Pangkal Pinang - Kanwil Kemenkum Babel diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dr. Rahmat Feri Pontoh menghadiri Acara Ramah Tamah Pangkoarmada I dengan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diadakan di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jum'at (25/04).

Adapun acara ramah tamah tersebut dalam rangka kedatangan Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka kunjungan kerja.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama 4 tahun terakhir yang mencapai angka 0,77 persen pada tahun 2024, jauh berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,03 persen.

Hidayat juga menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit dan penambangan timah, perlu ada diversifikasi guna mendorong peningkatan perekonomian. Salah satu sektor yang akan didorong pertumbuhannya yakni pada sektor perikanan.

Sebagai Gubernur terpilih, Hidayat menyampaikan bahwa dirinya beserta jajaran akan berusaha sebaik mungkin guna membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tumbuh kedepannya. Beliau memohon dukungan forkopimda dan instansi vertikal untuk mari bersinergi dan bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut.

Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi menyampaikan dalam kunjungan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang kaya dan memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan, terutama kekayaan timah didalamnya.

Pangkoarmada I juga menyoroti harga timah di Singapura yang lebih tinggi ekspornya daripada di dalam negeri. Beliau berharap adanya pergerakan peningkatan harga timah untuk menghindari penyeludupan.

Lebih lanjut, Pangkoarmada I mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyampaikan siap untuk selalu mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Gubernur.

Hadir Dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Rahmat Feri Pontoh beserta Perwakilan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Sungailiat, 25 April 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi ke Radio Republik Indonesia (RRI) Sungailiat pada Jumat (25/4/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkumham Babel, N.A. Triandini Oscar, bersama tim yang terdiri dari Sriyani Agustina (Pranata Humas Ahli Muda), Margaret Sari (Analis Anggaran Muda), Randhy Pratama (Pranata Komputer Ahli Pertama), Juning Diastuti (Analis Anggaran Pertama), serta Asep (Arsiparis Ahli Pertama).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Memorandum of Understanding (MoU) dan pemenuhan data dukung (daduk) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait laporan pelaksanaan kerja sama tahun 2025.

Dalam pertemuan tersebut, N.A. Triandini Oscar menyampaikan pentingnya koordinasi lintas lembaga demi memastikan pelaksanaan PKS/MoU berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik sesuai standar maturitas SPIP. Ia juga menyerahkan instrumen survei kepada pihak RRI Sungailiat guna memperoleh umpan balik dari mitra kerja sama, sebagai bagian dari penilaian kualitas implementasi PKS/MoU.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hanan selaku Pranata Humas Ahli Muda dari RRI Sungailiat menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif dari Kanwil Kemenkum Babel. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pengisian survei serta berharap kerja sama yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi hukum dan HAM kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka, akuntabel, dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan melalui media publik.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – 25 April 2025, Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dan menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor SEK-18.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Masa Transisi Bidang Sumber Daya Manusia, Tim Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkum pada 23–25 April 2025 di Jakarta.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Katim Kepegawaian Kanwil Babel, Akbar Aidul Poetra, A.Md., S.H., M.H., bersama dua analis SDM, Marwin, A.Md., S.H., dan M. Ari Anugrah, S.H. Tim disambut oleh sejumlah pejabat fungsional kunci di Biro SDM Sekjen, termasuk Katim Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Katim Mutasi Kepegawaian, hingga Katim Pengembangan Karir Pegawai.

Dalam sesi pembinaan, Dodi Prihandono dari Biro SDM mengapresiasi Kanwil Babel atas catatan baik dalam penegakan disiplin pegawai, dimana tidak terdapat tunggakan kasus hukuman disiplin di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya peran atasan langsung dalam pengawasan dan pemberian sanksi bila diperlukan, guna menjaga integritas dan profesionalisme ASN.

Gugun Gundari, Katim Budaya Kerja, mengingatkan Kanwil Babel untuk segera menyiapkan instrumen dukung survei budaya kerja dari KemenPANRB, yang menjadi indikator penilaian implementasi nilai-nilai BerAKHLAK di instansi pemerintah. Terkait SIMPEG, saat ini fitur e-Kinerja masih dalam proses pengembangan dan belum tersinkronisasi dengan perhitungan tunjangan. Sosialisasi akan dilakukan lebih lanjut setelah sistem siap.

Esty Kartika Wulandari menjelaskan bahwa proses izin perceraian pegawai tetap diproses oleh Kemenkum meskipun pegawai telah berpindah instansi, selama pengajuan dilakukan saat masih berstatus pegawai Kemenkum. Sementara itu, Ahmad Syarief menegaskan bahwa usulan promosi dan mutasi, termasuk uji kompetensi fungsional, tetap harus diajukan melalui Sekjen sesuai ketentuan formasi dan syarat masa kerja.

Galih Patria Nugraha menyampaikan bahwa pendistribusian CPNS Tahun 2024 masih dalam tahap finalisasi proporsional. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data jabatan pada aplikasi SIBANGRIR. Rifani Laidar, Katim Mutasi Kepegawaian, turut menyampaikan ketentuan teknis layanan seperti pencantuman gelar akademik dan pengusulan pensiun yang perlu dilakukan minimal enam bulan sebelum BUP.

Kegiatan konsultasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung transformasi dan konsolidasi sistem manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum , khususnya dalam menyongsong era pelayanan birokrasi yang lebih adaptif dan digital.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, Bertempat di balai besar peradaban Universitas Bangka Belitung hadir 30 orang Finalis Duta Kartini Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 mengikuti seminar Public Speaking, Jumat, 25 April 2025

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Kartini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pergerakan Perempuan Universitas Bangka Belitung. Adapun tema dari kegiatan ini adalah Kartini dan perempuan, merayakan keberagaman, membangun kesetaraan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 25 dan 26 April 2025. Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan ini Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel ( Sudihastuti) yang menyampaikan materi PUBLIC SPEAKING.
Sudi menyampaikan bahwa Public speaking adalah modal utama dalam komunikasi. Hal ini merupakan cara menyampaikan pesan secara lisan di depan publik untuk menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, atau menginspirasi. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, politik, dan sosial, karena memungkinkan seseorang untuk menyampaikan gagasan dengan jelas dan efektif.  Selanjutnya Sudi mengajak seluruh Finalis Duta Kartini UBB 2025 untuk praktek lamgsung membentuk vokal suara, melatih Intonasi dan Body Language.

Setelah kegiatan ini sudi berharap seluruh finalis dapat
* Meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum atau kemampuan berkomunikasi
* Meningkatkan rasa percaya diri
* Meningkatkan kemampuan memimpin dan Meningkatkan potensi karir

Pangkal Pinang - Dalam rangka rangkaian Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC)dalam event BEKISAH (Bangka Belitung Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 sd 25 April 2025 bertempat di halaman masjid agung Kubah Timah Pangkalpinang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo menyampaikan bahwa hadirnya MIC ini sebagai bentuk upaya jajarannnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kekayaan intelektual di Indonesia dengan keanekaragaman potensi kekayaan intelektual yang dimiliki. _MIC ini memfasilitasi layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal , serta layanan pengaduan.

Plt Kepala Kantor Wilayah , Harun Sulianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual baik personal maupun komunal.diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama kegiatan ini berlangsung dari tanggal 23 sd 25 April telah diberikan pendampingan pendaftaran 2 merek dan 1 Desain Industri dan 270 konsultasi pendaftaran Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Analis kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Marsal Saputra, Ektha Dwiarni, Elwan Wijaya, Marlinda dan Erlangga Hadi Wibowo.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, [24/04/2025] – Dalam rangka memperkuat komitmen reformasi birokrasi dan memastikan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas (ZI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Rapat Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada [Kamis, 24/04/2025], bertempat di Ruang Rapat Lt. II Kantor Wilayah.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan agenda kerja dan strategi pelaksanaan evaluasi internal, yang mencakup penyampaian Kalender Kerja Pemantauan dan Evaluasi ZI Menuju WBBM Tahun 2025 sebagaimana disampaikan surat Inspektur Jenderal nomor : ITJ.OT.03.02-8 tanggal 27 maret 2025.

Mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto, Memimpin Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, serta dan Tim Pokja ZI, dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam arahannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menegaskan pentingnya sinergi antar unit kerja untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan ZI tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga substantif.

“Kita tidak hanya mengejar predikat, tetapi membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Kaswo

Agenda utama yang dibahas meliputi penyampaian Kalender Kerja Pemantauan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025, penajaman indikator kerja, serta penguatan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis hasil (output-based), Selain itu juga untuk membangun semangat dalam meraih predikat WBBM Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan untuk mengaungkan Yel-Yel Kanwil Kemenkum Babel yaitu " Kanwil Babel, Pasti Kredibel " . Yel-yel ini menjadi pemantik semangat untuk membangun budaya kerja yang positif, adaptif, dan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sebagai bagian dari upaya meraih predikat WBBM, Kanwil Kemenkum Babel turut menampilkan dua inovasi unggulan yang menjadi kebanggaan instansi, yaitu " Bekumpul " dan " AHUSigap ".

Kedua inovasi ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan transparansi, yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Hukum, serta Pelayanan Hukum yang langsung kepada Masyarakat.

“Melalui kerja kolaboratif, inovasi yang berdampak, serta budaya kerja yang melayani, kita optimis menuju WBBM tahun ini. Ini bukan hanya target administratif, tetapi amanah pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Kanwil Kemenkumham Babel dalam memperjuangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2025, setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung ikuti kegiatan Rapat penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai pelopor Perdamaian Gerakan Nasional Perdamaian Gerakan Nasional, Kamis, 24 April 2025.

Bertempat di Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kemenkum Babel hadir bersama Instansi Vertikal dan OPD dalam kegiatan Undangan koordinasi penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai pelopor Perdamaian Gerakan Nasional Perdamaian Gerakan Nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Umi Kalsum, menuturkan kegiatan ini bertujuan koordinasi penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai pelopor Perdamaian Gerakan Nasional Perdamaian Gerakan Nasional Kita bersaudara Tahun 2025. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik secara nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini  Kegiatan ini sebagai bentuk sinergisitas antara Tim Pokja ini, pungkasnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) berkaitan dengan kewenangan penerbitan izin tersebut, yang saat ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi, Sebelumnya IUP juga pernah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Masalah parkir di jalan nasional mencakup beberapa isu, seperti parkir liar yang dapat mengganggu lalu lintas dan keselamatan, serta dampak ekonomi bagi juru parkir yang kehilangan pendapatan karena larangan parkir di jalan nasional. Selain itu, ada juga isu mengenai penerapan teknologi parkir modern seperti parkir meter untuk menghindari kebocoran pendapatan parkir.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Belitung Timur, Evi Nardi menyampaikan Konflik kepentingan antara penambang timah dan nelayan yaitu Pertambangan timah seringkali mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan merusak ekosistem laut, menyebabkan konflik antara penambang dan nelayan, konflik antara penambang timah ilegal dengan masyarakat yaitu Aktivitas penambangan timah ilegal, yang seringkali merusak lingkungan dan mengancam   keselamatan masyarakat, menjadi sumber konflik.

Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – 23 April 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Konfirmasi dan Klarifikasi Data Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) sebagai langkah strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan alih status dan likuidasi BMN di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025, pukul 08.00–12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum, ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan aset, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Analis Pengelola Keuangan APBN Edi Kurniawan, serta para operator aset dari Kanwil Kemenkum, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Kanwil Kementerian HAM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Biro BMN Kementerian Hukum, Itun Wardatul Hamro, serta operator BMN dari unit Eselon I.

Dalam pembukaannya, Kepala Biro BMN menekankan pentingnya integritas data dan sinergi antar-unit kerja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan aset negara.

Rangkaian kegiatan difokuskan pada konfirmasi dan klarifikasi atas data inventarisasi BMN, dengan sejumlah poin utama sebagai berikut:

• Terjadi penyelarasan data antara Kanwil Kemenkum Babel dengan unit vertikal seperti Kanwil Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, dan Kemenham Babel terkait penggunaan bersama dan sementara BMN.

• Ditemukan perubahan pada data BMN, khususnya rumah negara serta mesin peralatan TIK dan non-TIK, yang belum tercantum dalam perjanjian penggunaan akibat perpindahan lokasi dan penambahan aset pasca-perjanjian.

• Beberapa rumah negara dan peralatan yang dihuni atau diterima setelah perjanjian dibuat belum terakomodasi dalam dokumen hukum yang berlaku.

• Seluruh perubahan tersebut perlu dituangkan dalam pembaruan lampiran perjanjian penggunaan sementara dan penggunaan bersama antara Kanwil Kemenkum, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, dan Kemenham Babel.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas unit yang telah terbangun, dan menekankan bahwa pembaruan data yang akurat merupakan prasyarat dalam mendukung efisiensi, akuntabilitas, serta proses likuidasi dan alih status BMN yang tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola aset negara yang transparan, tertib, dan akuntabel,” pungkas Harun.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Forum Pendalaman Materi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Perancang, Kamis, (24/04/2025).

Pembukaan disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa tema kegiatan forum pendalaman materi yakni “Dukungan Penyusunan Regulasi Dalam Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Disampaikan bahwa perlu percepatan dalam pembentukan regulasi terkait koperasi desa/kelurahan merah putih ini, baik dari regulasi di tingkat pusat maupun regulasi di daerah. “Kantor wilayah bersama tim perancang diharapkan dapat maksimal dalam membantu daerah dalam permohonan pembentukan regulasi terkait hal ini”,ujar Dhahana.

Unan Pribadi selaku Direktur Harmonisasi II, bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa tujuan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menjadi agregator berbagai produk desa. Kementerian Hukum menjadi satu diantara satuan tugas dalam pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ini yang terdiri dari Direktorat Jenderal AHU dalam rangka mendukung legalisasi pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung pembentukan regulasi. “Hal ini harus kita upayakan agar regulasinya segera disusun sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan kepala daerah”, tegas Unan.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh dan seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel gelar Sosialisasi SPDP Online bagi PPNS Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2025, Kamis (24 April 2025). PPNS Kekayaan Intelektual Elwan Wijaya, S.H dan JFT Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Marlinda, S.H hadiri Sosialisasi SPDP Online

Sosialisasi ini pada hakikatnya merupakan Pelatihan Penerbitan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi (SPDP Online) kepada pengemban fungsi Korwas PPNS dan PPNS Dinas/Instasi di Kewilayahan Hukum Provinsi Kep.Bangka Belitung.

Kombes Pol Jojo Sutarjo Selaku Dir Krimsus Polda Kep. Babel mengatakan bahwa Kesempatan Yang Sangat Baik Bagi Kita Bersama, Serta Penyidik Polri Selaku Pengemban Fungsi Korwas Ppns Untuk Dapat Bertatap Muka Dan Berdiskusi Dengan Para Ppns Sekalian Selaku Aparat Penegak Hukum Yang Melaksanakan Wewenang Penyidikan Sesuai Kuhap Dan Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Hukum Kewenangannya dan apresiasi kepada PPNS di wilayah babel yang telah hadir pada sosialisasi SPDP Online.

Hadir juga Kombes Pol Masrur S.H, S.I.K selaku Kabag Wasidik Rakorwas PPNS Bareskrim Polri bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penanganan kasus tindak pidana serta meningkatkan efesiensi dan transparansi dalam proses penyidikanoleh karena itu sosialisasi ini sangat penting terlebih ke depan aturan – aturan penyidik harus teliti dalam pemberkasan, jika tidak PPNS akan tertinggal bila tidak memahami terkait SPDP Online ini.

Melalui Sosialisasi ini, aplikasi SPDP berbasis Web ini berfungsi sebagai administrasi penyidikan PPNS Kementerian/Lembaga yangg mengakomodasi proses input dokumen penyidikan seperti Laporan Kejadian, Sprindik, Springas, SPDP, Tahap 1 hingga Tahap 2 dan Tipiring

Hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 52 orang PPNS Dinas/Instansi di Kewilayahan Hukum Provinsi Kep.Bangka Belitung. 

KANWIL KEMENKUM BABEL