Pangkalpinang (5/2), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, yang didampingi oleh Kepala Bidang KI, Adi Riyanto, dan JFT Analis KI.

Tujuan audiensi ini adalah untuk mengenalkan Tahun 2025 sebagai tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri serta Sayembara Aransemen Mars KI yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Kadivyankum, Kaswo juga meminta dukungan dalam pelaksanaan Sayembara tersebut kepada para pelaku pekerja seni dibawah binaan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk mengaransemen Mars Kekayaan Intelektual dan mendukung Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Kaswo menyampaikan bahwa sayembara ini bertujuan untuk menggali kreativitas peserta dengan sentuhan musik tradisional Nusantara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, merespon positif dan berjanji untuk mendukung program tersebut. Erwandy juga menambahkan bahwa akan menginventarisir potensi-potensi kekayaan intelektual di Kota Pangkalpinang.

Dengan sinergi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pelestarian budaya musik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dapat memberikan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual di Indonesia.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menyampaikan bahwa momentum ini adalah sebagai wadah untuk menyalurkan kreatifitas dalam bidang musik sekaligus untuk memperkenalkan kekayan budaya Nusantara ke tingkat Nasional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Rahmat Feri Pontoh, melaksanakan audiensi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Ruang Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Babel, Selasa (4/02/2025)

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dr. Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Adapun Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki tugas dan fungsi antara lain fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi Ranperda/Ranperkada, analisis dan evaluasi produk hukum daerah, analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum, jaringan dokumentasi hukum, dan bantuan hukum.

"Kami ingin menjalin sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum di daerah, sehingga kami butuh dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal", ujar Feri.

Kegiatan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung, Harpin. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, khususnya terkait dengan penataan regulasi di daerah.
Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung telah menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah terkait dengan penataan regulasi melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum, penilaian indeks reformasi hukum, serta keterlibatan dalam tim pengawas daerah bantuan hukum. "Harapan kedepannya sinergisitas akan semakin meningkat sehingga penataan regulasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung semakin baik dan berkualitas", ucap Harpin.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Dr. Rahmat Feri Pontoh), JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal dan Ismail), JFT Perancang Muda (Siti Latifah), dan JFT Penyuluh Muda (Muhamat Ariyanto).

Hadir dari Biro Hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung, Kepala Biro Hukum (Harpin), JFT Perancang Muda (Belly Tamela dan Zulkifli Abdul Latif), dan JFT Analis Hukum Muda (Wiragiantimabad).

Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang, 4 Februari 2025 - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) laksanakan Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program KI di Wilayah (Tarja Kanwil) Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu.

Hadir dari Kanwil Kemenkum Babel, Kakanwil Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo serta tim bidang kekayaan intelektual.

Razilu berharap, dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, diperlukan kerjasama serta komitmen yang lebih kuat, sehingga perlunya dedikasi, dan sinergi antar wilayah dalam Kementerian Hukum dapat terus terjaga demi peningkatan kinerja yang lebih baik.

Dalam arahannya, Razilu menyampaikan usulan bentuk kegiatan yang mendukung kinerja program KI di Kanwil akan mencakup enam target kinerja, yaitu:
1. Kawasan berbasis kekayaan intelektual tahun 2025;
2. Partisipasi dalam kegiatan pameran kekayaan intelektual;
3. Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI;
4. Peningkatan dan pemanfaatan Indikasi Geografis;
5. Mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek di Wilayah; dan
6. Mendorong peningkatan permohonan paten di daerah.

Dengan adanya technical meeting ini, diharapkan menjadi panduan setiap kantor wilayah untuk dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program kerja DJKI, dengan mengoptimalkan kinerja dan anggaran serta mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang semakin maju dan efisien.

Divyankum Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung hadir mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi bagi JF Penyuluh hukum yang diselenggrakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum secara daring (online), dengan materi “Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum dalam Mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum Berbasis Pendalaman Materi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Upaya Memperluas Akses Keadilan Masyarakat” Selasa, (4/2/25).
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo menyampaikan bahwa pada Tahun 2025 ini kita dari BPHN sering kali akan mengadakan kegiatan zoom dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan kompetensi Penyuluh Hukum, khususnya bagaimana mekanisme pembentukan pos Pelayanan Bantuan Hukum di setiap Desa pada Wilayah masing masing. Kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat. Kepala Desa/lurah didorong untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh dalam bentuk pengembangan dan peningkatan Program Posbankum yang nantinya akan diisi oleh paralegal pada setiap Desa di Wilayahnya masing masing.
Bertindak selaku Narasumber dalam kegiatan kali ini yakni Hakim Yustisial Mahkamah Agung Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H. Posbankum sendiri dalam hal ini berperan sebagai wadah penyelesaian permasalahan ditingkat desa/kelurahan yang dalam pelaksanaannya oleh paralegal yang ada di Desa/Lurah, disampaikan pula bahwa khusus untuk Paralegal maupun Penyuluh Hukum yang akan memberikan pendapat, masukan dan saran di Desa nantinya yakni Membuat Kesepakatan Perdamaian antara penggugat dan tergugat bukan Akta perdamaian (Penetapan Majelis Hakim), Kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa harus dapat dilaksanakan dan harus jelas memuat Hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.
Hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual Penyuluh Hukum BPHN, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Penyuluh Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Penyuluh Hukum Madya, Ferry Yulianto, Penyuluh Hukum Muda, Dwi Septarini, Sudihastuti, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia dan Sofian, Penyuluh Hukum Pertama, Fajar Husein.

Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel

Jakarta - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mendukung penuh pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap tiga atlet sepak bola yang memiliki garis keturunan Warga Negara Indonesia (WNI), yakni Dion Wilhelmus Eddy Markx, Tim Henri Victor Geypens, dan Ole Lennard ter Haar Romenij. Persetujuan Komisi XIII DPR diambil setelah mendengarkan penjelasan dari pihak pemerintah.

”Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Tim Hendri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx dan Ole Lennard ter Haar Romenji untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan sepak bola,” tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, Senin (03/02/2025).

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara, dapat diterapkan. Salah satunya untuk merekrut atlet asing yang akan menjadi bagian dari Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga (sport policy) yang meliputi perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional,” kata Widodo dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Komisi XIII DPR RI.

Widodo yang mewakili Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, berharap proses naturalisasi mereka dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui dunia olahraga.

“Diharapkan (melalui naturalisasi) dapat memajukan prestasi tim nasional, serta mengharumkan nama Indonesia,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI.

Pemerintah, yang diwakili oleh Kemenkum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sebelumnya telah memeriksa dan meneliti ketiga atlet tersebut melalui Tim Pemeriksa dan Peneliti Pemberian Kewarganegaraan (TP3K).

Adapun TP3K terdiri dari Kemenkum, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, Badan Intelijen Negara, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Terima kasih atas kerja sama dalam pemeriksaan dan penelaahan, permohonan, serta pengusulan tiga atlet tersebut untuk menjadi WNI,” jelas Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yakin dengan kehadiran ketiga pemain ini akan dapat menambah kekuatan, potensi, dan kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi piala dunia.

“Tadi saya secara seksama mendengar seluruh aspirasi, masukan, dan catatan. Pastinya itu akan menjadi bahan kami, Kemenpora bersama PSSI, dalam evaluasi kedepannya,” ujar pria yang akrab disapa Dito ini.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan kehadiran para atlet ini, khususnya Ole Romenij, sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini Tim Garuda betul-betul membutuhkan sosok penyerang yang haus gol. Ia menjelaskan Geypens dan Markx akan memperkuat Timnas U20. Sementara Ole Romenji akan memperkuat Timnas Senior di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia.

“Ole ini betul-betul sangat kami butuhkan. Sehingga harapan kami, dengan kondisi kami yang sangat boleh dikatakan masih kurang pada lini penyerang ini, harapannya kehadiran Ole bisa menambah kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk Timnas senior, supaya bisa lolos ke piala dunia,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel, Harun Sulianto, mendukung penuh naturalisasi kepada ketiga atlet sepak bola tersebut. Ia berharap, naturalisasi ini dapat meningkatkan prestasi sepak bola di Indonesia. 

Pangkalpinang - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, pimpin rapat harmonisasi terhadap Ranperda dan Ranperwako Kota Pangkalpinang bertempat di Kantor Wilayah, Selasa (04/02/25).

Rapat tersebut dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap:
1. Ranperda tentang Kepemudaan; dan
2. Ranperwako tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Hukum;

Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh mengatakan bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda/Ranperkada merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut beliau mengharapkan agar pemerintah daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terkait pembentukan produk hukum daerah, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan/harmonisasi, pengesahan/penetapan, dan pengundangan agar melibatkan Kantor Wilayah dalam setiap tahapan dan prosesnya.

Mengakhiri sambutannya, Feri mengharapkan pelaksanaan harmonisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien sebagaimana arahan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimana perlu peningkatan akselerasi dalam layanan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada menjadi 5 (lima) hari kerja.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Subekti dalam sambutannya mengapresiasi Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Raperda dan Ranperwako Pangkal Pinang, bahwa pembentukan produk hukum ini dilatarbelakangi adanya perubahan regulasi di tingkat pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, mengucapkan apresiasi atas kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang dalam pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada. “Pengharmonisasian merupakan wujud komitmen Kantor Wilayah untuk mendukung pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Kakanwil.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Ismail, Irkham), JFT Perancang Muda (Faisal Indrawan, Beni Saputra, Septi Lestari, Siti Latifah, Imelda Hanum), JFT Perancang Pertama (Imam Rokhyani, Heri Sandri) dan JFT Analis Hukum Pertama (Defta Fahrun Setyadi).
Sedangkan dari Kota Pangkal Pinang yaitu Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ahmad Subekti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Ulpi Heriyanto, Kepala Bagian Perekonomian Iskandar, Kabag Hukum Rusmi Thoiyibah, Kabag Bapperida, Erika Handoko, Kabid Kepemudaan Mirza Kurniawan dan Perancang pada Bagian Hukum.

Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kantor Perwakilan HAM Kepulauan Bangka Belitung ikuti Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dari Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Selasa, (04/02/2025).

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Sri Yusfini Yusuf, dalam laporannya mengatakan, kegiatan rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi penyajian data transaksi keuangan dan BMN, serta menyelesaikan penyusunan laporan keuangan kantor wilayah.

Rekonsiliasi keuangan juga bertujuan sebagai pemantauan progres perekaman dokumen dan penyajian transaksi Tahun 2024 guna menciptakan Laporan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah yang akurat, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Irjen Pol Dr. Nico Afinta menyampaikan, rekonsiliasi merupakan bentuk sinergi bersama antara Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menurut Dr. Nico, proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara.

"Ägar akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, juga untuk mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dr. Nico menambahkan.

Di akhir, Dr. Nico menyampaikan 7 (tujuh) poin penting yang menjadi atensi dalam penyusunan Laporan Keuangan. Ketujuh poin tersebut antara lain:
1. Penyelesaian Transaksi Tahun 2024;
2. Validitas dan Rekonsiliasi Data Keuangan dan BMN;
3. Kepatuhan terhadap Regulasi;
4. Dokumentasi dan Evidence Pendukung;
5. Susun Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung dengan pengungkapan yang memadai;
6. Implementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara berjenjang; dan
7. Percepat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Turut mengikuti secara virtual dari Ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Harun Sulianto), Kakanwil Ditjen Imigrasi (Qriz Pratama), Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan (Herman Sawiran), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel (Rahmat Feri Pontoh), Plh. Kepala Kantor Perwakilan HAM (Suherman), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi (Erwin Hariyadi), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum (N.A. Triandini Oscar), serta para pengelola keuangan di Kanwil Kemenkum, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Perwakilan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang, 3 Februari 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Technical Meeting Sayembara Aransemen Lagu "Mars" Kekayaan Intelektual Indonesia yang berfokus pada penggunaan musik tradisional Nusantara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, serta JF ANKI. Technical Meeting diselenggarakan secara daring ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan partisipasi aktif dalam sayembara yang digelar oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (DJKI) dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada 26 April 2025.

Sayembara ini bertujuan untuk menggali kreativitas peserta dalam mengaransemen ulang lagu "Mars" Kekayaan Intelektual Indonesia dengan sentuhan musik tradisional Nusantara. Selain menjadi ajang kreativitas, kegiatan ini juga bagian dari program Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri.

Puncak acara sayembara akan digelar pada 29 April 2025, bertepatan dengan peringatan World Intellectual Property Day. Peserta diharapkan menggunakan elemen musik tradisional Nusantara dalam aransemen mereka dan mengenakan kostum kedaerahan. Karya yang dikirimkan harus dalam format video, dengan durasi maksimal lima menit, dan diserahkan sesuai ketentuan panitia.

Penilaian akan didasarkan pada teknik vokal, kreativitas aransemen, serta penggunaan elemen musik tradisional yang orisinal. Proses sayembara dimulai dengan pendaftaran peserta pada 3-10 Februari 2025, dan pengumpulan karya berlangsung dari 1 hingga 31 Maret 2025. Pemenang akan diumumkan pada acara puncak pada 29 April 2025, bersamaan dengan penampilan karya terbaik.

Diharapkan, melalui sayembara ini, dapat tercipta karya inovatif yang menggabungkan kekayaan intelektual dan budaya musik tradisional Nusantara, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal Indonesia. Kakanwil, Harun Sulianto berharap Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dapat berpartisipasi.

Divyankum Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Sosialisasikan Paralegal Justice Award 2025 pada para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Bangka Belitung secara virtual, Senin, (3/2/25).

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan, Paralegal Justice Award (PJA) merupakan bagian dari implementasi Access to Justice yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'.

"Kegiatan ini strategis dan relevan dengan Asta Cita Presiden, yakni Asta Cita Pertama dan Ketujuh," ujar Kakanwil Harun.

Menurut Harun, pada hakikatnya setiap Kades/ Lurah pasti sudah sering menyelesaikan masalah hukum non-litigasi di Desa/ Kelurahannya, namun belum didokumentasikan dan dideskripsikan dengan baik.

Oleh karenanya, ia meminta agar para Kades/ Lurah dapat menyajikan penyelesaian masalah hukum non-litigasi tersebut dalam bentuk data/dokumen sehingga dapat dinilai oleh para juri di Paralegal Justice Award.

"Di tahun 2024 lalu, terdapat 42 orang nominator dan 12 orang lolos sebagai Non Litigation Peacemaker, serta 2 orang raih Anubhawa Sasana Jagaddhita, yaitu Kades Keciput, Pratiwi Perucha dan Kades Namang, Zaiwan." ujar Harun.

Kepala Bidang Advokasi Hukum BPHN, Masan Nurpian menuturkan, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 586 Kades/ Lurah yang meraih gelar Non Litigation Peacemaker (NLP), dan ditargetkan di 2025 ini dapat mencapai 300 NLP.

Dikatakan Masan, terdapat 3 kategori penghargaan di PJA tahun ini, yaitu Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita dan Paralegal Justice Award.

Pendaftaran dimulai sejak tanggal 24 Januari hingga 21 Februari 2025 melalui https://pja.bphn.go.id/ dengan melengkapi persyaratan berikut:

1. Surat Keputusan sebagai Kepala Desa/Lurah yang masih berlaku;
2. Kartu Tanda Penduduk dipindai dan diunggah pada link pendaftaran;
3. Daftar Riwayat Hidup terbaru dengan detail riwayat pekerjaan, pengalaman, pendidikan (berkaitan penyelesaian konflik);
4. Pas foto dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah (PDU Putih) dengan latar belakang merah;
5. Surat Perintah mengikuti Paralegal Academy 2025 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
6. SK Pembentukan Posbankum dilampiri Dokumentasi;
7. Surat Pernyataan mengikuti Paralegal Academy;
8. Surat Pernyataan tidak tersangkut masalah hukum; dan
9. Kelengkapan portofolio.

Adapun kelengkapan portofolio berupa narasi, dokumentasi, pranala (link) serta pengalaman dan inovasi.

Di awal, seluruh peserta yang mendaftar akan diseleksi terlebih dahulu oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama, Kanwil Kemenkum, Dinas Terkait dan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Lalu kemudian akan mengikuti Paralegal Academy dan Aktualisasi hingga di akhir akan dinilai oleh Panselda Provinsi yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pengadilan Tinggi Negeri/Pengadilan Tinggi Agama, Kanwil Kemenkum dan Dinas terkait.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan (Rahmat Feri Pontoh), Perwakilan Biro Hukum Pemprov Kep. Bangka Belitung, Perwakilan Dinsospemdes Provinsi Kep. Bangka Belitung, Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Perwakilan Dinsospemdes Kabupaten/Kota, Penyuluh Hukum Madya, Ferry Yulianto, Penyuluh Hukum Muda, Dwi Septarini, Sudihastuti, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia dan Sofian, Penyuluh Hukum Pertama, Fajar Husein. Sementara hadir secara virtual, Penyuluh Hukum BPHN, Perwakilan APDESI Prov. Kep. Bangka Belitung dan 103 Kepala Desa dan Lurah di Prov. Kep. Bangka Belitung.

Humas Kanwil Kemenkum Babel

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengajak seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

“Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, selalu ada peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Pembatasan anggaran bisa menjadi dorongan untuk berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita buat tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas," ujar Wamenkum dalam apel pagi bersama kementerian di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (03/02/2025).

Pria yang kerap disapa Prof. Eddy ini menjelaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres itu mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.

Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% serta pembatasan kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD). Kebijakan efisiensi lainnya yaitu pembatasan honorarium tim.

“Pemerintah memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas," tegas Eddy.

Eddy berharap situasi anggaran yang terbatas tidak mengurangi mutu pelayanan ASN Kemenkum. Ia meminta ASN Kemenkum agar tetap menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas.

"Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan ini. Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tutup Eddy pada akhir sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini secara virtual dari Balai Pengayoman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Harun Sulianto), Kakanwil Ditjen Imigrasi (Qriz Pratama), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kaswo), Plh. Kepala Kantor Perwakilan HAM (Suherman), Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan (Haryoto), para pejabat manajerial dan non manajerial, serta seluruh pegawai di lingkup Kanwil Kemenkum, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Perwakilan HAM Bangka Belitung.

Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama