Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut serta dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis untuk Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan pada 13 hingga 14 November 2025. Uji kompetensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses kenaikan jenjang JF Perancang serta perpindahan dari jabatan lain ke JF Perancang, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan kemampuan profesional bagi pegawai di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Peserta yang berjumlah lima orang terdiri dari 3 orang internal Kanwil Kemenkum Babel dan 2 orang dari Pemerintah Daerah (Pemda). Dari Kanwil Kemenkum Babel, peserta yang mengikuti uji kompetensi adalah:

1. Beni Saputra, S.H., M.H. – Kenaikan Jenjang Jabatan Penata Tk. I (III/d)
2. Elisanti, S.H., M.H. – Kenaikan Jenjang Jabatan Penata Tk. I (III/d)
3. Anita Azzahra, S.H. – Kenaikan Jenjang Jabatan Penata Muda Tk. I (III/b)

Sementara itu, dua peserta dari Pemda yang mengikuti adalah:

1. Bambang Tri Nanda, S.H. – Perpindahan dari Jabatan Lain, Penata Tk. I (III/d)
2. Sari Yusmiati, S.H. – Kenaikan Jenjang Jabatan Penata Muda Tk. I (III/b)

Peserta yang telah lulus verifikasi uji kompetensi sebelumnya, sesuai dengan pemberitahuan hasil verifikasi yang terbit pada 6 November 2025, akan mengikuti dua sesi utama. Sesi pertama pada Kamis, 13 November 2025, akan mencakup ujian Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Khusus secara elektronik dengan metode paper-based test yang diselenggarakan baik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum maupun di Kantor Wilayah Kemenkum setempat. Pada hari berikutnya, Jumat, 14 November 2025, peserta akan menjalani wawancara teknis yang akan dilaksanakan melalui Zoom Meeting, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam kompetensi peserta dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan.

Tata tertib pelaksanaan ujian ini menekankan beberapa aturan penting. Peserta diwajibkan membawa laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i5/i7, dilengkapi dengan mouse, charger, dan headset. Peserta juga diharuskan untuk mematuhi aturan ketat, seperti tidak membuka buku atau menggunakan perangkat gadget selama ujian, serta dilarang bekerja sama dengan peserta lainnya.

Selain itu, pengawasan pelaksanaan uji kompetensi ini dilakukan oleh Maidi Saputra, ASDMA Ahli Muda dari Biro SDM, bersama dengan pengawas dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, Kepala Divisi P3H, Feri Pontoh, Kepala Divisi Yankum, Kaswo.

Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan tata tertib yang ketat, diharapkan uji kompetensi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum, khususnya dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung kebijakan hukum yang lebih baik di Indonesia.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Dalam sebuah kajian agama yang diselenggarakan oleh Musolla Darul Ilmi, Ust. H. Firdaus, Lc., M.Pd, mengupas tuntas tentang amalan-amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka, serta hal-hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan neraka.

Pada kajian ini, Ust. Firdaus menjelaskan bahwa terdapat berbagai amalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada neraka, termasuk kekufuran, kemunafikan, kesombongan, dan perbuatan jahat terhadap orang lain. Beberapa amalan yang disebutkan seperti tidak mau shalat, tidak mau membayar zakat, makan harta anak yatim, memakan harta haram, serta perilaku jahat terhadap tetangga.

Ust. Firdaus juga menekankan pentingnya menjaga amanah, menghindari kesombongan, dan berperilaku baik terhadap sesama, terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Pemimpin yang zalim dan orang yang memiliki sikap tidak amanah juga menjadi golongan yang dijelaskan dapat terjerumus ke dalam neraka.

Namun, Ust. Firdaus juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengamalkan beberapa amalan tertentu yang dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Menurut penjelasan beliau, orang yang bertauhid dengan ikhlas, orang yang menjaga shalat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah (mujahid fi sabilillah) adalah sebagian dari orang-orang yang dijamin terhindar dari neraka. Selain itu, orang yang mengasuh anak perempuan dengan penuh kasih sayang juga termasuk dalam golongan yang Allah haramkan neraka bagi mereka.

Tiga mata yang tidak disentuh api neraka juga dijelaskan dalam kajian ini, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang berjaga di jalan Allah, dan mata yang menahan diri dari hal-hal yang haram. Keseluruhan materi yang disampaikan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman umat tentang pentingnya menjaga amalan dan hidup sesuai dengan tuntunan agama.

Di akhir sesi, Ust. Firdaus mengajak para jamaah untuk selalu berusaha menjalankan kehidupan dengan ikhlas, menjaga ibadah, dan memperbaiki hubungan sosial agar terhindar dari perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Kajian ini diakhiri dengan doa bersama agar umat senantiasa diberi petunjuk dan dijauhkan dari api neraka.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang hakikat kehidupan setelah mati dan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam secara benar dan ikhlas.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengatakan, "Kajian ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga amal ibadah dan perilaku sesuai ajaran Islam. Kami berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman umat dan menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Pada Kamis, 13 Desember 2025, bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI, diadakan Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial, serta Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui kanal YouTube, dengan dihadiri oleh pejabat tinggi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pejabat terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel).

Upacara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, yang turut didampingi oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum RI. Dari Kanwil Kemenkum Babel, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama dengan jajaran pejabat terkait, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Marsal Saputra.

Kegiatan dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum RI sebagai tanda penghormatan dan kebanggaan terhadap bangsa dan institusi. Dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia serta Surat Keputusan Menteri Hukum RI yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian sejumlah pejabat fungsional ahli utama serta Pimpinan Tinggi Madya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, diikuti dengan prosesi pelantikan pejabat-pejabat baru. Dalam kesempatan ini, beberapa pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama dan Pimpinan Tinggi Madya antara lain: Ir. Razilu, M.Si., sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, Ir. Dara Mutia, M.H., sebagai Pemeriksa Paten Ahli Utama, dan Aziz Saeffulloh, S.T., M.H., sebagai Pemeriksa Paten Ahli Utama. Selain itu, terdapat pula pelantikan sejumlah pejabat lainnya yang memiliki peran vital dalam bidang kekayaan intelektual.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, dan profesionalisme. Salah satu bagian penting dari upacara ini adalah Sertijab Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan antara Ir. Razilu, M.Si., dengan Hermansyah Siregar, S.H., M.H. Proses serah terima jabatan ini menunjukkan komitmen institusi untuk menjaga kesinambungan dan penguatan sistem manajerial di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, mengungkapkan bahwa pelantikan ini tidak hanya merupakan penghargaan terhadap kinerja para pejabat yang dilantik, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya etika, integritas, dan dedikasi dalam mengemban tugas negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan kementerian, termasuk dalam mengelola dan melindungi kekayaan intelektual yang menjadi salah satu sektor strategis bagi kemajuan bangsa.

Upacara ini diakhiri dengan harapan bahwa para pejabat yang baru dilantik dapat segera melaksanakan tugasnya dengan semangat dan komitmen tinggi, serta membawa perubahan positif bagi pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi peningkatan kualitas layanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, dan berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Johan Manurung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, mengungkapkan, “Pelantikan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat manajemen di Kementerian Hukum dan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan intelektual. Kami berharap, dengan pejabat-pejabat baru yang dilantik ini, Kemenkum Babel dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam bidang hukum dan kekayaan intelektual.”

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Zoom Meeting terkait Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan PNBP Fidusia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kamis ( 13/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran fidusia, serta mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang fidusia. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula pentingnya rekonsiliasi data antara Ditjen AHU, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) guna memastikan kesesuaian dan akurasi data pendaftaran fidusia di seluruh Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala di tingkat pusat maupun wilayah juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan fidusia.

Kegiatan Satgas ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor antara Ditjen AHU, OJK, MPN, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Melalui sinergi tersebut, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan fidusia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan yang terstruktur melalui mekanisme kerja dan laporan berkala, Satgas Pengawasan PNBP Fidusia diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang konstruktif untuk memperkuat sistem fidusia nasional, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola administrasi hukum umum yang tertib dan profesional.

Kepala Kantor Wilayah , Johan Manurung , Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo , Kepala Bidang AHU, M. Bangbang dan jajaran bidang AHU Turut serta sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung optimalisasi tata kelola PNBP yang efektif dan berintegritas. " “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap proses layanan fidusia di wilayah Bangka Belitung berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. Pengawasan yang kuat adalah kunci transparansi dan akuntabilitas,” tutup Johan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Dalam rangka mendukung upaya penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK melalui Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Selasa, 11 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai BerAKHLAK di kalangan ASN di lingkungan Kemenkum RI dan memastikan budaya kerja yang baik dapat tercapai di seluruh unit kerja.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.15 WIB dan berakhir pada sore hari ini diikuti oleh sejumlah pejabat dari Kanwil Kemenkum Babel, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM), N.A. Triandini Oscar, serta Ketua Tim Kepegawaian dan Kearsipan, Akbar Aidul Poetra, dan beberapa Analis SDM Aparatur Ahli Muda seperti Marwin, Muhammad Ari Anugrah, Intan Permatasari, serta Arsiparis Ahli Pertama, Wahyu Desyantoro dan Siti Heriati.

Dalam acara ini, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Gugun Gunadi, membuka kegiatan dengan menyampaikan pentingnya Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK sebagai bagian dari upaya Kemenkum RI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerja organisasi. Gugun juga mengutip Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-18.OT.01.01 Tahun 2025, yang menekankan penguatan budaya kerja dan citra institusi di lingkungan Kementerian Hukum. Setiap unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Babel, diharapkan dapat melaporkan implementasi budaya kerja BerAKHLAK melalui instrumen yang telah disediakan, yang mencakup dokumentasi foto, laporan kegiatan, dan pelaksanaan budaya kerja dalam unit kerja masing-masing.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Rahajeng Ika Desyana Putri, memberikan penjelasan mendalam mengenai Core Values ASN BerAKHLAK yang menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah. Rahajeng menjelaskan bahwa pada tahun 2024, terdapat perubahan dalam instrumen evaluasi nilai BerAKHLAK, di mana skor indeks BerAKHLAK dihitung dari hasil survei (80%) dan hasil evaluasi (20%). Untuk tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian kebijakan dan integrasi pengukuran aspek lainnya yang terkait dengan organisasi dan penguatan budaya kerja.

Ika juga menggarisbawahi bahwa salah satu kunci untuk meningkatkan skor Indeks BerAKHLAK adalah dengan memperkuat internalisasi dan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK di seluruh pegawai dan unit kerja. Penguatan budaya kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab Biro Organisasi atau BPSDM, tetapi juga merupakan tugas seluruh pimpinan unit kerja untuk membangun dan mempraktikkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam keseharian di tempat kerja.

Daftar Kegiatan Penguatan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang dijelaskan oleh Ika mencakup berbagai inisiatif seperti:

1. Launching Core Values ASN BerAKHLAK
2. Tersedianya rencana program/kegiatan implementasi BerAKHLAK
3. Publikasi poster, banner, baliho, videotron, dan penggunaan logo BerAKHLAK
4. Publikasi konten BerAKHLAK secara berkala di akun media sosial instansi
5. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Berkala (Seminar, Webinar, FGD, dll)
6. Penguatan Peran Agen Perubahan
7. Penyusunan Kebijakan Implementasi BerAKHLAK
8. Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk pegawai terkait implementasi BerAKHLAK

Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja juga diajak untuk berperan aktif dalam menginternalisasi nilai BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif. Ika juga menekankan bahwa penguatan budaya kerja ini seharusnya sudah menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari seperti sistem kerja tim, dialog kinerja, serta kesempatan berpendapat dan pengembangan diri yang terbuka bagi seluruh pegawai.

Tak kalah penting, kegiatan ini juga menyoroti peran pemimpin unit kerja yang memiliki kewajiban untuk mencontohkan nilai BerAKHLAK dan membangun lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Penerapan nilai BerAKHLAK tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada kinerja organisasi secara keseluruhan, terutama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam sesi tanya jawab yang diadakan setelah materi selesai, berbagai unit kerja mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan nilai BerAKHLAK di lapangan. Kanwil Kemenkum Babel aktif berpartisipasi dengan menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi budaya kerja yang baik, seperti komunikasi internal dan keterbatasan sumber daya. Diskusi ini memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan ke depan, terutama dalam mengatasi kendala yang ada di unit-unit kerja yang lebih kecil.

Pada penutupan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, menekankan bahwa hasil survei ASN BerAKHLAK tidak hanya berdampak pada penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, tetapi juga menjadi pertimbangan untuk kenaikan tunjangan kinerja. Oleh karena itu, setiap unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Babel, wajib menindaklanjuti hasil survei ini dengan langkah nyata agar budaya kerja BerAKHLAK dapat benar-benar terimplementasi dengan baik dalam setiap aspek pekerjaan dan kehidupan sehari-hari pegawai.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momen untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, berbasis nilai BerAKHLAK, dan mampu memberikan dampak positif pada organisasi serta masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, mengikuti kegiatan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, yang diselenggarakan pada Kamis, 13 November 2025, di kantor Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkum RI. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah terkait pengelolaan BMN, termasuk inventarisasi BMN yang mencakup tanah, rumah negara, dan BMN lainnya, serta pengelolaan sewa BMN yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13:00 WIB hingga 16:00 WIB ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kanwil Kemenkum Babel, yang antara lain terdiri dari Analis Pengelolaan APBN Ahli Muda, Edi Kurniawan, Bendahara Homsiah, serta sejumlah Pranata Keuangan APBN lainnya, yaitu Hendra, Dewi Maharani, dan Asmayanti.

Kepala Bagian Penatausahaan dan Pengamanan BMN, Zulfikar, yang hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini, memberikan penjelasan terkait pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawab Kemenkum RI. Dalam pemaparannya, Zulfikar menyampaikan bahwa inventarisasi BMN merupakan langkah penting yang sedang dilakukan di seluruh unit kerja Kemenkum RI, termasuk Kanwil Kemenkum Babel. Dia menegaskan bahwa target inventarisasi BMN harus diselesaikan sebelum 21 November 2025.

Selain itu, Zulfikar juga memaparkan mengenai alih status penggunaan BMN rumah negara, yang akan dilakukan secara bertahap. Rencana ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan BMN rumah negara untuk berbagai keperluan, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kementerian terkait. Zulfikar menggarisbawahi pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, dalam pemenuhan kebutuhan rumah negara yang akan dikelola di masa depan. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin pemanfaatan BMN yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat dan instansi pemerintah.

Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan sewa rumah negara, Zulfikar menjelaskan bahwa seluruh BMN yang tercatat di Kanwil Kemenkum harus dikelola dengan cermat, mengingat pengelolaannya berkaitan dengan pendapatan yang harus dibukukan dengan benar. Ia mengingatkan bahwa jika terdapat kasus di mana pendapatan sewa rumah negara belum tercatat atau dibukukan dengan benar, maka harus segera dilakukan koreksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Zulfikar juga menyarankan untuk melakukan penambahan keterangan peruntukan penggunaan tanah pada BMN tanah kosong, serta memungkinkan penggunaan sementara jika terdapat permohonan penggunaan tanah dan bangunan oleh kementerian lain, seperti Kemenkumham maupun Kemenimipas. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan BMN yang ada dan menghindari adanya tanah yang tidak terpakai tanpa kepastian penggunaan yang jelas.

Setelah pemaparan oleh Zulfikar, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara narasumber dan peserta dari Kanwil Kemenkum Babel. Dalam diskusi ini, berbagai pertanyaan dan tanggapan dari unit kerja Kanwil Kemenkum Babel dibahas secara konstruktif. Salah satu pembahasan utama adalah mengenai penyelarasan antara inventarisasi BMN dan pengelolaan sewa BMN, yang selama ini menjadi isu penting dalam pengelolaan barang milik negara.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam inventarisasi BMN di lapangan. Triandini menekankan pentingnya pencatatan yang lebih rinci mengenai BMN berupa tanah, rumah negara, dan BMN lainnya agar semua data dan informasi terkait dapat diakses dengan mudah dan akurat.

Dalam kesempatan tersebut, Triandini juga menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara Kanwil Kemenkum Babel dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenkum RI sangat penting dalam menciptakan pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan konsultasi dan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola BMN di wilayah Kemenkum Babel dan sekitarnya.

Pada akhir kegiatan, Zulfikar menekankan kembali pentingnya peran aktif Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung pengelolaan BMN dengan cara memperbarui data inventarisasi secara berkala dan memastikan seluruh BMN terkelola dengan baik. Ia juga memberikan arahan agar setiap unit kerja mengoptimalkan penggunaan BMN untuk kepentingan kementerian dan negara.

Dengan berakhirnya kegiatan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengelolaan BMN ini, diharapkan seluruh peserta dapat memperbarui proses pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Hal ini penting guna memastikan bahwa setiap BMN yang ada dikelola secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan memperkuat koordinasi kita dalam pengelolaan BMN agar dapat lebih baik di masa yang akan datang,” ujar Johan Manurung dalam penutupan.

Dengan demikian, kegiatan konsultasi ini menjadi tonggak penting dalam penyempurnaan pengelolaan BMN yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pemanfaatan BMN secara maksimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan kementerian dalam mencapai tujuannya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Dalam rangka memperkuat tata kelola kinerja instansi pemerintah menuju perencanaan yang lebih efektif dan terukur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengikuti Kegiatan Pengisian Matrik Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkum, baik dari pusat maupun Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional, termasuk pejabat pengelola kinerja serta tim pelaporan yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja instansi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum, Bramantyo Agung Nugroho, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan, Margaret Sari S, serta para pejabat fungsional tertentu dan umum dari seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Bramantyo Agung Nugroho menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari proses penguatan manajemen kinerja yang akuntabel. Menurutnya, penyusunan Matrik Rencana Aksi (Renaksi) atas Perjanjian Kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap target kinerja memiliki langkah konkret yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. “Rencana aksi bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi peta jalan kinerja bagi setiap unit untuk mencapai sasaran strategis organisasi,” ungkapnya.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Bapak Erwin, yang memberikan arahan mengenai tata cara pengisian Matrik Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 melalui tautan resmi. Dalam penjelasannya, Erwin menekankan agar seluruh satuan kerja menyesuaikan capaian kinerja Perjanjian Kinerja lama hingga periode Oktober 2025, sedangkan capaian untuk periode November–Desember 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja revisi sesuai matrik yang telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya, Bapak Moslem Idrus memberikan penjelasan mendalam terkait dengan integrasi sistem pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-Performance. Ia menyampaikan bahwa seluruh capaian kinerja dan rencana aksi wajib diinput ke dalam aplikasi tersebut untuk memastikan keseragaman data antarunit. Selain itu, Moslem juga menyoroti pentingnya kesiapan satuan kerja dalam menghadapi Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025, yang akan menjadi forum evaluasi nasional terhadap capaian kinerja dan rencana tindak lanjut menuju tahun anggaran 2026.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Chyntia, perwakilan dari Biro Perencanaan, yang membahas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Dalam paparannya, Chyntia mengingatkan agar setiap unit kerja melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Revisi, serta memastikan seluruh perubahan yang terjadi selama tahun berjalan dijelaskan secara transparan dalam laporan akhir. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2025 tetap dilakukan dalam satu laporan komprehensif, dengan mencantumkan penyesuaian terhadap perubahan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

“Setiap unit harus menyiapkan draft Laporan Kinerja Tahunan 2025 sedini mungkin agar proses reviu dapat berjalan efektif dan tidak menumpuk di akhir tahun. LKjIP bukan hanya laporan administratif, tetapi bukti akuntabilitas kinerja yang harus disusun dengan data dan narasi yang kuat,” tegas Chyntia dalam arahannya.

Usai pemaparan dari narasumber, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, serta masukan terkait proses pengisian matrik dan pelaporan kinerja. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada sinkronisasi antarunit, terutama terkait penyelarasan antara perencanaan strategis, indikator kinerja utama, dan indikator hasil program.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum menegaskan kembali pentingnya sinergi dalam pengelolaan kinerja di seluruh unit kerja agar implementasi rencana aksi dan pelaporan hasil dapat berjalan seragam serta mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum secara nasional.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kanwil dalam mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi hasil (result-oriented bureaucracy).

“Rencana aksi adalah kompas kinerja kita. Melalui pengisian matrik dan penyusunan laporan yang terukur, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan organisasi,” ujar Johan Manurung.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan terus memperkuat pengendalian dan pelaporan kinerja dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi, serta memastikan setiap capaian kinerja didukung dengan data yang valid dan terverifikasi.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil arahan dan mengisi Matrik Rencana Aksi Tahun 2026 secara tepat waktu dan sesuai pedoman. Langkah ini menjadi bagian penting dari siklus manajemen kinerja berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum, menuju tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi hasil nyata bagi publik.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) terus memperkuat komitmen dalam memastikan pelaksanaan program bantuan hukum berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH), Kanwil Kemenkum Babel melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi pada Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB ini dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Kantor Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Babel, Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan HAM (LPH HAM) Pancasila di Pangkalpinang, serta Kantor Milenial Bangka Tengah Keadilan di Kabupaten Bangka Tengah. Monitoring ini bertujuan untuk menilai efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Silvia Dwi Aprianti, Penyuluh Hukum Ahli Muda Muhamat Ariyanto, dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama Fajar Husein, serta perwakilan dari ketiga OBH penerima bantuan hukum, yaitu PDKP Babel, LPH HAM Pancasila, dan Milenial Bangka Tengah Keadilan.

Dalam arahannya, Johan Manurung menegaskan bahwa kegiatan Monev merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola bantuan hukum yang profesional dan berintegritas. “Monitoring ini bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pelaksanaan bantuan hukum lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin pencari keadilan,” ujarnya.

Dari hasil kunjungan, tim menemukan sejumlah capaian positif. PDKP Babel memperoleh apresiasi tinggi dengan nilai akreditasi B dan skor Monev 96. Seluruh anggaran, baik litigasi maupun non-litigasi, telah terealisasi 100%, menunjukkan tata kelola keuangan yang baik. Layanan hukum yang diberikan pun dinilai optimal dan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat penerima bantuan hukum. Capaian tersebut menjadikan PDKP Babel sebagai salah satu model praktik baik dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Bangka Belitung.

Sementara itu, LPH HAM Pancasila juga menunjukkan performa yang sangat baik. Dengan nilai akreditasi B dan skor Monev 94,18, lembaga ini berhasil merealisasikan seluruh anggaran secara maksimal. Kegiatan bantuan hukum berjalan sesuai perencanaan dan memenuhi standar kualitas layanan. Tim Monev memberikan rekomendasi agar LPH HAM Pancasila terus mempertahankan kinerja positif ini serta memperluas cakupan penerima manfaat, terutama ke daerah-daerah yang masih minim akses bantuan hukum.

Adapun Milenial Bangka Tengah Keadilan (MBK) mendapatkan nilai akreditasi C dengan skor Monev 30,42. Meskipun tingkat realisasi anggaran mencapai 85%, efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Tim Monev mencatat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan MBK masih di bawah rata-rata provinsi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan lanjutan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, tata kelola administrasi, dan strategi penyelesaian perkara agar kualitas layanan meningkat di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Monev ini berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting bagi peningkatan mutu pelaksanaan bantuan hukum. Kanwil Kemenkum Babel menilai bahwa perbedaan kinerja antar-PBH dapat dijadikan dasar untuk penyusunan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran. “Kita ingin agar semua lembaga bantuan hukum di Bangka Belitung memiliki standar layanan yang sama, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat kurang mampu,” tambah Kadiv PUU dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga disampaikan imbauan agar seluruh PBH bersiap menghadapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Kakanwil Johan Manurung mengajak semua lembaga bantuan hukum untuk turut aktif dalam menyosialisasikan ketentuan baru tersebut kepada masyarakat.

Menurut Johan, KUHP baru ini membawa sejumlah pembaruan fundamental seperti penguatan nilai-nilai Pancasila dan HAM, pengakuan tindak pidana adat, penyesuaian sanksi pidana, serta pengaturan mengenai tindak pidana korporasi. “Pemberi Bantuan Hukum memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat agar memahami perubahan ini. Sosialisasi bisa dilakukan melalui penyuluhan, dialog publik, dan media digital agar tidak ada kesalahpahaman terhadap norma baru yang akan berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam pemberian bantuan hukum menjadi pondasi penting bagi terwujudnya akses keadilan yang merata di seluruh pelosok Bangka Belitung.

Dengan demikian, kegiatan Monev tidak hanya menjadi agenda evaluatif tahunan, tetapi juga momentum reflektif bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang berpihak pada masyarakat kurang mampu. Kanwil Kemenkum Babel bertekad menjadikan hasil Monev ini sebagai bahan perbaikan dan inovasi kebijakan ke depan, sejalan dengan semangat Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi cerminan komitmen bersama dalam memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Bangka Belitung.

“Bantuan hukum bukan sekadar program, tetapi amanah konstitusi untuk memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kami mengapresiasi kinerja seluruh lembaga pemberi bantuan hukum yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Ke depan, kita akan terus memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas SDM, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima bantuan hukum,” ujar Johan Manurung.

Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan terus hadir sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat, dalam mewujudkan layanan hukum yang profesional, transparan, dan humanis sesuai nilai-nilai Pancasila.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Sebanyak 21 merek usaha binaan dari Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Belitung resmi terdaftar sebagai bagian dari upaya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pendaftaran ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepulauan Bangka belitung yang merupakan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek tersebut merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh pengakuan hukum atas merek dagang yang dimiliki. Dalam prosesnya, Analis Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan administrasi sebelum merek diajukan secara resmi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan merek sejak dini. “Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya secara lebih aman dan memiliki daya saing di pasar global,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, turut memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pihaknya dengan Dinas Koperasi dan UMK Provinsi. “Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk segera melindungi merek yang dimiliki,” tutup Johan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan usaha lokal.

KANWIL KEMENKUM BABEL