Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, melakukan koordinasi dan audiensi dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum pada Rabu (11/03/2026) di ruang BSK Hukum Kemenkum RI.
Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris BSK Hukum Kemenkum RI, Dwi Harnanto, bersama Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto. Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan program Badan Strategi Kebijakan di Kantor Wilayah, khususnya penguatan analisis kebijakan serta dukungan terhadap penyusunan kebijakan hukum berbasis data di wilayah.
Selain itu, dibahas pula persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah. Pertemuan juga membahas rencana pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum (AIEK) serta pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi Tim BSK Kanwil dalam pelaksanaan program di daerah, serta dilakukan pertukaran informasi dengan perwakilan Kanwil Kemenkum Maluku Utara terkait implementasi program strategi kebijakan di wilayah masing-masing.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa koordinasi dengan BSK Hukum sangat penting untuk memperkuat peran Kantor Wilayah dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum yang berbasis data serta selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
KANWIL KEMENKUM BABEL
