankan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan ini diwakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, Muhamad Iqbal.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi merupakan bagian dari fungsi advisory Bank Indonesia dalam mendukung pengambilan kebijakan di daerah. Oleh karena itu, laporan tersebut perlu didiseminasikan kepada para pemangku kepentingan guna memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Pada kegiatan tersebut, narasumber yang terdiri dari Ekonom Bank Danamon, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa sektor penggerak utama perekonomian daerah meliputi sektor perkebunan, pertanian, kelautan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan dukungan kebijakan melalui penyusunan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha, peningkatan akses permodalan, penyediaan infrastruktur, serta kemudahan investasi.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian daerah serta memperkuat sinergi dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
KANWIL KEMENKUM BABEL


