Pangkalpinang, 7 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Diskusi public dengan Tema “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka berbasis data dan fakta, guna memperluas pemahaman bersama mengenai arah kebijakan energi berkelanjutan di Bangka Belitung pada masa mendatang, berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center.

Kegiatan Diskusi Publik ini di Buka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang di wakili Budi Utama, pada kesempatan ini beliau menyampaikan Forum Disikusi ini merupakan ruang yang sangat penting dan strategis dalam menyikapi isu-isu besar yang berdampak langsung terhadap masa depan daerah, khususnya terkait rencana Pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Provinsi Kepulauan bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung diwakili Oleh Ismail,sh,mh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli madya menjelaskan isu ketenaganukliran Adalah isu yang memerlukan pemahaman komprehensif, berbasis Data, Fakta, dan Kajian Ilmiah, serta keterbukaan informasi kepada Masyarakat, diskusi public seperti ini menjadi sangat penting untuk meluruskan informasi, mencegah misinformasi, dan membangun pemahaman yang seimbang.

Hadir sebagai Narasumber Dr.Agus Puji Prasetyono ( Member Of National Energy Council Of Indonesia, Periode 2020 – 2025 , Chairman Of Global Institute For Nuclear Energy And Sustainable Development ), Dr.Ahmad Nahwi, S.T,M.T ( Civil, Biogas, Water & Treatment Engineer ), I.R. Natsir ( Ketua Umum FOKUS BABEL) , Andri Yanto PT Thorcon Power Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung pada kesempatan yang sama menjelaskan Kegiatan Diskusi Publik ini sangat penting, Kebutuhan Energi yang terus meningkat seiring dengan Pertumbuhan Pendududk dan Pembangunan Daerah menuntut kita untuk terbuka terhadap berbagai opsi Energi, termasuk Energi baru dan terbarukan serta energi Nuklir, yang tentu saja harus memenuhi prinsip Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan kerja dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bangka Belitung dalam rangka koordinasi dan pendalaman terkait akreditasi calon Pemberi Bantuan Hukum, Senin (09/02/2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, bersama Ketua Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Babel M. Ariyanto, Penyuluh Hukum Ahli Madya Ferry Yulianto, Penyuluh Hukum Ahli Muda Sofian, Rizki Amalia, dan Dwi Septarini, serta Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husen. Rombongan Majelis Hukum dan HAM PW Aisyiyah Bangka Belitung dipimpin langsung oleh Baharita.

Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) merupakan instrumen penting untuk menjamin mutu layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Akreditasi tidak dimaksudkan sebagai pembatas, melainkan sebagai upaya standarisasi dan penguatan kapasitas OBH agar layanan bantuan hukum memenuhi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat pencari keadilan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa bagi OBH baru, pemenuhan persyaratan akreditasi—baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pengalaman penanganan perkara, maupun tata kelola organisasi—merupakan langkah strategis dalam membangun lembaga bantuan hukum yang profesional dan berkelanjutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkomitmen memberikan pendampingan, pembinaan, serta informasi yang transparan agar proses akreditasi dapat dijalani secara optimal.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sofian, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yang menjelaskan substansi verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum melalui BPHN. Verifikasi meliputi pemeriksaan dokumen dan faktual yang mencakup legalitas badan hukum, domisili dan kantor, legalitas advokat, serta survei lapangan. Sementara itu, akreditasi dilakukan melalui penilaian klasifikasi berdasarkan kinerja penanganan kasus, kualitas sumber daya manusia, kompetensi, sarana dan prasarana, serta manajemen organisasi.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan sharing, di mana peserta dari Majelis Hukum dan HAM PW Aisyiyah Bangka Belitung menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait tahapan serta tantangan dalam proses akreditasi calon Organisasi Bantuan Hukum.

Melalui kegiatan ini, diharapkan calon Organisasi Bantuan Hukum memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme dan tujuan akreditasi, sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Apel Pagi Senin bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (9/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung ini diikuti oleh seluruh pegawai, PPNPM, serta mahasiswa magang sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin dan konsolidasi internal organisasi.

Apel pagi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Fery Pontoh, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, selaku Pembina Apel. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, M. Bang Bang, serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Dalam amanatnya, Pembina Apel menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang telah mengikuti apel pagi dengan penuh kedisiplinan. Ia menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum untuk membangun semangat baru, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan informasi terkait pelaksanaan pengisian dan pemutakhiran data Analis Beban Kerja (ABK) bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan evaluasi kinerja pegawai secara berkelanjutan, dengan batas akhir pengisian hingga 13 Februari 2026.

Selain itu, apel pagi dimanfaatkan sebagai sarana penguatan pemahaman dan implementasi Core Values ASN BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut ditegaskan sebagai pedoman sikap dan perilaku kerja ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, “Apel pagi menjadi sarana untuk menyatukan komitmen seluruh jajaran agar senantiasa bekerja secara profesional, berintegritas, dan berpedoman pada nilai-nilai BerAKHLAK. Saya berharap seluruh pegawai terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan responsif kepada masyarakat.”

Melalui pelaksanaan apel pagi ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris Baru pada Kamis (05/02/2026). Kegiatan ini dilakukan secara intensif di dua lokasi, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah.
​Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Kantor Wilayah dalam memastikan para pejabat publik, khususnya Notaris, menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

​​Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Bidang AHU, M. Bangbang beserta jajaran. Fokus utama dalam kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana prasarana kantor, tata kelola administrasi protokol notaris, hingga kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

​Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa pengawasan sejak awal bagi notaris baru merupakan langkah preventif yang krusial. ​"Kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar pengawasan dilakukan secara substantif. Notaris adalah garda terdepan dalam menciptakan kepastian hukum melalui akta otentik. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas harus dijunjung tinggi sejak hari pertama mereka bertugas," tegasnya.

​Selain pengawasan fisik, tim juga memberikan edukasi mengenai kewajiban pelaporan berkala secara elektronik dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Hal ini bertujuan agar notaris terhindar dari malpraktik jabatan yang dapat berimplikasi pada masalah hukum di kemudian hari.

​Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, turut menambahkan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara regulator dan praktisi di lapangan. ​"Notaris baru diharapkan tidak hanya kompeten secara regulasi, tetapi juga peka terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kami ingin memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan di wilayah Bangka Belitung dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat," ujarnya.

​Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap Notaris Annisa, S.H., M.Kn. dan Notaris Kartono, S.H., M.Kn. dapat menjalankan jabatannya secara tertib dan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam memperkuat sistem perumusan kebijakan publik yang terstruktur, terpadu, dan berbasis bukti (evidence-based policy), seiring dengan dinamika kelembagaan dan kebutuhan penguatan kebijakan di bidang hukum.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berkualitas melalui proses yang sistematis, partisipatif, konsisten, serta berorientasi pada outcome. Dalam arahannya, disampaikan bahwa Permenkum Nomor 51 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pengganti regulasi sebelumnya yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan organisasi dan tantangan kebijakan saat ini.

“Melalui regulasi ini, diharapkan sinergi antara unit pusat dan wilayah dalam siklus kebijakan semakin kuat, kapasitas analis kebijakan meningkat, serta capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum yang telah meraih predikat unggul dapat terus dipertahankan,” ujar Andry.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini Akademisi sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Riant Nugroho, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan BSK Hukum, Yuditia Nurimaniar. Diskusi dipandu oleh Shafira Yasmine selaku moderator.

Dalam pemaparannya, ditegaskan peran strategis BSK Hukum sebagai koordinator dan penggerak tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum. BSK Hukum berfungsi sebagai pusat analisis kebijakan, penyusun rekomendasi kebijakan kepada Menteri, pengelola repositori dokumen kebijakan, serta pendorong partisipasi publik yang bermakna.

Permenkum Nomor 51 Tahun 2025 juga mengatur tahapan tata kelola kebijakan publik yang meliputi pengusulan, perumusan, penetapan, serta monitoring dan evaluasi. Setiap kebijakan harus diawali dengan analisis yang komprehensif dan menghasilkan Dokumen Kebijakan Publik sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Selain itu, regulasi ini menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik melalui konsultasi dan diskusi kebijakan, serta publikasi dokumen kebijakan pada Repositori Kebijakan BSK Hukum sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan ini secara aktif dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, jajaran Tim Kerja BSK Hukum, analis hukum, serta CPNS BSK Hukum Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta, baik yang mengikuti secara luring maupun daring, dan ditutup oleh moderator.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil untuk menyelaraskan proses perumusan kebijakan di daerah dengan kerangka nasional. “Pemahaman yang utuh terhadap Permenkum Nomor 51 Tahun 2025 akan memperkuat kualitas kebijakan hukum di wilayah agar lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal pemeriksaan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara BPK RI dan jajaran Kementerian Hukum terkait ruang lingkup, metodologi, serta jadwal pemeriksaan laporan keuangan. Entry meeting menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entry meeting dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, bersama para pejabat dan undangan terkait.

Dalam sambutannya, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran dan tata kelola Barang Milik Negara (BMN). Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan peran dan kewenangan BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan, tetapi turut memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta integrasi prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pula penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, sebagai tanda dimulainya proses pemeriksaan secara resmi. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. “Kami berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan ini secara kooperatif dan profesional sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris Baru, Dino Angga Kusuma, S.H., M.Kn., yang bertugas di Kabupaten Bangka Barat, pada Rabu (4/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung yang diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bangbang, bersama jajaran terkait.

Pembinaan dan pengawasan diawali dengan pemeriksaan keberadaan serta kelayakan kantor Notaris. Tim melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, antara lain kondisi kantor, pemasangan papan nama, serta sistem penyimpanan protokol Notaris.

Selain itu, Notaris juga diberikan arahan terkait pentingnya ketelitian dalam administrasi serta ketertiban dalam penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, dalam keterangannya menekankan bahwa pengawasan ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri. Dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, mengingatkan mengenai kepatuhan terhadap regulasi terbaru.

Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan ini, diharapkan Notaris dapat memahami dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara optimal sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang, 5 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menerima 5 penghargaan dalam kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan pencapaian terbaik dalam pengelolaan anggaran negara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Menumbing, KPPN Pangkalpinang, pada Kamis, 5 Februari 2026, dihadiri oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, turut memberikan sambutan yang menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih. Ia juga menegaskan pentingnya komitmen, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.

Acara dimulai dengan pembukaan yang diawali dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Kepala KPPN Pangkalpinang, Abdul Lutfi, turut memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Babel atas pencapaian yang diraih. Dalam rangkaian acara, KPPN Pangkalpinang juga menyampaikan pemaparan materi terkait kebijakan keuangan negara, pemaparan aplikasi SAKTI, serta materi mengenai anti korupsi dan gratifikasi.

Kanwil Kemenkum Babel berhasil meraih penghargaan dalam 5 kategori Capaian IKPA Terbaik, yakni:

1. Kanwil Kemenkum Babel - Setjen (692032)
2. Kanwil Kemenkum Babel - DIPA PP (693052)
3. Kanwil Kemenkum Babel - DIPA AHU (692072)
4. Kanwil Kemenkum Babel - DIPA KI (693018)
5. Kanwil Kemenkum Babel - DIPA BSK (693154)

Dalam testimoni dan sambutan Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Babel. Ia juga menekankan pentingnya akurasi perencanaan, ketepatan waktu dalam pengajuan tagihan, dan disiplin dalam pertanggungjawaban UP/TUP. Johan Manurung juga mengingatkan bahwa angka 100 pada IKPA mencerminkan organisasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat. "Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kita dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Ke depan, mari kita jadikan penghargaan ini sebagai standar baru dan terus berinovasi untuk mencapai hasil yang lebih baik," ungkap Johan Manurung.

Dengan penghargaan ini, Kanwil Kemenkum Babel semakin menunjukkan dedikasi dalam memberikan layanan yang optimal, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat. Sinergi antara Kemenkum Babel dan KPPN Pangkalpinang diharapkan dapat terus berlanjut demi kemajuan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Babel. Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara. Semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menggelar rapat internal Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), yang berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum ini dihadiri oleh sejumlah pejabat internal Kanwil Kemenkum Babel, antara lain Hendra, Dewi Maharani, Homsiah, Abdi, dan Asmayanti dari tim pengelola keuangan dan BMN. Selain itu, narasumber yang hadir dalam kegiatan ini adalah NA. Triandini Oscar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Edi Kurniawan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, serta Iswandi, Penelaah Teknis Kebijakan.

Beberapa pembahasan utama yang diangkat dalam rapat tersebut antara lain terkait dengan realisasi belanja modal untuk rehabilitasi bangunan dan gedung Kantor Wilayah Kemenkum Babel. Dalam rapat ini, dibahas pula mengenai koordinasi dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Kep. Babel dan Kanwil Kemenkum Kep. Babel agar pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kegiatan operasional masing-masing Kanwil.

Selain itu, tim Keuangan dan BMN juga memutuskan untuk melakukan perubahan pada SK Pengelola Keuangan, dengan menambahkan Pak Iswandi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal. Tim diminta untuk segera menyiapkan seluruh data dukung baik secara administratif maupun teknis terkait pelaksanaan rehabilitasi bangunan dan/atau gedung kantor, agar proyek ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari temuan saat pemeriksaan.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah rencana koordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai permintaan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Negara. Selain itu, terkait dengan Belanja Modal berupa genset, tim juga membahas kemungkinan pengalihan anggaran tersebut untuk pembelian kendaraan dinas, yang nantinya akan diajukan untuk revisi RKBMN.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam penutupan rapat menekankan pentingnya koordinasi yang solid dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan agar proses rehabilitasi berjalan lancar dan sesuai harapan.

"Pelaksanaan rehab bangunan dan gedung kantor ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan, agar tidak ada temuan yang merugikan di kemudian hari. Kami akan terus memastikan agar proses ini berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran operasional Kemenkum di wilayah ini," ujar Johan Manurung.

Kanwil Kemenkum Babel terus berkomitmen untuk mengelola keuangan dan BMN secara transparan dan akuntabel, serta mendukung berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kinerja dan fasilitas di lingkungan Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) telah menggelar kegiatan Penyampaian SK Tim Pengelola SKM Online dan Persiapan Penggunaan Aplikasi SKM Online di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kadivyankum Kanwil Kemenkum Babel pada Rabu, 4 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan sistem evaluasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi SKM Online yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, Johan Manurung, melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, menyampaikan bahwa pelaksanaan aplikasi SKM Online akan memungkinkan pengelolaan survei yang terstandar dan terintegrasi. "Hasil survei ini akan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan layanan, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.

Selama kegiatan, disampaikan pula pembentukan Tim Pengelola SKM Online yang terdiri dari berbagai level admin untuk memastikan pelaksanaan survei berjalan efektif dan terjaga prinsip akuntabilitas serta perlindungan data pribadi. Proses survei dilakukan melalui portal skm.go.id, dengan mekanisme pengajuan akun yang diverifikasi oleh Admin Pusat.

Pelaksanaan survei ini akan melibatkan berbagai instansi dan unit kerja di Kementerian Hukum, dengan peran penting Admin Instansi Level 1 dan Level 2 yang bertugas untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kualitas data. Tim pengelola juga akan menyusun laporan hasil survei secara berkala yang akan digunakan untuk analisis dan rekomendasi perbaikan layanan.

"Kami berharap aplikasi SKM Online ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Johan Manurung.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari instansi eksternal, termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Kepala Kantor Wilayah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kanwil Kemenkum Babel