Pangkalpinang, 30 Juni 2025 — Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto, memimpin langsung pelaksanaan Apel Pagi pada Senin (30/6) di halaman Kantor Wilayah. Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional, CPNS Tahun Anggaran 2024, serta pegawai non-ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.
Dalam amanatnya, Harun Sulianto mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diwujudkan melalui peningkatan kinerja. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, kerapihan, dan keasrian lingkungan kantor sebagai bagian dari budaya kerja yang sehat dan produktif.
Plt. Kakanwil turut mengingatkan jajarannya untuk mendukung penuh kegiatan Konsultasi Publik Perubahan Kedua UU LPSK Nomor 13 Tahun 2006, yang akan digelar pada Rabu, 2 Juli 2025. Acara ini akan menghadirkan anggota Komisi III DPR RI dan merupakan agenda dari LPSK, di mana Kanwil Babel berperan sebagai fasilitator.
“LPSK telah mengundang aparat penegak hukum, advokat, dan pemerhati LPSK di Babel untuk hadir. Mari kita sukseskan acara ini dengan memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harun memaparkan berbagai capaian membanggakan Kanwil Kemenkum Babel, di antaranya:
• Peringkat 1 tercepat dalam pelaporan LHKASN se-Kanwil Hukum di Indonesia.
• Peringkat 2 nasional untuk percepatan pendaftaran koperasi desa/kelurahan “Merah Putih” di Direktorat Jenderal AHU, dengan 393 desa/kelurahan yang telah terdaftar. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Kanwil, Pemda, dan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Babel.
Harun juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial agar tidak menimbulkan keresahan atau melukai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, ia mengimbau seluruh pegawai untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga asupan gizi seimbang.
Apel pagi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas aparatur Kanwil Kemenkum Babel.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, Semabung Lama – Rasa takut dan bingung ketika berhadapan dengan hukum masih menjadi kenyataan di banyak kalangan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Namun hal itu coba diurai melalui kegiatan sosialisasi bantuan hukum gratis yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AL-HAKIM Bangka Belitung bersama Kementerian Hukum , Senin 30 juni di Kelurahan Semabung Lama.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebuah instrumen hukum yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara, terutama masyarakat miskin, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
“Bantuan hukum bukanlah belas kasihan, tapi hak yang dijamin oleh undang-undang. Negara hadir untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses keadilan,” tegas Tukijan Keling, Ketua LBH AL-HAKIM dalam sambutannya.
UU 16 Tahun 2011: Jalan Terang bagi Masyarakat Kecil
Undang-Undang ini secara khusus mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum, mulai dari kriteria masyarakat miskin, syarat-syarat permohonan, hingga peran organisasi bantuan hukum yang harus terakreditasi oleh Kementerian Hukum.
Dalam pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa:
“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”
Sosialisasi ini pun menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa hak untuk didampingi secara hukum bukan hanya milik mereka yang mampu menyewa pengacara, tetapi juga milik setiap warga negara tanpa memandang status ekonomi.
Sosialisasi Menjawab Ketidaktahuan Masyarakat
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua LBH AL-HAKIM, dilanjutkan sambutan dari Lurah Semabung Lama, Rusdi, S.IP, yang menyatakan rasa terima kasih dan harapannya agar kegiatan serupa bisa dilakukan berkelanjutan.
“Warga kami banyak yang takut dengan hukum karena tidak paham. Dengan kegiatan ini, semoga mereka tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang bisa dimanfaatkan,” ucapnya.
Materi pertama dibawakan oleh Tukijan Keling, yang menjelaskan tentang hak-hak terdakwa dan terpidana menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), khususnya Pasal 56 yang mengatur hak terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum. Ia juga menjelaskan tata cara dan dokumen yang perlu disiapkan saat mengajukan permohonan bantuan hukum ke LBH.
Materi kedua disampaikan oleh Ferry Yulianto, Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya dari Kemenkum Kanwil Bangka Belitung, yang menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada 10 LBH terakreditasi di Bangka Belitung yang siap memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, sesuai dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.
Antusiasme Warga: “Baru Tahu Kalau Hukum Bisa Membantu, Bukan Menakutkan”
Kegiatan ini dihadiri 20 peserta dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan perangkat kelurahan. Suasana diskusi berlangsung hangat. Banyak warga menyampaikan keresahan dan kebingungan mereka terkait persoalan hukum yang sering mereka alami, mulai dari sengketa tanah, utang piutang, hingga kasus pidana keluarga.
Salah satu warga menyampaikan,
“Selama ini kami pikir kalau berurusan dengan hukum pasti harus bayar mahal. Ternyata ada LBH yang bisa bantu gratis, dan kami punya hak.”
Masyarakat Ingin Sosialisasi Dilanjutkan
Di akhir kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar sosialisasi seperti ini terus dilakukan, bahkan menjangkau wilayah yang lebih luas, agar semakin banyak warga yang sadar hukum dan tidak lagi takut untuk mencari keadilan.
Dengan kegiatan ini, terbukti bahwa ketika hukum didekatkan ke masyarakat, bukan hanya keadilan yang hadir – tapi juga rasa percaya diri untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Pancasila sebagai Penjaga Moral Bangsa di Tengah Arus Budaya Populer”, yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan
Pelatihan Hukum Kepulauan Riau secara daring pada hari Senin, 30 Juni 2025.

Webinar ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum untuk membumikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kemenkumham, serta dalam menghadapi derasnya pengaruh budaya populer dan perkembangan teknologi digital yang masif.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, dan beberapa pegawai JFT serta CPNS

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda, khususnya generasi Z, dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, melainkan harus menjadi nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi dan dominasi budaya populer dinilai mampu menggeser makna-makna luhur kebangsaan, apabila tidak diimbangi dengan pemahaman moral yang kuat.

“Kita tidak bisa melarang anak-anak muda menikmati teknologi. Tapi kita harus masuk ke ruang mereka, memahami cara berpikir mereka, dan dari situ menanamkan nilai-nilai Pancasila agar mereka bisa memilih mana yang sesuai dengan budaya bangsa,” ujar salah satu narasumber.

Dalam sesi lainnya, ditekankan pula bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan membekali diri pada nilai Pancasila, ASN diharapkan dapat menjadi contoh dan sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat.

BPSDM Hukum juga memperkenalkan berbagai program penguatan karakter ASN, termasuk melalui pengembangan zona internalisasi Pancasila dan kerja sama lintas kementerian serta lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemendikbudristek, dan lembaga pendidikan lainnya.

Kanwil Kemenkum Babel, sebagai bagian dari struktur Kemenkum RI, mendukung penuh inisiatif ini dan berkomitmen untuk menerapkan hasil webinar dalam penguatan moralitas ASN di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Penguatan karakter ASN berbasis nilai-nilai Pancasila dinilai penting untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah era disrupsi dan tantangan digitalisasi.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran ASN Kemenkum di Babel, mampu menjadi role model dalam menerapkan Pancasila sebagai pedoman moral dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung hadiri Undangan Kegiatan Rapat Paripurna, bertempat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin, 30 Juni 2025.

Dewan Daerah Rakyat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (DPRD Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

Paripurna ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan Keuangan pemerintah daerah harus disampaikan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota Kepada BPK tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pemeriksa Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, menyampaikan pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian integral dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Apresiasi yang tinggi atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau mengatakan bahwa Gubernur harus segera melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI.

Dalam Sambutannya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyampaikan pihaknya Bersama Perangkat Daerah, akan segara menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI.

Kemudian atas pencapaian OPINI Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan hal yang cukup sulit. " Tetapi untuk mempertahankan OPINI Wajar Tanpa Pengecualian tersebut lebih sulit lagi, sehingga perlu memperkuat sinergi antar Pemprov Bangka Belitung dengan BPK RI," Pungkas Gubernur Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, 30 Juni 2025 — Demi mendukung ketahanan pangan nasional dari sisi regulasi daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar rapat internal Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap lima Peraturan Daerah (Perda). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (30/6), pukul 09.00–11.00 WIB di Ruang Rapat Perancang Lantai II Kanwil Kemenkum Babel.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Rahmat Feri Pontoh, dan dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, CPNS, serta mahasiswa magang dari Universitas Pertiba. Suasana rapat berlangsung serius namun tetap dinamis, dengan semangat kolaborasi antar tim yang tinggi.

Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh menjelaskan bahwa tema Anev tahun ini adalah “Swasembada Pangan”, sebagai bentuk kontribusi Kanwil dalam mendukung program nasional melalui penguatan regulasi di tingkat daerah. Sebanyak lima Perda menjadi objek evaluasi, yaitu:
1. Perda Provinsi Babel No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
2. Perda Provinsi Babel No. 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Perda Kab. Bangka Selatan No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Perda Kab. Bangka Selatan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi daerah yang kaya akan potensi pangan, namun juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan hingga distribusi pangan yang belum merata,” ujar Rahmat.

Evaluasi dilakukan dengan metode enam dimensi, seperti kesesuaian dengan nilai Pancasila, kejelasan norma, efektivitas pelaksanaan, hingga potensi tumpang tindih aturan. Hasil evaluasi nantinya akan dituangkan dalam bentuk matriks komprehensif yang berisi pengaturan, indikator, analisis, dan rekomendasi.

Dalam sesi pemaparan, masing-masing Tim Pokja menyampaikan hasil Analisis dan Evaluasi sementara. Beberapa catatan penting antara lain:
• Yanto Majid menyoroti Perda tentang Perkebunan Kelapa Sawit, yang perlu norma rumusannya berpihak kepada petani kecil serta perlu disinergikan dengan Rencana Aksi Nasional untuk Sawit Berkelanjutan.
• Faisal Indrawan menjelaskan bahwa dalam Perda Keamanan Pangan, masih terdapat kekosongan norma terkait produk pangan yang belum berlabel halal, yang seharusnya menjadi perhatian khusus.
• Irkham menilai Perda Perlindungan Lahan Pertanian masih lemah dari segi substansi, karena belum mengatur peran masyarakat, ganti rugi lahan, dan sanksi administratif secara jelas.
• Siti Latifah menekankan pentingnya membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan di tingkat daerah, seperti pada Perda Kota Pangkalpinang terkait Ketahanan Pangan dan Gizi.

Selain paparan evaluasi, rencana kegiatan lanjutan juga dibahas, yakni pelaksanaan rapat dengan narasumber untuk pendalaman materi dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah konfirmasi dan penguatan hasil analisis. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan pakar, akademisi, serta pemangku kepentingan yang relevan dengan isu pangan di Bangka Belitung.

Rapat internal ini menjadi bagian penting dari proses panjang penyusunan rekomendasi kebijakan hukum daerah yang lebih baik. Dengan analisis yang tajam dan kolaboratif, Kanwil Kemenkum Babel berupaya mendorong regulasi yang lebih responsif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Harapannya, hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi laporan formal, tapi benar-benar mampu mendorong pembenahan regulasi demi mendukung kemandirian pangan di daerah,” tutup Rahmat Feri Pontoh.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Koba - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh didampingi oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka fasilitasi penyusunan produk hukum di daerah.

Dalam koordinasi tersebut, Tim dari Kantor Wilayah diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Batianus, serta Ketua Bapemperda DPRD Edi Purwanto yang juga didampingi oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama terutama dalam pembangunan hukum dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
Lebih lanjut, bahwa sampai dengan bulan 30 Juni 2025, Kantor Wilayah telah menerima permohonan pengharmonisasian yang berasal dari Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 (enam) Ranperda dan 28 (dua puluh delapan) Ranperkada, hal itu membuat Bangka tengah menjadi Kabupaten/Kota dengan permohonan tertinggi se-Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Feri menambahkan untuk menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur dan fungsi Kantor Wilayah, perlu untuk dilaksanakan penandatanganan ulang Nota Kesepakatan yang mencakup perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisa dan Evaluasi Hukum, dan Indeks Reformasi Hukum antara Kantor Wilayah dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Ketua Bapemperda Edi Purwanto menyambut baik kerja sama melalui penandatanganan nota kesepakatan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah, diharapkan melalui Nota Kesepakatan tersebut keterlibatan Kantor Wilayah dapat dimulai dari tahapan penyusunan dokumen Propemperda dengan harapan agar setiap judul Ranperda yang diusulkan agar melalui proses penelaahan oleh Kantor Wilayah, sehingga judul yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Batianus menyambut baik sinergitas dan kerja sama yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi di bidang pembentukan regulasi, bahwa terkait dengan Nota Kesepakatan antera Kantor Wilayah dengan DPRD Kabupaten Bangka Selatan akan segera dikaji terlebih dahulu, serta diharapkan akan segera berproses dan berprogres.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari Kantor Wilayah yaitu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Rahmat Feri Pontoh, Perancang ahli Madya Yanto Majid, Sekretaris Tim Kerja Siti Latifah, dan Perancang ahli Pertama (Imam Rokhyani dan Heri Sandri), sedangkan dari DPRD Kabupaten Bangka Tengah dihadiri oleh Ketua DPRD Batianus, Ketua Bapemperda Edi Purwanto beserta anggota, Kabag Persidangan Darmansyah, serta dari perwakilan Sekretariat Daerah Kepala Bagian Hukum Eka Budianta.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung selenggarakan rapat harmonisasi terhadap 4 (empat) Ranperbup yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang dilaksanakan di Kantor Wilayah, Kamis (26/06/25).
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap draf Ranperbup tenteng:
- Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin;
- Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kec. Pemali;
- Penetapan dan penegasan Batas Desa Kec Puding Besar; dan
- Pedoman pengadaan Barang dan Jasa BUMD.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa rapat harmonisasi merupakan pelaksanaan dari Pasal 58 Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pengharmonisasian merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembentukan produk hukum daerah.

Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa pengharmonisasian merupakan proses penyelarasan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan produk hukum yang dibentuk tidak tumpang tindih sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Mengakhiri sambutannya, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyusunan produk hukum, dimana sampai dengan bulan Juni 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung telah menerima permohonan pengharmonisasian sebanyak 1 (satu) Ranperda dan 11 (sebelas) Ranperkada yang berasal dari Kabupaten Bangka.

Bahwa Ranperkada tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD mengacu pada Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Kedua untuk Ranperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

Sedangkan untuk Ranperbup tentang Penegasan Batas Desa secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Risma Wina M dalam sambutannya mengharapkan melalui harmonisasi yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah, dapat menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menjalankan kebijakan di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Irkham, Faisal Indrawan, Ismail) JFT Perancang Muda (Siti Latifah, Septi Lestari, Imelda Hanum), JFT Perancang Pertama (Imam Rokhyani, Heri Sandri), dan CPNS Perancang Pertama (Pratiwi).

Sedangkan dari Kabupaten Bangka yaitu Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Risma Wina M, Direktur PDAM Abdi Nursahri, Kabid Dinas Kesehatan Susy Avnita, Kabag Hukum Sry Eli Safitri, Kabag PBJ Sobran, Kabid PMD Nurleli, Plt. Kabag Perekonomian Nursilawati serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, 27 Juni 2025 – Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, jumat ( 27/6) mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan kegiatan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) terhadap Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut sesuai dengan Pedoman dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun 2025.

Kegiatan dihadiri oleh Tim Panwasda bantuan hukum dari kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Biro Hukum Setda Provinsi Kep.Babel, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Bangka Belitung dan aparat penegak hukum .

Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Kep. Babel, Ismail, dalam laporannnya mengatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini yakni untuk mendapatkan masukan strategis dan gambaran empiris dari para pemangku kepentingan mengenai tantangan, efektivitas, dan peluang perbaikan dalam implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021.
Juga untuk mengidentifikasi hambatan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 di lapangan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun sumber daya (input, proses dan output).
selain itu untuk menggali praktik baik (best practices) dari pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan stakeholder terkait, memetakan persepsi, kebutuhan, dan ekspektasi para pelaksana kebijakan, termasuk Organisasi Bantuan Hukum (OBH) , aparat pemerintah daerah, dan masyarakat penerima layanan.

Selanjutnya untuk menilai efektivitas standar layanan yang diatur dalam Permenkumham tersebut dalam menjamin kualitas bantuan hukum yang adil dan merata, dan menyusun rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kebijakan dan perbaikan implementasi standar layanan bantuan hukum.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan Pemberian bantuan hukum sebagai bentuk komitmen negara dalam meningkatkan akses keadilan yang makin merata dan berkualitas bagi masyarakat .
Saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ada 10 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi yakni :
1. PDKP Kota Pangkal Pinang
2. LPH Hukum dan HAM Pancasila Kota Pangkal Pinang
3. LKBH Kab. Belitung
4. Hatami Koniah Kab. Bangka
5. YLBH Lentera Serumpun Sebalai Kab. Bangka
6. LBH Kubi Kota Pangkal Pinang
7. PLBH Al-Hakim Kota Pangkal Pinang
8. LBH Milinial Bangka Kab. Tengah
9. PLBH Legal Justice Kota Pangkal Pinang
10. YLBH Rusti Justicia Kab. Bangka
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Jeanne Darc Noviayanti Manik, ketika menjadi narasumber mengatakan bahwa pentingnya definisi jelas mengenai "orang tidak mampu" dan pengaturan SOP bantuan hukum. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas dan jumlah penyedia bantuan hukum serta akses informasi yang lebih baik.

Sementara itu, H. KA. Tajuddin, Staf Khusus Gubernur Bidang Advokasi Hukum, selaku narasumber kedua membahas pentingnya memperluas cakupan kebutuhan masyarakat pedesaan terhadap konsultasi hukum, mediasi, serta penggunaan bahasa lokal oleh pemberi bantuan hukum untuk efektivitas komunikasi.

Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan bantuan hukum, serta menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dam pemberian rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Al Ikhwan, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, saat digelar kajian pekanan bertajuk “Ada Apa dengan Bulan Muharram” pada Kamis ba’da Dzuhur (26/06/2025).

Kajian yang menghadirkan Ustadz Firdaus, Lc., M.Pd ini mengupas secara mendalam keistimewaan bulan Muharram dalam Islam serta amalan-amalan yang dianjurkan di dalamnya.

Dalam kajian tersebut, Ustadz Firdaus menjelaskan bahwa Muharram bukan sekadar bulan pertama dalam kalender Hijriyah, namun juga dikenal sebagai “Syahrullah” (bulan Allah) – satu-satunya bulan yang langsung disandarkan kepada nama Allah. "Ini menandakan betapa istimewanya Muharram di sisi-Nya," ujar beliau dalam ceramahnya.

Disampaikan pula bahwa pada bulan Muharram, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal shalih dan menjauhi maksiat, karena Muharram adalah bulan yang disucikan. Termasuk di dalamnya adalah puasa sunnah Asyura (10 Muharram) yang menurut hadits dapat menghapus dosa setahun yang lalu.

Selain itu, Ustadz Firdaus memaparkan 10 peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram (Hari Asyura), di antaranya:

1. Nabi Adam diterima taubatnya,
2. Nabi Nuh selamat dari banjir,
3. Nabi Musa diselamatkan dari Fir’aun yang akhirnya ditenggelamkan,
4. Nabi Ibrahim AS selamat dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud,
5. Serta peristiwa dimulainya perencanaan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah

Kajian juga mengajak jamaah untuk menjadikan Muharram sebagai momentum muhasabah diri (introspeksi) dan memulai hijrah spiritual, dengan meningkatkan amal dan meninggalkan dosa. “Jangan menunda taubat. Muharram adalah kesempatan untuk memulai tahun baru Hijriyah dengan lembaran baru yang lebih baik,” tegas Ustadz Firdaus.

Di akhir acara, para peserta tampak antusias dan penuh semangat menyambut Muharram dengan bekal ilmu yang mendalam. Panitia kajian menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin pembinaan keagamaan yang digelar setiap pekan di Masjid Al Ikhwan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kamis, 26 Juni 2025 - Panitia Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah (Panwasda) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten Belitung secara Virtual. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum Muda M. Ariyanto, Sudihastuti dan Dwi Septarini. Adapun Penerima Bantuan Hukum yang diwawancarai adalah Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Pandan yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima bantuan hukum ini dilaksanakan berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Peraturan ini menetapkan standar layanan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Standar ini mencakup hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum, serta mekanisme pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyaluran dana bantuan hukum tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

Tim Panwasda melakukan wawancara dengan para penerima bantuan hukum untuk mengetahui apakah mereka benar-benar didampingi oleh PBH selama proses pendampingan mulai dari penyidikan, persidangan sampai dengan putusan inkrah. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini akan digunakan oleh Panwasda untuk memberikan rekomendasi kepada PBH dan kepada instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, tim Panwasda menemukan bahwa Sebagian besar penerima bantuan hukum di damping oleh PBH selama proses persidangan Panwasda berharap dengan adanya monev ini, kualitas layanan bantuan hukum akan semakin meningkat.