Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Peta Permasalahan Hukum yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (13/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam memperkuat sistem penyuluhan hukum berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Pusat Pemberdayaan Hukum dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, sebagai narasumber utama. Dari Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh serta jajaran JFT Penyuluh Hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pemberdayaan Hukum dan Bantuan Hukum menegaskan bahwa penyusunan Peta Permasalahan Hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam memastikan bantuan hukum yang diberikan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia mendorong Kantor Wilayah untuk berkolaborasi aktif dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di masing-masing wilayah, termasuk dalam penyusunan dan pelaporan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Materi yang disampaikan dalam rapat menegaskan bahwa penyusunan Peta Permasalahan Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum. Regulasi tersebut menjadi dasar normatif dalam menghimpun dan menganalisis data permasalahan hukum secara akurat dan terbarukan sebagai pijakan penentuan prioritas penyuluhan hukum di daerah.

Proses penyusunan peta permasalahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, pengolahan, serta analisis untuk menentukan wilayah prioritas dengan tingkat pelanggaran yang relatif tinggi. Data yang dihimpun bersumber dari berbagai instansi, antara lain Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri, BP3MI, BNNP, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi, dan DP3A, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan jumlah kasus.

Selain itu, penyusunan Peta Permasalahan Hukum juga bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penyuluhan hukum dapat dirumuskan secara lebih terukur, berbasis bukti (evidence-based policy), serta memperkuat sinergi antara instansi pusat dan daerah, lembaga profesi, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam penyusunan Peta Permasalahan Hukum merupakan bentuk komitmen Kanwil dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemberdayaan hukum masyarakat.

“Penyusunan Peta Permasalahan Hukum harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memastikan penyuluhan hukum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan basis data yang akurat dan terbarukan, intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak,” ujar Johan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengumpulan dan validasi data agar peta yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola penyuluhan hukum yang sistematis, terukur, dan berbasis data, guna meningkatkan kesadaran hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Aplikasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis penguatan tata kelola reformasi hukum di daerah.

Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rahendro, serta dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Sekretariat IRH Iqbal, Sekretaris Tim Latifa, dan anggota Tim Sekretariat IRH lainnya.

Dalam pengantarnya, Rahendro menjelaskan bahwa Penilaian IRH Pemerintah Daerah Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Permenkum Nomor 44 Tahun 2025 dan Kepmenkum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi landasan normatif dalam mengukur sekaligus mendorong pelaksanaan reformasi hukum di tingkat daerah agar terwujud regulasi yang berkualitas, adaptif, serta taat asas.

Penilaian IRH Tahun 2026 mencakup empat variabel utama, yakni koordinasi harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum sebesar 25 persen, kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum sebesar 25 persen, kualitas re-regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan sebesar 30 persen, serta aksesibilitas dokumen dan informasi hukum melalui JDIH sebesar 20 persen.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pengisian PIC, Surat Keputusan Tim Kerja, dan Asesor dari delapan Pemerintah Daerah di wilayah Bangka Belitung telah mencapai 100 persen. Kemenkum Babel sendiri telah melaksanakan sosialisasi IRH pada 29 Januari 2026, dengan laporan yang telah disampaikan melalui aplikasi Sumaker serta penginputan data pada aplikasi IRH.

Terkait mekanisme pendampingan, Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, metode pendampingan yang sebelumnya dilakukan secara langsung ke pemerintah daerah kemungkinan akan dilaksanakan melalui pertemuan daring atau dengan mengundang pemerintah daerah ke kantor wilayah. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi atas pengembangan aplikasi IRH yang dinilai semakin responsif dan adaptif.

Kanwil Kemenkum Babel turut menyampaikan sejumlah masukan teknis terhadap pengembangan aplikasi IRH. Di antaranya perlunya akses monitoring pada akun Tim Sekretariat Wilayah (TSW) terhadap pengunggahan SK Tim Kerja dan Tim Asesor pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan menu jadwal atau timeline yang menampilkan batas waktu pengunggahan, penilaian mandiri, serta perbaikan data dukung (DADUK) agar pemerintah daerah lebih disiplin dan tepat waktu dalam memenuhi tahapan penilaian.

Masukan lainnya adalah perlunya fitur notifikasi atau histori perubahan apabila terdapat perbaikan DADUK dari pemerintah daerah. Hal ini penting agar TSW sebagai verifikator dapat mengetahui secara real time bahwa dokumen telah diperbaiki dan siap untuk diverifikasi kembali.

Kanwil Kemenkum Babel juga menyoroti akses terhadap Surat Hasil Penilaian (SHP) nilai IRH. Saat ini, SHP hanya dapat diakses oleh akun pemerintah daerah atau asesor, sementara akun TSW tidak memperoleh akses tersebut. Padahal, akses terhadap hasil akhir penilaian beserta catatan kekurangan pada setiap variabel dan indikator sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan di tingkat wilayah.

Selain itu, dibahas pula terkait tampilan menu pada Laporan Kinerja Penilaian (LKP) IRH di aplikasi yang menampilkan 12 indikator, sementara dalam pedoman yang berlaku hanya terdapat 4 variabel dan 10 indikator. Hal ini dipertanyakan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara pedoman normatif dengan sistem aplikasi. Mekanisme sanggah serta menu audiensi pada aplikasi juga menjadi perhatian, termasuk bentuk dan jenis data dukung yang harus dipersiapkan dalam proses tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa IRH merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas reformasi hukum di daerah sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan kebijakan nasional.

“Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar capaian Indeks Reformasi Hukum semakin meningkat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta kepastian hukum di daerah,” ujar Johan Manurung.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat aplikasi IRH Tahun 2026 ini, Kemenkum Babel menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan bahwa reformasi hukum berjalan secara terukur, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Festival Ceria Imlek 2026 yang berlangsung meriah di Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kamis malam (12/2/2026). Kehadiran Kanwil diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung.

Festival yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka tersebut menampilkan beragam atraksi budaya, stan UMKM, serta pertunjukan yang mencerminkan harmoni sosial dan keberagaman budaya masyarakat Bangka. Pemerintah Kabupaten menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut menjaga keberagaman serta mendorong perekonomian masyarakat.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Babel berkesempatan meninjau stan UMKM dan berdialog dengan pelaku usaha serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka terkait potensi pencatatan serta pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap ekspresi budaya, kuliner tradisional, dan produk kerajinan yang ditampilkan dalam festival.

Kepala Bidang Pelayanan KI, Adi Riyanto, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis dalam memperkuat literasi KI di tengah masyarakat.
“Banyak karya budaya dan produk UMKM yang memiliki potensi ekonomi besar. Pendaftaran merek maupun hak cipta sangat penting agar produk lokal memiliki kepastian hukum dan nilai tambah yang berdaya saing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam registrasi kekayaan intelektual agar potensi lokal dapat berkembang optimal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menekankan pentingnya pelindungan budaya sebagai bagian dari identitas daerah.
“Festival budaya seperti ini bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga wadah pelestarian identitas lokal. Banyak ekspresi budaya yang perlu dilindungi melalui mekanisme KI agar tidak mudah diklaim dan tetap menjadi kekayaan Bangka Belitung,” kata Kaswo.

“Kami mendorong agar setiap potensi budaya maupun produk kreatif yang memiliki karakteristik khas segera dipetakan dan diajukan perlindungan KI-nya.”

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival dan menegaskan komitmen Kanwil dalam memperkuat ekosistem KI di daerah.
“Festival Ceria Imlek menggambarkan kekuatan keberagaman yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi budaya dan UMKM yang tampil perlu dilindungi agar bisa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujar Johan.

“Kanwil Kemenkum Babel akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pemanfaatan KI sebagai penggerak ekonomi kreatif.”

Festival Ceria Imlek 2026 dihadiri ratusan pengunjung, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pelaku UMKM lokal. Kanwil Kemenkum Babel menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Webinar on Trademarks and Digital Branding yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik mengenai merek dan digital branding, serta memperkuat peran dalam pelayanan, perlindungan, dan edukasi kekayaan intelektual kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Webinar diawali dengan sambutan pembuka dari Duta Besar United Kingdom (UK) untuk ASEAN, Miss Helen, yang mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Ia menekankan pentingnya penguatan literasi, pemahaman, dan kapasitas di bidang Kekayaan Intelektual (KI) bagi seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen UK dalam mendukung penguatan sistem KI secara global melalui kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kapasitas guna mendorong inovasi dan perlindungan KI di tingkat internasional.

Selanjutnya, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman, menyampaikan bahwa webinar ini merupakan langkah edukatif yang krusial, khususnya bagi pelaku usaha yang sedang membangun dan mengembangkan brand. Ia menegaskan bahwa perkembangan dan besarnya usaha tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum terhadap merek tanpa adanya pendaftaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konsistensi dalam membangun sekaligus melindungi merek menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Dalam sesi materi, Erick Siagian selaku Ketua Tim Kerja Bidang Permohonan, Klasifikasi, dan Administrasi menjelaskan bahwa merek dagang merupakan fondasi utama dalam membangun identitas dan reputasi usaha. Ia juga memberikan panduan teknis mengenai tata cara pendaftaran merek secara efektif guna meminimalkan kesalahan umum dalam proses pengajuan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Arnold Parlindungan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual, yang memaparkan langkah-langkah membantu UMKM dalam mengidentifikasi serta menindak penyalahgunaan merek. Ia juga memperkenalkan alur penegakan hukum serta berbagai instrumen perlindungan, termasuk mekanisme pengawasan dan pelaporan secara daring.

Sementara itu, Lukman Hakim Basir selaku Konsultan Kekayaan Intelektual memberikan pemahaman strategis kepada pelaku UMKM mengenai pemanfaatan merek sebagai instrumen pertumbuhan bisnis. Ia menekankan pentingnya literasi terkait skema komersialisasi, seperti lisensi, waralaba, dan berbagai bentuk kolaborasi usaha lainnya, agar merek tidak hanya terlindungi tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang optimal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil dalam webinar ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi di bidang Kekayaan Intelektual.

“Penguatan literasi merek dan digital branding sangat relevan dengan dinamika usaha saat ini yang semakin berbasis teknologi dan pemasaran digital. Kanwil Kementerian Hukum akan terus mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak hanya membangun brand, tetapi juga memastikan perlindungan hukumnya melalui pendaftaran yang sah,” ujar Johan Manurung.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menambahkan bahwa pengelolaan Kekayaan Intelektual secara strategis menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing usaha.

“Perlindungan merek bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha. Melalui edukasi yang berkelanjutan, kami berharap semakin banyak pelaku usaha di Bangka Belitung yang sadar dan proaktif dalam melindungi serta memanfaatkan Kekayaan Intelektualnya,” ungkap Kaswo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perlindungan dan pemanfaatan merek, tetapi juga terdorong untuk mengambil langkah konkret dalam penguatan daya saing usaha melalui pengelolaan Kekayaan Intelektual yang strategis, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang,12 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kekayaan intelektual sebagai bagian dari legalitas dan daya saing usaha. Sebagai bentuk sinergi antarinstansi, Kanwil Kementerian Hukum Babel menyerahkan 4 sertifikat merek kepada pelaku usaha yang terpilih sebagai pemenang dalam Perlombaan Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi nyata dalam mendorong pelaku usaha agar tidak hanya unggul dalam inovasi, tetapi juga memiliki perlindungan hukum atas identitas usahanya.
Keempat merek tersebut sebelumnya telah mendapatkan fasilitasi dari Dinas Sosial dan PMD Provinsi untuk diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan terdaftarnya merek tersebut, para pelaku usaha kini memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperluas akses layanan kekayaan intelektual di daerah.“Sinergi antara Kanwil Kemenkum dengan Dinas Sosial dan PMD ini merupakan langkah konkret dalam menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kami mendorong agar setiap inovasi dan produk unggulan daerah segera dilindungi melalui pendaftaran merek, sehingga memiliki kepastian hukum dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ungkap Kaswo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa perlindungan merek merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.“Pendaftaran merek bukan hanya soal legalitas, tetapi juga bentuk perlindungan atas identitas dan reputasi usaha. Dengan merek yang terdaftar, pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dalam persaingan pasar,” ujar Johan.

Melalui sinergi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berharap semakin banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan inovator daerah, yang memahami pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pendaftaran merek diharapkan menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan, guna memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti hari ketiga Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan kapasitas pimpinan wilayah dalam memahami substansi dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Lokakarya dirancang sebagai forum konsolidasi pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan KUHAP baru sebagai instrumen reformasi sistem peradilan pidana.

Pada sesi penutup, Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej, memberikan penguatan strategis mengenai arah kebijakan pembaruan KUHP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta konstruksi KUHAP Baru. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi norma, konsistensi penegakan hukum, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengawal transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan.

Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan pemahaman komprehensif atas substansi perubahan regulasi, sekaligus memperkuat kesiapan implementasi di tingkat wilayah.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa lokakarya ini memberikan perspektif yang komprehensif terhadap paradigma baru hukum pidana nasional.

“Pembaruan KUHP dan KUHAP bukan sekadar perubahan norma, tetapi transformasi sistem hukum yang menuntut kesiapan aparatur dan kesamaan persepsi. Melalui lokakarya ini, kami memperoleh penguatan substansi dan arah kebijakan untuk memastikan implementasi yang konsisten di wilayah,” ujar Johan Manurung.

Dengan berakhirnya hari ketiga lokakarya, diharapkan seluruh Kepala Kantor Wilayah memiliki kesamaan pemahaman dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Kajian Pekanan di Masjid Al Ikhwan Kanwil Kemenkum Bangka Belitung pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Manusia-Manusia Terbaik” sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh pegawai.

Kajian yang dimulai pukul 12.30 WIB tersebut diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Al Ikhwan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka memperkuat integritas, etika kerja, serta nilai-nilai keagamaan di lingkungan kerja.

Materi kajian disampaikan oleh Ustadz Firdaus, Lc., M.Pd., yang menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa manusia-manusia terbaik menurut Al-Qur’an adalah mereka yang bertakwa, beramar ma’ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, beriman dan beramal saleh, berakhlak mulia, serta tidak memiliki sifat sombong.

Kajian berlangsung khidmat dan interaktif, ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara penceramah dan peserta. Antusiasme jamaah menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat nilai spiritual dalam mendukung kinerja profesional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembinaan rohani merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.

“Penguatan spiritual menjadi fondasi dalam membentuk aparatur yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keimanan harus tercermin dalam etos kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Melalui kajian pekanan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berlandaskan nilai moral yang kuat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M yang diselenggarakan secara terpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI dan diikuti secara virtual, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan di tingkat pusat dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, penceramah agama Ust. Ahmad Sarwat, serta pegawai Kementerian Hukum RI dan tamu undangan lainnya. Sementara itu, di lingkungan Kanwil Bangka Belitung, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, serta seluruh pegawai.

Rangkaian acara meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sambutan Menteri Hukum, santunan anak yatim, tausiyah, doa bersama, foto bersama, dan ramah tamah. Momentum ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai spiritual dalam menyongsong bulan suci.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah SWT. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, serta mengingatkan bahwa integritas dan cara memperlakukan sesama merupakan nilai yang lebih abadi daripada kedudukan.

Melalui tausiyah yang disampaikan, dijelaskan bahwa tradisi munggahan merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ramadhan dimaknai sebagai momentum penyucian diri, peningkatan kualitas ibadah, serta penguatan solidaritas sosial.

Di lingkungan Kanwil Bangka Belitung, kegiatan berlangsung khusyuk dan tertib. Kebersamaan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan publik yang lebih optimal selama bulan Ramadhan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa momentum Ramadhan harus dimaknai sebagai penguatan integritas dan kualitas pelayanan.

“Ramadhan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang memperbaiki kualitas kinerja, memperkuat kebersamaan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis serta berintegritas,” ujar Johan Manurung.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk di wilayah Bangka Belitung, dapat menyambut Ramadhan dengan kesiapan spiritual dan komitmen pelayanan yang semakin kuat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Sidang MPPN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Pangkalpinang. Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Babel tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah.

Sidang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pimpinan sidang, Dr. Widodo. Turut hadir Majelis Sidang MPPN, Ketua MPDN Kota Pangkalpinang Adi Riyanto, Sekretaris MPDN Kota Pangkalpinang Roli Pitriadi, serta unsur Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW), MPD, dan sekretariat.

Pada tahap awal, MPPN meminta keterangan dari Pelapor/Pembanding, yakni Ketua MPDN. MPPN menggali penjelasan mengenai latar belakang pelaporan terhadap notaris sebagai Terlapor/Terbanding, guna memperoleh gambaran komprehensif atas substansi dugaan pelanggaran serta memastikan prosedur pelaporan telah sesuai ketentuan.Persidangan kemudian memasuki tahapan klarifikasi dan konfirmasi. MPPN meminta penjelasan rinci terkait keterlibatan notaris dalam proses pra-peradilan dan peradilan, termasuk perkembangan status hukum serta tindak lanjut administratif yang telah dilakukan. Pendalaman ini bertujuan memastikan seluruh fakta yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan terverifikasi. Sebagai bagian dari penguatan materi pemeriksaan, MPPN juga meminta tambahan keterangan dari anggota MPDN Kota Pangkalpinang. Langkah ini diambil untuk menjamin akurasi informasi dan memperkaya bahan pertimbangan Majelis sebelum mengambil keputusan.

Tahapan selanjutnya adalah permintaan klarifikasi kepada MPW terkait dokumen pendukung yang telah diterima MPPN. MPW diminta menjelaskan proses pemeriksaan awal, termasuk analisis dan rekomendasi yang menjadi dasar pertimbangan pada tingkat pusat. Proses berjenjang ini mencerminkan mekanisme pengawasan yang sistematis, objektif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, jalannya persidangan berlangsung tertib, lancar, dan penuh keseriusan. Seluruh peserta mengikuti proses dengan sikap profesional, sehingga Majelis memperoleh gambaran menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menambahkan bahwa Kemenkum Babel akan terus melakukan pembinaan preventif kepada notaris melalui sosialisasi regulasi, penguatan pemahaman kode etik, serta monitoring berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan mendorong peningkatan profesionalitas notaris di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa pengawasan jabatan notaris merupakan bagian dari komitmen menjaga integritas pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme yang adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan terlaksananya sidang pemeriksaan dan klarifikasi ini, diharapkan keputusan yang dihasilkan MPPN nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemenkum Babel berkomitmen mendukung penuh pengawasan jabatan notaris sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional.

“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, lanjut Supratman, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif.