Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap Ranperda Bangka Barat yang dilaksanakan di Kantor Wilayah, Rabu (03/09/25).
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap draf Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh membuka dan memimpin rapat harmonisasi, beliau menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan produk hukum daerah sebagaimana amanah dari Pasal 58 Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rahmat Feri Pontoh menjelaskan bahwa seluruh Pemerintah Daerah Kabupten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melaksanakan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, ia berpesan tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan regulasi/aturan, mengingat saat ini telah terjadi hyperregulasi di berbagai daerah, dengan kondisi demikian berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berfokus pada aspek kualitas regulasi dibandingkan dengan aspek kuantitas regulasi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heru Warsito dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 telah melalui berbagai tahapan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penyusunan dokumen tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta visi misi Kepala Daerah terpilih, sehingga berimplikasi pada indikator dan target capaian.
Bahwa penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 RPJMD secara umum materi muatannya berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Ranperda RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan prinsip harmonisasi. “Harmonisasi bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan instrumen penting agar peraturan daerah benar-benar mampu menjadi landasan yang kuat, selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami mendorong agar setiap produk hukum daerah mengedepankan kualitas substansi dan efektivitas implementasinya, sehingga tidak sekadar menambah jumlah regulasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Johan Manurung.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh) JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Ismail, Faisal Indrawan) JFT Perancang Muda (Beni Saputra, Elisanti, Siti Latifah, Imelda Hanum), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri).
Dari Kabupaten Bangka Barat hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Heru Warsito), Inspektur Daerah (Fachriansyah), Kepala Bapperida (Helwanda), Sekretaris BPKAD (Deasy), Kepala Bagian Hukum (Hendra Jaya), perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bikang, 2 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung melakukan tinjauan lapangan terhadap komoditas Nanas Bikang di Desa Bikang, Bangka Selatan, sebagai bagian dari persiapan pemeriksaan substantif untuk pendaftaran Indikasi Geografis (IG).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta jajaran, turut hadir dalam kunjungan tersebut. kegiatan tersebut bekerja sama dengan Bappelitbangda Bangka Selatan dalam rangka memastikan kelengkapan dokumen dan keunikan Nanas Bikang yang akan dinilai oleh tim ahli IG pada 10 September mendatang secara daring.

"Tinjauan lapangan ini sebagai persiapan Pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli IG dari DJKI yang bertujuan memastikan Nanas Bikang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik yang khas dan melekat pada wilayah geografis Bangka Selatan," ujar Johan. Ia menegaskan pentingnya penguatan informasi dan bukti lapangan agar Nanas Bikang dapat meyakinkan tim ahli dapat terdaftar sebagai produk IG.

Kadivyankum, Kaswo menambahkan bahwa perlunya kehadiran Bappelitbangda, MPIG dan stakeholder terkait dalam rapat verifikasi oleh Tim IG agar dapat menjelaskan secara rinci pembeda dari Nanas Bikang.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bangka Selatan, Muhson, menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum atas Nanas Bikang sebagai aset ekonomi daerah. "Kami berharap tahun ini Nanas Bikang dapat resmi terdaftar sebagai produk IG dari Bangka Selatan," ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai kelengkapan formulir pemeriksaan substantif, serta kunjungan langsung ke lokasi budidaya Nanas Bikang oleh Kanwil Kemenkum, Bappelitbangda, dan MPIG. Melalui proses ini, diharapkan Nanas Bikang dapat menjadi Indikasi Geografis sehingga dapat memperoleh nilai tambah dan perlindungan hukum sebagai produk unggulan khas Bangka Selatan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka Belitung, 2 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) berpartisipasi dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu. Kegiatan ini mengangkat tema “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Permenkum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum” yang dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (2/9).

Acara dibuka secara resmi oleh Junarlis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya forum diskusi kebijakan sebagai media kolaborasi yang partisipatif, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari proses diskusi yang berbasis data dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan lebih berkualitas serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Bengkulu Zulhairi, para Kepala Kanwil Kemenkum dari seluruh Indonesia, jajaran Kepala Divisi Pelayanan Hukum (P3H), perwakilan Biro Hukum Provinsi, serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Hadir pula organisasi bantuan hukum, jajaran analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, serta peserta dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Babel, hadir secara daring Kepala Kanwil Johan Manurung, Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, Sekretaris Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Poppy Rinafany, JFT Analis Hukum Fitri KW dan Defta Fahrun Setiady, serta mahasiswa magang dari Universitas Bangka Belitung.

Materi pertama disampaikan oleh Hero Herlambang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bengkulu. Ia menyoroti bahwa Permenkum Nomor 3 Tahun 2021 masih menyimpan sejumlah kelemahan, baik secara normatif maupun implementatif. Menurutnya, terdapat kesenjangan antara pengaturan dalam regulasi dengan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait peran Kantor Wilayah dalam penyelenggaraan paralegal di daerah. Ia merekomendasikan reformasi regulasi yang menekankan penguatan kewenangan Kantor Wilayah serta kejelasan norma yang mengatur kedudukan paralegal.

Selanjutnya, Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, memaparkan kedudukan paralegal dalam sistem hukum acara. Beliau menjelaskan bahwa paralegal pada dasarnya berfungsi sebagai asisten hukum yang membantu advokat dalam melaksanakan tugas, seperti melakukan riset hukum, menyiapkan berkas, serta mendampingi masyarakat dalam memperoleh akses bantuan hukum. Keberadaan paralegal sangat penting karena dapat menjangkau kelompok masyarakat akar rumput, bahkan hingga tingkat desa. Oleh sebab itu, kapasitas, perlindungan hukum, dan peran strategis paralegal harus diperkuat.

Materi berikutnya disampaikan oleh R.S. Habibi, Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ia menguraikan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan paralegal, yang menunjukkan adanya kesenjangan pada tiga aspek, yaitu input, proses, dan output. Dari sisi input, masih terdapat keterbatasan personel, anggaran, serta sarana dan prasarana. Dari sisi proses, masih dibutuhkan petunjuk teknis yang lebih jelas dan aplikatif untuk pelaksanaan di daerah. Sedangkan dari sisi output, kebijakan yang ada dinilai belum optimal memberikan hasil nyata sebagaimana diharapkan. Ia menegaskan bahwa BPHN bersama unit terkait saat ini sedang menyusun perubahan regulasi untuk memperkuat kebijakan paralegal.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring, aktif memberikan masukan dan pertanyaan yang memperkaya jalannya diskusi. Suasana forum berlangsung dinamis dan partisipatif, dengan fokus utama bagaimana menjadikan regulasi paralegal lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian dari Tongam Renikson Silaban, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Bengkulu, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan komitmen bersama dalam memperkuat posisi paralegal sebagai garda terdepan dalam memperluas akses bantuan hukum di daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh menyambut baik terselenggaranya diskusi ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat sinergi antar unit di lingkungan Kementerian Hukum.
“Paralegal memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur harus jelas, aplikatif, dan memberi ruang bagi Kantor Wilayah untuk turut aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dapat lebih terjamin,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung menegaskan bahwa keberadaan paralegal adalah wujud nyata dari hadirnya negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Paralegal harus dipandang bukan sekadar pendamping teknis, melainkan mitra strategis yang memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat akar rumput. Kanwil siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan terkait paralegal ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memperbaiki regulasi terkait paralegal. Hasil diskusi juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Kementerian Hukum dalam melakukan evaluasi, penyusunan, serta reformasi kebijakan di masa mendatang.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 17 Agustus 2025 – Suasana semarak mewarnai Kota Pangkalpinang saat ribuan masyarakat tumpah ruah menyaksikan Pawai dan Karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-80. Dengan mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, acara ini menjadi momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, serta kecintaan terhadap budaya bangsa.
Kegiatan penuh warna ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, yang mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya karnaval. Dalam sambutannya, Fery menegaskan bahwa perayaan ini bukan hanya pesta tahunan, melainkan momentum kebersamaan untuk menjaga semangat persatuan.

Turut hadir dalam acara ini jajaran pejabat tinggi daerah dan pusat, mulai dari Gubernur, Kapolda, Kabinda, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, hingga tokoh masyarakat. Dari Kanwil Kemenkum Babel, hadir Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, mewakili Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung.
Rahmat Feri Pontoh menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Menurutnya, karnaval bukan hanya hiburan semata, tetapi juga media edukasi, pelestarian budaya, serta penguatan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Babel, Johan Manurung, dalam keterangannya menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan. “Kita patut bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Semangat persatuan yang kita lihat hari ini harus terus dijaga, karena inilah modal utama untuk membangun Bangsa Indonesia, termasuk di Bumi Serumpun Sebalai,” ujarnya.
Rangkaian karnaval dimeriahkan oleh atraksi seni budaya, parade kendaraan hias, penampilan drum band, hingga pertunjukan perjuangan kemerdekaan. Para peserta yang berasal dari sekolah, organisasi masyarakat, hingga instansi pemerintah menampilkan kreativitas terbaik mereka melalui kostum tematik dan kreasi khas daerah.
Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Sepanjang rute karnaval, warga memadati jalan dengan penuh semangat dan keceriaan. Acara berlangsung meriah, tertib, dan penuh kekeluargaan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, (1/9) — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung melalui Bidang Administrasi Hukum Umum menyerahkan dua stiker legalisasi dokumen kepada pemohon atas nama Reddy. Penyerahan dilakukan di lobi Kanwil Kemenkum Babel dan diperuntukkan bagi dua dokumen pendidikan, yakni ijazah dan transkrip nilai, dengan tujuan penggunaan di Taiwan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo menyampaikan bahwa Legalisasi dokumen merupakan proses pengesahan oleh pejabat atau instansi berwenang untuk memastikan keaslian tanda tangan, cap/stempel, dan kewenangan pejabat yang menandatangani dokumen. Layanan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta mempermudah masyarakat dalam urusan hukum lintas negara. "Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat dan efisien." pungkas Kaswo

Sementara itu, Reddy menyampaikan apresiasi atas layanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Babel. "Pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kemenkum Babel sangat baik. Prosesnya cepat dan petugasnya responsif serta komunikatif," ujar Reddy selaku pemohon.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa layanan legalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Layanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum, legalisasi juga menjadi syarat administrasi penting bagi para pengguna," kata Johan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 01 September 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Johan manurung yang di wakili oleh Analis Kekayaan Intelektual melakukan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual kepada salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual yang diajukan berupa lagu Mars Agribisnis UBB yang diciptakan Rinal Wahyu selaku Mahasiswa dan telah diumumkan pada tahun 2016 yang lalu.
“Karya yang saya miliki ini, perlu diajukan perlindungan hukum hak kekayaan intelektualnya agar diakui secara sah dan resmi dimata hukum serta tidak digunakan tanpa izin oleh orang lain”, ujar Rinal.

Dalam kesempatan ini, penyerahan sertifikat hak cipta ini diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual, Marsal Saputra dan Erlangga Hadi Wibowo menyatakan bahwa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung berkomitmen dalam mendukung para pemilik kekayaan intelektual untuk melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum yang sah menurut Undang-Undang Kekayaan Intelektual.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Johan Manurung menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ini sangat penting untuk didaftarkan karna akan memberikan nilai ekonomi bagi pemilik karya serta dapat mendorong orang lain dalam membangun inovasi dan kreativitas dalam berkarya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 1 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah tersebut. dari tanggal 01 sd 06 September 2025. Kegiatan ini diawali dengan entry meeting di ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel yang diikuti oleh jajaran.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa entry meeting ini bertujuan membangun komunikasi yang efisien dan efektif guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan. “Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan pelayanan. Kami juga menyampaikan gambaran umum kondisi kenotariatan di Bangka Belitung, bahwa meskipun hanya terdapat satu Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tetap berjalan optimal,” ujar Johan.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini membawa angin segar dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan AHU di wilayah Bangka Belitung.

Sementara itu, Ketua Subtim BPK RI, Herlambang Aji Kusuma, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini difokuskan pada layanan AHU, khususnya pada aspek fidusia, kenotariatan, dan badan usaha. Sasaran pemeriksaan meliputi regulasi dan kelembagaan, pelaksanaan layanan, serta dukungan sarana dan prasarana. “Pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi kendala dan inovasi yang ada dalam pelaksanaan layanan AHU, sehingga dapat mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum,” jelas Herlambang.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, khususnya Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100, yang menekankan pentingnya membangun komunikasi efektif antara auditor dan entitas yang diperiksa.

Menutup kegiatan, Johan Manurung kembali menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan profesional. “Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap layanan AHU di wilayah kami,” pungkasnya.

Kegiatan entry meeting ini menjadi bentuk nyata sinergi antara BPK dan Kementerian Hukum dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, khususnya dalam sektor layanan hukum berbasis PNBP.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka Belitung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menjalin kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penandatanganan kesepakatan kerja sama ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2025 di kampus IAIN SAS Bangka Belitung, Senin (01/09/2025).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, dan Rektor IAIN Bangka Belitung, Irawan. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum serta penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Rektor IAIN, Irawan, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan wujud komitmen kampus dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada secara saling menguntungkan. “Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kami berharap pengembangan kekayaan intelektual di lingkungan kampus dapat semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Kerja sama ini juga mendukung kegiatan akademik lebih dari 4.000 mahasiswa kami,” ujar Irawan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil kemenkum babel, Johan Manurung juga memberikan pemaparan mengenai tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi dosen dan mahasiswa. “Perlindungan kekayaan intelektual sangat penting agar karya-karya civitas akademika terlindungi secara hukum. Saat ini, KI tidak hanya soal ciptaan atau produk, tetapi sudah menjadi sumber pendapatan negara dengan nilai ekonomi yang tinggi,” jelas Johan.

Ia menambahkan, perlindungan KI diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas di tengah masyarakat serta memperkuat kontribusi sektor pendidikan tinggi terhadap pembangunan nasional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kanwil Kemenkum Babel mengikuti kegiatan paparan Agenda Komunikasi Kehumasan Kementerian Hukum Periode September–Oktober 2025 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (1/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hubungan Kerja Sama dan Komunikasi Publik (HUKERMA), Ronald Lumbuun, serta diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia.

Dalam paparannya, Ronald Lumbuun menegaskan pentingnya peran humas pemerintah dalam membangun reputasi positif, meningkatkan literasi publik, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mengawal jalannya reformasi birokrasi. Ia juga menekankan bahwa setiap satuan kerja wajib menggunakan kata kunci “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dengan tagar #SetahunBerdampak pada setiap konten komunikasi di media sosial. Selain menampilkan data kuantitatif, konten juga diarahkan untuk menyajikan narasi berbasis pengalaman masyarakat penerima manfaat, baik melalui video testimoni, infografis apresiasi, maupun kisah sukses program.

Sementara itu, tim dari Biro HUKERMA memaparkan daftar konten utama yang menjadi prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Rumah Rakyat, Swasembada Pangan, serta program bantuan kemanusiaan dan perdamaian internasional. Selain itu, konten prioritas juga mencakup layanan pendaftaran kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum (AHU), bantuan hukum gratis, konsultasi hukum, JDIH, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga penyediaan e-book dan e-journal hukum.

Untuk memperkuat strategi komunikasi, Kemenkum juga meluncurkan “Kemenkum in The News”, sebuah playlist YouTube yang mengompilasi berita hukum nasional dari media mainstream. Inisiatif ini berfungsi sebagai arsip digital sekaligus sarana memperluas jangkauan pesan kementerian. Seluruh satuan kerja didorong melakukan kolaborasi konten dan cross-posting guna meningkatkan variasi informasi serta interaksi publik.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh strategi komunikasi ini. “Kami di jajaran Kemenkum Babel berkomitmen menghadirkan konten komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga berdampak nyata dan memberi nilai tambah bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujarnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL