Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 pada Rabu (15/4/2026) secara hybrid sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy; Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feri Afriyanto; Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi; Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto; serta perwakilan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, media, BUMN/BUMD, perbankan, organisasi, dan masyarakat.
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung; Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh; serta jajaran fungsional.
Dalam sambutannya, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Feri Afriyanto, menegaskan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan fokus pada penguatan sektor non-tambang. Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian melalui program penanaman cabai, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah dibuktikan melalui berbagai capaian penghargaan.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan capaian indikator makro tahun 2025, di antaranya PDRB per kapita sebesar Rp75,32 juta, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09 persen, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,77 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, dalam arahannya menyampaikan bahwa kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 difokuskan pada akselerasi pertumbuhan berkualitas sebagai langkah menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi yang didukung oleh penguatan sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan guna memastikan keselarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan pariwisata berkualitas. Upaya ini tetap memperhatikan dinamika global dan nasional serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menegaskan pentingnya data indikator makro sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Bangka Belitung pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,09 persen, disertai perbaikan indikator sosial dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menyediakan data yang lebih komprehensif guna mendukung perencanaan pembangunan ke depan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum strategis untuk memastikan setiap arah kebijakan pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, kualitas regulasi daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, sehingga diperlukan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada target ekonomi, tetapi juga pada kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Johan Manurung menegaskan bahwa Kemenkum berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda maupun Ranperkada. Ia juga menekankan bahwa regulasi yang berkualitas akan memberikan kepastian hukum bagi investasi, mendorong iklim usaha yang kondusif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Johan Manurung menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagaimana tercermin dalam Musrenbang menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan responsif, diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa peran Kemenkum dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui penguatan kualitas regulasi yang selaras dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus didukung dengan kerangka regulasi yang jelas, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
Rahmat Feri Pontoh menambahkan bahwa arah pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada ketahanan pangan, hilirisasi komoditas unggulan, serta pengembangan pariwisata berkualitas memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif agar implementasinya dapat berjalan optimal. Ia menilai bahwa proses harmonisasi regulasi memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Rahmat Feri Pontoh menekankan pentingnya penguatan pembinaan hukum di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui regulasi yang berkualitas, transparan, dan implementatif, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
Ia juga menegaskan bahwa Kemenkum siap mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
