Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.

“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kembali menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap 1 (satu) Ranperda dan 1 (satu) Ranperkada dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, Kamis (02/10/25).

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan terhadap:
• Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan
• Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Mendo Barat.

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh. Dalam arahannya, Rahmat menegaskan bahwa pengharmonisasian dilaksanakan dengan memperhatikan aspek substansi (materi muatan) maupun aspek teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa paradigma pembentukan regulasi saat ini mulai berubah dan harus menyesuaikan dengan perkembangan, termasuk berbasis Artificial Intelligence, dengan tujuan menghindari terjadinya tumpang tindih regulasi. Ke depan, proses pembentukan peraturan perlu ditata kembali sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan melalui sinergi dan kolaborasi, serta didahului oleh kajian hukum untuk memastikan urgensi pembentukan sebelum masuk ke dalam Propemperda maupun Propemperkada.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka, yang diwakili oleh M. Taufik, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Babel dalam proses harmonisasi. Ia berharap agar produk hukum daerah yang dihasilkan dapat berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai acuan, Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, sedangkan Ranperbup tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengacu pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal terhadap kedua rancangan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil harmonisasi dapat memperkuat kualitas produk hukum daerah, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

Hadir dari Kanwil Kemenkum Babel adalah Kepala Kanwil Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Muhammad Iqbal, JFT Perancang Ahli Madya, JFT Perancang Ahli Muda, JFT Perancang Ahli Pertama, CPNS Perancang Ahli Pertama, serta Mahasiswi Magang UBB.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Bangka hadir Kabid Dinas PMD Agustin Andra, Kabid PKLH DLH Nurleli, Bagian Hukum dan HAM Setda M. Taufik, perwakilan DINPEMDES, perwakilan PSM, serta LPPM Universitas Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 2 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Masjid Al Ikhwan kembali menyelenggarakan Kajian Pekanan bersama pegawai dan jamaah sekitar dengan tema “Mengapa Manusia Diuji?”. Kajian kali ini disampaikan oleh Ustadz Firdaus, Lc., M.Pd, setelah pelaksanaan salat Dzuhur berjamaah.

Dalam ceramahnya, Ustadz Firdaus menjelaskan bahwa ujian adalah keniscayaan bagi setiap manusia. Ujian datang sesuai kadar keimanan dan kemampuan seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 286. Beliau menekankan bahwa ujian bukan sekadar penderitaan, melainkan sarana untuk meningkatkan derajat keimanan, menghapus dosa, serta menjadi jalan menuju ridha Allah.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa terdapat dua jenis ujian dari Allah: ujian dalam bentuk kesulitan (musibah) dan ujian dalam bentuk kenikmatan. Musibah dapat menjadi azab bila menimpa orang yang bergelimang maksiat, namun bisa menjadi tanda cinta Allah jika menimpa hamba yang taat, karena dengannya Allah menguji kesabaran serta meninggikan derajat kemuliaan.

Selain itu, beliau menyampaikan delapan kiat untuk menghadirkan pertolongan Allah di tengah ujian, yakni dengan bertakwa, bertawakkal, sabar, menjaga shalat, menolong agama Allah, menjaga persatuan, menjauhi dosa, memperbanyak istighfar, dan berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan

Kajian ini diikuti dengan antusias oleh para pegawai dan jamaah Masjid Al Ikhwan. Kehadiran kajian rutin ini diharapkan mampu memperkuat keimanan, meningkatkan semangat spiritual, serta mempererat ukhuwah di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kajian pekanan. “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dan kebutuhan rohani. Dengan iman yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan sekaligus mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 2 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Senam Pagi Bersama Pegawai yang berlangsung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel pada Kamis (02/10/2025). Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, baik ASN maupun PPNPN.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, turut hadir dan memimpin langsung pelaksanaan senam bersama. Turut hadir pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Divisi Pelayanan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, serta pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Senam pagi ini dilaksanakan sebagai bagian dari agenda rutin pembinaan jasmani pegawai. Selain menjaga kebugaran fisik, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan semangat kerja, mempererat kebersamaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis di jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa olahraga bersama merupakan sarana penting untuk membangun kekompakan di antara pegawai sekaligus menjaga kesehatan. “Dengan tubuh yang sehat, kinerja organisasi tentu akan semakin optimal. Kegiatan sederhana seperti senam bersama ini juga menjadi ruang kebersamaan yang dapat memperkuat rasa solidaritas antarpegawai,” ujarnya.

Senam pagi dipandu oleh instruktur senam profesional dan diikuti dengan penuh antusias oleh seluruh peserta. Suasana penuh keakraban terlihat ketika seluruh jajaran bergerak bersama dalam irama senam yang energik.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat terus menumbuhkan budaya hidup sehat di lingkungan kerja sekaligus memperkuat sinergi antarpegawai sebagai modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 1 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Serah Terima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan secara virtual.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhamad Bang Bang; serta jajaran pejabat dan pegawai kepegawaian.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenkum RI mengumumkan pengangkatan 327 PPPK Paruh Waktu dan 346 PPPK Penuh Waktu di seluruh Indonesia. Untuk Kanwil Kemenkum Babel, pengangkatan PPPK diberikan kepada Abdul Rhozak sebagai PPPK Penuh Waktu. Surat Keputusan (SK) pengangkatan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Johan Manurung.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkum RI, Fajar Sulaeman Taman, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Beliau menegaskan bahwa pengangkatan ini adalah amanah sekaligus momentum awal bagi para pegawai untuk mengabdi dan memberikan kinerja terbaik bagi Kementerian Hukum.

Kegiatan serah terima PPPK ini juga ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK oleh Kepala Biro SDM bersama Sekretaris masing-masing Unit Eselon I sebagai simbol penyerahan pegawai.

Dengan adanya penambahan tenaga PPPK, diharapkan kinerja Kemenkum, khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel, semakin optimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Dalam rangka memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah untuk pengembangan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi dan Sentra KI di Wilayah, yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu, 1 Oktober 2025. Kegiatan di ikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum,Kaswo, didampingi oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual , Adi riyanto dan jajaran Bidang KI.

Dalam arahannya, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menegaskan pentingnya peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dalam mendukung capaian kinerja DJKI.
“Kinerja Direktorat sangat bergantung pada capaian di wilayah, sehingga diperlukan sinergi yang sejalan dengan arah kebijakan DJKI,” ujar Yasmon. Ia menambahkan bahwa peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu fokus pembahasan dalam rapat adalah peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Perguruan tinggi dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah permohonan KI melalui hasil penelitian dan karya inovatif dosen maupun mahasiswa.
“Semakin aktif perguruan tinggi dalam memanfaatkan KI, semakin besar kontribusinya dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan di wilayah,” lanjut Yasmon.

Selain itu, dibahas pula mengenai pembaruan data perguruan tinggi dan Sentra KI di wilayah dimana Kanwil diminta segera melakukan pemutakhiran data universitas serta menentukan prioritas sosialisasi dan diseminasi KI secara lebih terukur sehingga dapat mendukung strategi peningkatan permohonan KI di daerah. Dengan adanya Sentra KI,layanan dan pendampingan KI dapat menjangkau lebih luas ke berbagai perguruan tinggi dan pelaku inovasi di daerah.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung dan jajaran Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan DJKI dan perguruan tinggi guna mendorong peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem KI yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan daya saing daerah melalui perlindungan terhadap hasil inovasi dan karya anak bangsa.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkal Pinang, 1 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kementerian Hukum Babel) hadiri undangan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Al-Hakim Bangka Belitung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Pangkalbalam ini dibuka oleh Camat Pangkalbalam, Purnawan, yang menyampaikan apresiasi kepada PLBH Al-Hakim dan Kanwil Kementerian Hukum Babel. Ia menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum merupakan sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses layanan bantuan hukum.

Ketua PLBH Al-Hakim Babel, Tukijan, juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Babel sebagai narasumber. Menurutnya, layanan bantuan hukum merupakan hak seluruh warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu.

Dalam penyampaian materi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husein menjelaskan dasar hukum, syarat, dan mekanisme pengajuan bantuan hukum gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Ia menegaskan bahwa layanan ini bertujuan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan hukum.

Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya lingkungan masyarakat yang taat dan patuh hukum. Kecamatan Pangkalbalam diharapkan dapat menjadi salah satu kawasan percontohan dengan tingkat kesadaran hukum yang baik melalui kerja sama pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya yang kurang mampu, tidak hanya mengetahui hak-haknya, tetapi juga memiliki akses yang nyata terhadap bantuan hukum. Harapan kami, kesadaran hukum dapat tumbuh dari tingkat keluarga hingga lingkungan masyarakat, sehingga tercipta Bangka Belitung yang semakin tertib dan berkeadilan,” ujarnya.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, akses terhadap bantuan hukum semakin terbuka, serta tercipta lingkungan sosial yang sadar dan taat hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 1 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Ketahanan Pangan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Kegiatan berlangsung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Bangka Belitung dan dihadiri oleh jajaran Kanwil serta perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

FGD ini membahas tiga peraturan daerah utama, yaitu Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan tersebut agar tetap relevan, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas peraturan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam sektor ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Rahmat Feri Pontoh, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa evaluasi ini mengacu pada enam dimensi analisis hukum, mulai dari aspek substansi hingga pelaksanaan. Ia menekankan bahwa peraturan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan di bidang pangan.

Dari hasil diskusi, ditemukan sejumlah permasalahan dalam regulasi yang dikaji, antara lain inkonsistensi redaksional, ketidakjelasan rumusan norma, dan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. FGD menghasilkan rekomendasi perlunya revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak lagi relevan, serta mempertahankan pasal-pasal yang masih sesuai kebutuhan hukum saat ini. Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan para pemangku kepentingan, agar regulasi yang dihasilkan semakin berkualitas, implementatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan, “Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif, agar perda yang dihasilkan benar-benar memiliki daya guna dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Johan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menerima audiensi dari Direktur Kepatuhan HAM, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian Hak Asasi Manusia RI, Siti Fajar Ningrum, pada Selasa (30/09/2025).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kanwil Kemenkum Babel tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, Kepala Kanwil Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung, Suherman, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo. Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, sehingga komunikasi dapat terjalin secara terbuka dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama dan dukungan terhadap program-program strategis masing-masing unit kerja, khususnya dalam mendorong optimalisasi peran Kanwil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah. Selain itu, turut dibahas peluang kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia agar dapat diterapkan secara efektif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kehadiran Direktur Kepatuhan HAM, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Siti Fajar Ningrum, menjadi simbol penguatan sinergi dan fasilitasi Unit Eselon I Kementerian HAM terhadap Kanwil Kemenkum maupun Kanwil Kementerian HAM di Babel. Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja, serta menghadirkan layanan publik yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Kantor Wilayah, Rabu (01/10/2025). Upacara dimulai pukul 08.00 WIB dengan penuh khidmat, diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, CPNS, PPNPN, serta mahasiswa magang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara. Didampingi oleh jajaran pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, fungsional, dan seluruh pegawai, kegiatan berlangsung tertib sesuai susunan acara yang telah ditetapkan.

Susunan upacara meliputi penghormatan kepada Inspektur Upacara, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang diikuti seluruh peserta, pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945, pembacaan naskah ikrar, doa, serta ditutup dengan laporan komandan upacara dan sesi foto bersama.

Dalam pelaksanaan upacara ini, Perwira Upacara dijabat oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bang Bang, sementara Komandan Upacara dipimpin oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Akbar Aidul Poetra.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Johan Manurung; Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Suherman; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; serta seluruh pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Dalam keterangannya, Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesetiaan ASN Kementerian Hukum pada nilai-nilai dasar bangsa.

“Pancasila adalah bintang penuntun bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Nilai-nilai Pancasila harus benar-benar terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kita, khususnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, saya mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, dan kebersamaan demi Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan,” ujar Johan.

Upacara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KANWIL KEMENKUM BABEL