Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan Pelatihan Paralegal bagi anggota Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bangka Barat, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dan diikuti oleh sekitar 146 peserta dari seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat.

Pelatihan ini merupakan langkah strategis Kanwil Kemenkum Babel dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat yang ditugaskan sebagai paralegal oleh kepala Desa dan Lurah, agar mampu memberikan layanan bantuan hukum dasar serta pendampingan kepada masyarakat di tingkat desa.

Kegiatan dibuka oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ferry Yulianto, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Ferry menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan bantuan hukum sebagai bagian dari reformasi hukum nasional serta upaya menghadirkan akses keadilan yang dekat, mudah, dan terjangkau.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk 393 Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan. Capaian ini menunjukkan kuatnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Sebanyak 146 peserta Paralegal Kabupaten Bangka Barat akan mengikuti pelatihan selama tiga hari secara daring sebagai bekal dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum masyarakat.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Achmad Nursyandi menyampaikan terimakasih yang sebesarnya kepada rekan rekan Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan Paralegal Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan secara daring. Oleh karena kami sampaikan Amanah Bapak Bupati Bangka Barat agar kegiatan pelatihan Paralegal ini dapat diikuti seluruh rangkaian kegiatan dan dapat berpartisipasi aktif dalam berdiskusi terkait sengketa maupun kasus kasus Hukum yang terjadi di Desa dan Kelurahan.
Selain itu Kepala Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum BPHN Masan Nurpian Juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Kerja BPHN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung sudah melaksanakan Pelatihan Paralegal di seluruh Desa / Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Masan menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai paralegal, agar mampu memberikan layanan hukum dasar dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mengakses keadilan. “Paralegal diharapkan menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan hukum, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Masan dalam kegiatan yang berlangsung secara luring.

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan semangat belajar dan pengabdian, serta berperan sebagai garda terdepan dalam menumbuhkan budaya sadar hukum di tengah masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel berharap para paralegal yang telah dilatih mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan di lingkungan masing-masing.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah berpartisipasi aktif, berkinerja baik, dan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan kinerja Kementerian Hukum (Kemenkum) sepanjang tahun 2025. Supratman mengatakan bahwa kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang terbangun merupakan bekal penting untuk mendorong kemajuan Kemenkum kedepan.

Saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Supratman mengatakan selama kurun waktu 2025, perlu mengingat (flash back) kembali perjalanan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan, serta merancang inovasi atau lompatan strategis untuk tahun yang akan datang.

“Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU (Administrasi Hukum Umum), luar biasa kita sudah bisa membantu program Bapak Presiden untuk mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan jumlah yang luar biasa, 83.000. Kemudian kalau ada kendala itu bisa segera diselesaikan dengan cepat. Ini sebuah respon yang positif,” kata Supratman di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Senin (15/12/2025).

Pada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), Supratman mengapresiasi ide tentang pembiayaan berbasiskan KI. Ide yang didapat dari hasil pertemuan General Assembly di WIPO, bahwa ternyata negara-negara maju memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap KI, sehingga dapat memberikan pembiayaan terhadap semua karya yang berbasis inovasi.

“Semua negara yang statusnya negara maju, pasti menyiapkan pembiayaannya yang basisnya adalah KI. Entah itu paten, merek, hak cipta, dll. Alhamdulillah dengan usulan Kementerian Hukum, pemerintah sudah menyetujui, mengalokasikan 10 triliun rupiah di tahun 2026 untuk pembiayaan berbasis KI. Ini lompatan-lompatan yang jangan dianggap sepele,” ujar Supratman.

Kemudian di Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), apresiasi tercipta atas layanan yang luar biasa, dimana proses harmonisasi PP bisa diselesaikan dalam masa lima hari kerja. Bahkan di Kalimantan Timur, terdapat inovasi one day service, dengan puncaknya 169 PP mampu diselesaikan harmonisasinya dalam satu hari.

Bentuk penghargaan Supratman atas prestasi yang dicatat Badan Strategi Kebijakan (BSK), dimana seluruh kebijakan di Kemenkum, terutama yang bentuknya Peraturan Menteri Hukum, tidak akan ditandatangani apalagi membuat ketetapan, jika tidak disertai dengan kajian yang dibuat oleh BSK.

“Itulah apresiasi saya, supaya kita terbuka. Apapun kebijakan, terutama yang berdampak keluar (Kemenkum), itu wajib harus ada analisa ataupun yang disebut dengan berbasis fakta. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, semua transparan,” kata Menkum.

Prestasi dan apresiasi juga dialamatkan untuk peningkatan kompetensi pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Apalagi dengan telah diwisudanya taruna Poltekpin dan akan segera diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu membuat BPSDM Hukum harus memulai tantangan baru dengan melakukan perekrutan siswa baru lagi.

Terkait dukungan manajemen, kinerja positif juga diberikan kepada kesekjenan dan Inspektorat Jenderal. Berupa tindak lanjut terhadap temuan dan dukungan terkait sumber daya manusia. Kedepan setelah melakukan transformasi untuk pelayanan publik, Kemenkum akan memperbarui merit system.

Terakhir, apresiasi yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum yang telah menyukseskan layanan pos bantuan hukum (posbankum). Ini merupakan langkah konkret kehadiran negara melalui Kemenkum untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Target (awal) kita 7.000 untuk pembentukan posbankum. Tapi, hari ini teman-teman di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dan kolaborasi dengan teman-teman di kanwil sudah lebih dari 70.000,” ucap Supratman.

Tema rapat koordinasi kali ini yaitu “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mengandung makna bahwa hukum berkeadilan adalah tujuan hakiki, sehingga diharapkan setiap kebijakan, layanan, penegakan yang dilakukan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Mekanisme kegiatan, peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi (pimti) madya, pimti pratama pusat dan wilayah, serta kepala bagian tata usaha dan umum kanwil dengan jumlah 334 orang ini akan dibagi kedalam enam komisi, yaitu Komisi 1 yang akan membahas Renaksi Dukungan Manajemen; Komisi 2 (Renaksi Administrasi Hukum Umum); Komisi 3 (Renaksi Kekayaan Intelektual); Komisi 4 (Renaksi Peraturan Perundang-Undangan); Komisi 5 (Renaksi Pembinaan Hukum); dan Komisi 6 (Renaksi PelaksanaTeknis).

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Pembekalan Admin dan Mentor Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum secara virtual, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan pembekalan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pemahaman dan penyamaan persepsi antara unit kerja pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Rapat pembekalan diikuti oleh jajaran pengelola kepegawaian, mentor, CPNS, serta peserta magang di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Tim Kepegawaian dan Kearsipan Akbar Aidul Poetra, Analis SDM Aparatur Ahli Muda M. Ari Anugrah, Arsiparis Ahli Pertama Asep Anggawijaya, Wahyu Desyantoro, dan Siti Heriati.

Dalam pembekalan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengembangan SDM Hukum, Andik Prasetyo, ditekankan pentingnya peran mentor dalam mendampingi peserta magang agar pelaksanaan program berjalan optimal. Selain itu, para peserta magang diingatkan untuk senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan kedisiplinan sebagai bagian dari tanggung jawab membawa nama baik Kementerian Hukum.

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025 yang bertujuan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesiapan lulusan baru dalam menghadapi dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, mentor diharapkan memperhatikan ketentuan administrasi, kehadiran peserta, pengisian Indikator Kinerja Utama (IKU), persetujuan laporan harian, serta evaluasi kinerja secara berkala.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Babel dalam rapat pembekalan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung keberhasilan program magang nasional. Ia menegaskan pentingnya peran admin dan mentor dalam menciptakan lingkungan pembelajaran kerja yang tertib, profesional, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta magang.

“Melalui pembekalan ini, kami berharap para mentor dan admin di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel dapat menjalankan perannya secara optimal, sehingga peserta magang memperoleh pengalaman kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi mereka,” ujar Johan Manurung.

Dengan mengikuti rapat pembekalan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk melaksanakan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung penguatan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, Inspektur Jenderal Kemenkum Hendro Pandowo, seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, para Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dari seluruh wilayah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee yang disampaikan oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkum, pembukaan oleh MC, pembacaan doa, persembahan tarian, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal, sambutan Menteri Hukum, serta diakhiri dengan sesi foto bersama.

Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum menyampaikan visi dan misi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, dengan visi terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun misi yang ditekankan meliputi terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Lebih lanjut disampaikan target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, antara lain terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan optimalisasi reformasi birokrasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Prioritas nasional Tahun Anggaran 2026 juga difokuskan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Rakordal ini mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045” serta menjadi forum penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh unit kerja eselon I dan jajaran di daerah yang telah berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja kementerian. Menteri Hukum menyoroti peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan pendirian yayasan penyedia makanan bergizi gratis.

Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pengembangan Kekayaan Intelektual. Selain itu, disampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas penyelesaian tunggakan pendaftaran KI, peningkatan layanan paten, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pemeriksaan substantif, serta sistem pemungutan royalti yang semakin transparan dan dipercaya publik. Indonesia juga disebut telah menempati posisi terdepan di kawasan ASEAN dalam bidang Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.

Capaian kinerja lain yang mendapat perhatian adalah percepatan layanan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang kini dapat diselesaikan dalam lima hari kerja, optimalisasi peran Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum yang telah melampaui target, serta peningkatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut temuan oleh Inspektorat Jenderal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun ini menjadi momentum penting bagi jajaran di wilayah untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.
“Kegiatan ini memberikan penguatan strategis bagi seluruh jajaran Kemenkum di daerah untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta mendorong transformasi layanan hukum yang semakin profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan digital,” ujar Johan Manurung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja Kementerian Hukum, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pencapaian target pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 15 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Intellectual Property – Public Relations Summit 2025: World Class IP Communication in the Digital Era yang diselenggarakan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran kehumasan dan pegawai bidang Kekayaan Intelektual dari seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat peran strategis komunikasi publik dalam mendukung kebijakan dan layanan Kekayaan Intelektual di era digital. Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan dari Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum.

Summit ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Andrieansjah, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum Yadi Heriyadi Hendriana, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, serta Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Muhammad Rizki Junaidi. Kegiatan juga diikuti oleh ASN pada bidang Kekayaan Intelektual dan tim kerja kehumasan di lingkungan Kementerian Hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, bersama Tim Humas Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony yang menyampaikan tujuan penyelenggaraan summit sebagai forum penguatan kapasitas komunikasi publik Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah, menyampaikan laporan kegiatan yang menekankan pentingnya penguatan fungsi kehumasan sebagai bagian integral dari keberhasilan kebijakan dan layanan Kekayaan Intelektual. Menurutnya, kolaborasi antarunit kerja humas menjadi kunci dalam membangun respons yang cepat, akurat, dan terkoordinasi terhadap isu publik.

Pada sesi keynote speech, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum, Yadi Heriyadi Hendriana, mengangkat tema “Public Relation sebagai Orkestrator Ekosistem Kekayaan Intelektual”. Ia menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis bangsa yang memiliki nilai hukum, ekonomi, dan identitas nasional, sehingga membutuhkan pengelolaan komunikasi publik yang kuat untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka kegiatan, menekankan bahwa perlindungan terhadap karya dan inovasi merupakan fondasi penting pembangunan nasional dan daerah. Ia juga menyoroti peran strategis jajaran kehumasan dan unit Kekayaan Intelektual di daerah sebagai penghubung antara kebijakan pusat dengan kebutuhan informasi masyarakat.

Materi teknis disampaikan oleh Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Muhammad Rizki Junaidi, yang membahas Indikasi Geografis, termasuk isu terkini, peluang pelindungan internasional melalui skema Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis bagi produk unggulan daerah. Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai manfaat Indikasi Geografis dalam menjaga reputasi produk sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik di daerah. “Kegiatan ini memperkuat kapasitas kehumasan agar mampu menyampaikan informasi Kekayaan Intelektual secara lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital,” ujar Johan Manurung.

Melalui keikutsertaan dalam Intellectual Property – Public Relations Summit 2025, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mendukung penguatan layanan Kekayaan Intelektual serta membangun komunikasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang, 15 Desember 2025 - Kantor wilayah kementerian Hukum Kep.Bangka Belitung, Kembali melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, giat ini masih menggunakan tema BEKUMPUL (Belajar Hukum Bersama Penyuluh) yang merupakan salah satu program layanan Kanwil Kemenkum kepada Masyarakat. Kegiatan BEKUMPUL kali ini dilaksanakan di Kantor Lurah Sinar Bulan Kecamatan Bukin Intan Kota Pangkalpinang, dihadiri kurang lebih 20 orang yang berasal dari perwakilan perangkat kelurahan, RT,RW dan tokoh masyarakat.

Hadir secara langsung Lurah Sinar Bulan (Teguh Arifianto), beliau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kemenkum Kep.Babel yang telah menetapkan Kelurahan Sinar Bulan sebagai tampat penyuluhan, tentu dengan materi KUHP yang baru, akan sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui lebih awal, hal-hal baru apa saja yang diatur dalam KUHP baru nanti.” Dengan giat ini, tentu menjadi informasi penting bagi warga kelurahan kami dalam menghadapi KUHP Baru pada januari nanti” ujar Teguh.

Mewakili Kanwil kemenkum Kep.Babel, hadir ketua tim kerja BPHN, Muhamat Ariyanto, yang dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada pihak kelurahan sinar bulan, karena telah memfasilitasi kegiatan BEKUMPUL ini, selain itu beliau juga menyampaikan kepada peserta yang hadir bahwa di kelurahan Sinar Bulan telah memiliki layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), yang akan menjadi wadah layanan kepada warga sinar bulan manakala membutuhkan layanan hukum yang meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, layanan mediasi serta rujukan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ketika layanan harus berlanjuta ke tingkat kepolisian atau pengadilan. “Saat ini sudah ada 10 OBh yang sudah terakreditasi dan siap membantu mendampingi masyarakat yang membutuhkan, gratis bagi mereka yang tidak mampu” ujar Ariyanto

Hadir sebagai Narasumber dalam giat ini Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ferry Yulianto, S.H., M.H., beliau menyampaikan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan efektif berlaku di 2 januari 2026, dan tentunya berbeda sekali dengan KUHP lama yang notabene adalah produk lama buatan Belanda dan pastinya akan banyak mengubah sistem pidana di Indonesia, “akan banyak hal-hal baru yang akan timbul dalam KUHP Nasional nanti, mulai dari berlakunya hukum adat (living law), keadilan korektif, keadilan restorative, keadilan rehabilitative, tindak pidana khusus serta pemberlakuan sistem denda dalam beberapa kategori” imbuh Ferry lagi.

Dengan adanya giat BEKUMPUL ini diharapkan Kesiapan menghadapi KUHP nasional ini, akan terus dimatangkan oleh berbagai elemen-elemen, baik Mahkamah Agung,Kejaksaan,kepolisian dan Kementerian Hukum, utamanya melalui sosialisasi masif kepada masyarakat, dan adaptasi internal, dengan focus pada paradigma keadilan restorative, humanis, pidana alternatif,serta sinkronisasi dengan KUHAP yang baru, agar implementasi berjalan efektif, adil, dan tidak menimbulkan kegamangan di masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 15 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Rapat Kesiapan Operasi Lilin Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rupattama. Kehadiran Kanwil diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Muhamad Iqbal, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung.

Kegiatan rapat ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Hadir pula unsur kementerian/lembaga, Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Menko PMK menyampaikan apresiasi atas sinergi Polri, TNI, serta kementerian/lembaga dalam penanganan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beliau memaparkan prediksi arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional, mengingat sejumlah wilayah terdampak bencana yang memerlukan perhatian khusus. BMKG juga diminta terus memonitor potensi risiko bencana, aktivitas gunung berapi, serta kerawanan di kawasan wisata selama periode libur akhir tahun.

Kapolri dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Operasi Lilin 2025 merupakan bentuk sinergi nasional melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral melibatkan kementerian/lembaga, TNI, Pemerintah Daerah, dan Forkopimda. Polri sebagai leading sector menyiapkan pengamanan terhadap sekitar 44.000 objek vital dan pusat keramaian, termasuk gereja, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, terminal, jalur mudik, dan kawasan wisata.

Pengamanan dilakukan dengan pendekatan preventif, kesiapsiagaan personel, serta dukungan sarana prasarana untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Kapolri menekankan pentingnya pelayanan humanis, koordinasi pusat-daerah yang berkelanjutan, serta mitigasi risiko pada titik-titik rawan.

Rapat juga diisi dengan pemaparan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, BNPB, Basarnas, BMKG, Badan Pangan Nasional, Pertamina, dan Jasa Marga. Seluruh materi fokus pada kesiapan infrastruktur, logistik, mitigasi bencana, kelancaran transportasi, dan penguatan pengamanan publik selama masa Nataru.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Babel, Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor ini memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran layanan publik dan keamanan masyarakat selama periode libur nasional. Kanwil Kemenkum Babel mendukung penuh langkah-langkah pengamanan dan kesiapsiagaan nasional yang telah dirumuskan Polri bersama kementerian/lembaga terkait.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan, “Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mendukung penuh langkah koordinatif dan operasional dalam Operasi Lilin 2025. Pengamanan Nataru bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan kerja bersama seluruh unsur pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, tertib, dan nyaman. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dan memastikan seluruh aspek pelayanan hukum di daerah berjalan stabil, responsif, dan mendukung kelancaran agenda nasional.”

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh peserta rapat untuk memastikan Operasi Lilin Tahun 2025 berjalan lancar, aman, dan mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 15 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Apel Pagi Gabungan Internal bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung di halaman kantor wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, konsolidasi pelaksanaan tugas, serta meningkatkan soliditas antarunit kerja menjelang penutupan tahun 2025.

Apel gabungan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, termasuk ASN, CPNS, PPNPN, serta peserta MagangHub di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran lintas unsur pegawai tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ritme kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam amanatnya, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung, Syamsudin, menegaskan pentingnya menjaga sinergi dalam satu kesatuan organisasi. Ia menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan produk hukum disusun dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta asas perlindungan kepada masyarakat. Momentum peringatan internal di bulan Desember juga dipandang sebagai saat yang tepat untuk memperkokoh integritas dan komitmen kolektif seluruh jajaran.

Syamsudin berharap seluruh urusan kedinasan di lingkungan Kanwil dapat berjalan lancar, serta kerja sama yang telah terbina dapat semakin solid memasuki tahun 2026. Menurutnya, harmonisasi tugas dan komunikasi internal adalah faktor utama dalam mewujudkan capaian organisasi yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, memberikan apresiasi atas kekompakan peserta apel dan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kedinasan. Dalam pernyataannya, beliau menuturkan, “Apel gabungan ini menjadi ruang untuk meneguhkan kembali disiplin, soliditas, dan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas kedinasan. Saya berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga setiap program dan pelayanan di Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Memasuki tahun 2026, kita harus semakin siap, adaptif, dan konsisten dalam mewujudkan kinerja yang kredibel dan berkualitas.”

Berakhirnya kegiatan apel ini menjadi penguatan kembali komitmen organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, memperkokoh koordinasi, serta memastikan seluruh unit kerja siap menghadapi agenda strategis di tahun mendatang.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 12 Desember 2025 — Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati pada Jumat (12/12). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkum, aparat penegak hukum, akademisi, serta seluruh pegawai Kementerian Hukum.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dr. Dhahana Putra, selaku keynote speaker, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Haris Sukamto, serta para akademisi dan pakar hukum pidana nasional, yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Universitas Indonesia), Dr. Bambang Suheryadi (Universitas Airlangga), dan Dr. Elfina Sahetapy (Universitas Surabaya). Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh aparat penegak hukum dan seluruh pegawai Kementerian Hukum secara luring maupun daring.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, hadir Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sosialisasi ini merupakan bagian penting dari rangkaian implementasi KUHP Nasional, khususnya dalam menyiapkan peraturan pelaksana yang memberikan kepastian hukum atas mekanisme perubahan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran dalam rangka mendukung agenda reformasi hukum pidana nasional.

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana yang tengah dijalankan merupakan prioritas nasional. Paradigma pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan diarahkan pada penataan kembali relasi antara negara, pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan pelaksanaan KUHP, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama untuk menentukan arah kebijakan pemidanaan nasional ke depan.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, dalam keynote speech menyampaikan bahwa KUHP Nasional memberikan landasan hukum bagi penyusunan sejumlah Peraturan Pemerintah, antara lain terkait living law, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Ia menjelaskan bahwa dalam KUHP Nasional, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus dengan alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, yang pengaturannya memerlukan kejelasan prosedural melalui Peraturan Pemerintah.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi dan pakar hukum pidana, yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Dr. Bambang Suheryadi, dan Dr. Elfina Sahetapy. Para narasumber menyampaikan pandangan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek filosofis dan normatif, prinsip pemidanaan, hingga perspektif kriminologis dan pemasyarakatan.

Prof. Harkristuti Harkrisnowo menguraikan ketentuan Pasal 69, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP yang menjadi dasar penyusunan RPP ini. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut memberikan ruang perubahan pidana bagi terpidana penjara seumur hidup maupun terpidana mati, dengan mekanisme yang disusun secara bertahap, terukur, dan berbasis evaluasi. Menurutnya, pengaturan yang rinci diperlukan agar proses perubahan pidana dapat berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Sementara itu, Dr. Bambang Suheryadi menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan prosedur dalam mekanisme perubahan pidana. Ia menyampaikan bahwa RPP ini harus mampu meminimalkan perbedaan tafsir antar-instansi serta memastikan bahwa setiap tahapan proses dilaksanakan secara konsisten dan terstandar.

Dr. Elfina Sahetapy dalam paparannya mengangkat perspektif pemasyarakatan dan kriminologis, termasuk tantangan pembinaan narapidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati. Ia menyoroti pentingnya asesmen risiko, evaluasi perilaku, serta kesiapan lembaga pemasyarakatan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan perubahan pidana.

Pada sesi diskusi, peserta baik yang hadir secara langsung maupun daring aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan. Diskusi berlangsung dinamis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek teknis dan implementatif dari RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting bagi jajaran Kemenkum di daerah sebagai bekal pemahaman yang utuh terhadap kebijakan hukum pidana nasional.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi jajaran di daerah terkait arah kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Kami memandang RPP ini sebagai instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan perubahan pidana berjalan tertib, terukur, dan memiliki kepastian prosedural. Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung siap mendukung implementasi kebijakan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Johan Manurung.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah strategis dalam memastikan pemahaman yang seragam terhadap kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

“RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati memberikan kerangka prosedural yang jelas bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Melalui sosialisasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan, syarat, serta mekanisme perubahan pidana yang harus dilaksanakan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum,” ujar Rahmat Feri Pontoh.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan KUHP Nasional secara konsisten dan berkelanjutan, khususnya terkait pengaturan perubahan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Tanjung Pandan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung yang di wakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ektha Dwiarni dan Erlangga Hadi Wibowo menjadi tim Fasilitator dalam kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Tahap II. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung, yang dilaksanakan di Hotel Grand Hatika Belitung (12/12/25).

Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (merek) ini dilaksanakan secara daring dan luring. Peserta yang hadir langsung berjumlah 27 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, serta 38 pelaku ekraf lainnya menghadiri secara daring.

Kegiatan fasilitasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif agar memiliki kepastian hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (merek).

Dengan menggandeng Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Babel, kegiatan fasilitasi ini telah dilakukan dalam 11 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pda bulan Agustus 2025 di Kabupaten Bangka dengan jumlah fasilitasi sebanyak 85 merek, sedangkan tahap kedua ini dengan jumlah fasilitasi sebanyak 65 merek.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahrga Provinsi Kep. Bangka Belitung, Widya Kemala Sari. Dalam sambutannya, widya menjelaskan bahwa haki merupakan prioritas untuk mendorong 17 sub sektor ekonomi kreatif di Bangka Belitung. "Haki tidak hanya melindungi produk yang dihasilkan tapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mndorong pertumbuhan usaha", ujar widya.

Di sela pendampingan pendaftaran merek,turut hadir Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Dody Kusdian yang memberikan pemaparan terkait peluang dan tantangan mengenai ekonomi kreatif di Bangka Belitung.

"Kita tidak bisa mengandalkan pariwisata alam saja untuk membuat wisatawan berkunjung ke daerah kita, karena hanya dengan alam mungkin dua sampai tiga kali mereka akan bosan, tapi bagaimana cara kita sebagai pelaku ekonomi kreatif mengemasnya dengan sekreatif mungkin sehingga dari 17 sub sektor ekonomi kreatif dapat berperan dalam mendorong pariwisata di Bangka Belitung", pungkas Dody.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan bahwa fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah. “Pendaftaran merek bukan hanya soal administrasi, tetapi merupakan upaya memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha memahami pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset yang harus dilindungi sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa kegiatan fasilitasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkum dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah. “Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi kreatif. Dengan memiliki merek terdaftar, pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya dan memperluas jangkauan pasar,” tegas Johan Manurung.

KANWIL KEMENKUM BABEL