Pangkalpinang,12 Februari 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kekayaan intelektual sebagai bagian dari legalitas dan daya saing usaha. Sebagai bentuk sinergi antarinstansi, Kanwil Kementerian Hukum Babel menyerahkan 4 sertifikat merek kepada pelaku usaha yang terpilih sebagai pemenang dalam Perlombaan Teknologi Tepat Guna yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi nyata dalam mendorong pelaku usaha agar tidak hanya unggul dalam inovasi, tetapi juga memiliki perlindungan hukum atas identitas usahanya.
Keempat merek tersebut sebelumnya telah mendapatkan fasilitasi dari Dinas Sosial dan PMD Provinsi untuk diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan terdaftarnya merek tersebut, para pelaku usaha kini memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperluas akses layanan kekayaan intelektual di daerah.“Sinergi antara Kanwil Kemenkum dengan Dinas Sosial dan PMD ini merupakan langkah konkret dalam menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kami mendorong agar setiap inovasi dan produk unggulan daerah segera dilindungi melalui pendaftaran merek, sehingga memiliki kepastian hukum dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ungkap Kaswo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa perlindungan merek merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.“Pendaftaran merek bukan hanya soal legalitas, tetapi juga bentuk perlindungan atas identitas dan reputasi usaha. Dengan merek yang terdaftar, pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dalam persaingan pasar,” ujar Johan.

Melalui sinergi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berharap semakin banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan inovator daerah, yang memahami pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pendaftaran merek diharapkan menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan, guna memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengikuti hari ketiga Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan kapasitas pimpinan wilayah dalam memahami substansi dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Lokakarya dirancang sebagai forum konsolidasi pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan KUHAP baru sebagai instrumen reformasi sistem peradilan pidana.

Pada sesi penutup, Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej, memberikan penguatan strategis mengenai arah kebijakan pembaruan KUHP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, serta konstruksi KUHAP Baru. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi norma, konsistensi penegakan hukum, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengawal transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan.

Keikutsertaan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan pemahaman komprehensif atas substansi perubahan regulasi, sekaligus memperkuat kesiapan implementasi di tingkat wilayah.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa lokakarya ini memberikan perspektif yang komprehensif terhadap paradigma baru hukum pidana nasional.

“Pembaruan KUHP dan KUHAP bukan sekadar perubahan norma, tetapi transformasi sistem hukum yang menuntut kesiapan aparatur dan kesamaan persepsi. Melalui lokakarya ini, kami memperoleh penguatan substansi dan arah kebijakan untuk memastikan implementasi yang konsisten di wilayah,” ujar Johan Manurung.

Dengan berakhirnya hari ketiga lokakarya, diharapkan seluruh Kepala Kantor Wilayah memiliki kesamaan pemahaman dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru sebagai bagian dari agenda reformasi hukum nasional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Kajian Pekanan di Masjid Al Ikhwan Kanwil Kemenkum Bangka Belitung pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Manusia-Manusia Terbaik” sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual bagi seluruh pegawai.

Kajian yang dimulai pukul 12.30 WIB tersebut diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Al Ikhwan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka memperkuat integritas, etika kerja, serta nilai-nilai keagamaan di lingkungan kerja.

Materi kajian disampaikan oleh Ustadz Firdaus, Lc., M.Pd., yang menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa manusia-manusia terbaik menurut Al-Qur’an adalah mereka yang bertakwa, beramar ma’ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, beriman dan beramal saleh, berakhlak mulia, serta tidak memiliki sifat sombong.

Kajian berlangsung khidmat dan interaktif, ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara penceramah dan peserta. Antusiasme jamaah menunjukkan komitmen bersama untuk terus memperkuat nilai spiritual dalam mendukung kinerja profesional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembinaan rohani merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berintegritas.

“Penguatan spiritual menjadi fondasi dalam membentuk aparatur yang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keimanan harus tercermin dalam etos kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Melalui kajian pekanan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berlandaskan nilai moral yang kuat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M yang diselenggarakan secara terpusat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI dan diikuti secara virtual, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan di tingkat pusat dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, penceramah agama Ust. Ahmad Sarwat, serta pegawai Kementerian Hukum RI dan tamu undangan lainnya. Sementara itu, di lingkungan Kanwil Bangka Belitung, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, serta seluruh pegawai.

Rangkaian acara meliputi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sambutan Menteri Hukum, santunan anak yatim, tausiyah, doa bersama, foto bersama, dan ramah tamah. Momentum ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai spiritual dalam menyongsong bulan suci.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah SWT. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, serta mengingatkan bahwa integritas dan cara memperlakukan sesama merupakan nilai yang lebih abadi daripada kedudukan.

Melalui tausiyah yang disampaikan, dijelaskan bahwa tradisi munggahan merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ramadhan dimaknai sebagai momentum penyucian diri, peningkatan kualitas ibadah, serta penguatan solidaritas sosial.

Di lingkungan Kanwil Bangka Belitung, kegiatan berlangsung khusyuk dan tertib. Kebersamaan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan publik yang lebih optimal selama bulan Ramadhan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa momentum Ramadhan harus dimaknai sebagai penguatan integritas dan kualitas pelayanan.

“Ramadhan bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang memperbaiki kualitas kinerja, memperkuat kebersamaan, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis serta berintegritas,” ujar Johan Manurung.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk di wilayah Bangka Belitung, dapat menyambut Ramadhan dengan kesiapan spiritual dan komitmen pelayanan yang semakin kuat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Sidang MPPN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Pangkalpinang. Kehadiran perwakilan Kanwil Kemenkum Babel tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah.

Sidang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pimpinan sidang, Dr. Widodo. Turut hadir Majelis Sidang MPPN, Ketua MPDN Kota Pangkalpinang Adi Riyanto, Sekretaris MPDN Kota Pangkalpinang Roli Pitriadi, serta unsur Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW), MPD, dan sekretariat.

Pada tahap awal, MPPN meminta keterangan dari Pelapor/Pembanding, yakni Ketua MPDN. MPPN menggali penjelasan mengenai latar belakang pelaporan terhadap notaris sebagai Terlapor/Terbanding, guna memperoleh gambaran komprehensif atas substansi dugaan pelanggaran serta memastikan prosedur pelaporan telah sesuai ketentuan.Persidangan kemudian memasuki tahapan klarifikasi dan konfirmasi. MPPN meminta penjelasan rinci terkait keterlibatan notaris dalam proses pra-peradilan dan peradilan, termasuk perkembangan status hukum serta tindak lanjut administratif yang telah dilakukan. Pendalaman ini bertujuan memastikan seluruh fakta yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan terverifikasi. Sebagai bagian dari penguatan materi pemeriksaan, MPPN juga meminta tambahan keterangan dari anggota MPDN Kota Pangkalpinang. Langkah ini diambil untuk menjamin akurasi informasi dan memperkaya bahan pertimbangan Majelis sebelum mengambil keputusan.

Tahapan selanjutnya adalah permintaan klarifikasi kepada MPW terkait dokumen pendukung yang telah diterima MPPN. MPW diminta menjelaskan proses pemeriksaan awal, termasuk analisis dan rekomendasi yang menjadi dasar pertimbangan pada tingkat pusat. Proses berjenjang ini mencerminkan mekanisme pengawasan yang sistematis, objektif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, jalannya persidangan berlangsung tertib, lancar, dan penuh keseriusan. Seluruh peserta mengikuti proses dengan sikap profesional, sehingga Majelis memperoleh gambaran menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menambahkan bahwa Kemenkum Babel akan terus melakukan pembinaan preventif kepada notaris melalui sosialisasi regulasi, penguatan pemahaman kode etik, serta monitoring berkala. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan mendorong peningkatan profesionalitas notaris di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa pengawasan jabatan notaris merupakan bagian dari komitmen menjaga integritas pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme yang adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi notaris tetap terjaga,” ujarnya.

Dengan terlaksananya sidang pemeriksaan dan klarifikasi ini, diharapkan keputusan yang dihasilkan MPPN nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kemenkum Babel berkomitmen mendukung penuh pengawasan jabatan notaris sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional.

“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, lanjut Supratman, arah deregulasi nasional menyasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menyasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

“Setidaknya terdapat empat peran Polri yang mencakup penegakan hukum yang responsif, pengawalan proyek strategis nasional, pengawalan objek vital nasional, pula digitalisasi layanan publik,” sebutnya.

Pemerintah optimistis sinergi antara reformasi regulasi dan pembaruan hukum pidana akan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus memastikan pembangunan berjalan produktif dan inklusif.

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Implementasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) pada Kamis (12/2/2026) di lingkungan kantor wilayah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, bersih, sehat, dan nyaman bagi pegawai maupun masyarakat pengguna layanan.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, serta diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Kerumahtanggaan dan seluruh pegawai. Implementasi Gerakan ASRI diwujudkan melalui kerja bakti bersama yang meliputi pembersihan area perkantoran, penataan ruang kerja, pengelolaan sampah, serta penataan taman dan fasilitas umum.

Selain itu, dilakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat guna mendukung terciptanya standar kebersihan ruang kerja dan fasilitas pelayanan publik. Dari aspek keamanan, kegiatan ini juga disertai pengecekan sarana dan prasarana keselamatan kerja serta penguatan kedisiplinan dalam menjaga ketertiban lingkungan kantor.

Gerakan ASRI tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai budaya kerja yang berkelanjutan. Dengan lingkungan kerja yang tertata dan sehat, diharapkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa implementasi Gerakan ASRI merupakan wujud nyata komitmen organisasi dalam membangun tata kelola perkantoran yang profesional.

“Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Melalui Gerakan ASRI, kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan kerja adalah tanggung jawab bersama,” ujar Johan Manurung.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Gerakan Indonesia ASRI dapat terus diinternalisasi sebagai budaya organisasi yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 11 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Tanjung Pendam Lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi bagian dari proses verifikasi serta pendalaman data IDI Tahun 2024.

Kanwil Kemenkum Babel diwakili oleh JFT Analis Hukum Ahli Muda, Poppy. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hermawan Lubis, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Riyadi, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deby.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Riyadi, menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah termuat dalam RPJPN dan RPJMN serta diselaraskan dalam RPJPD. IDI juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, capaian nilai IDI menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan politik yang demokratis dan partisipatif.

Agus Riyadi menjelaskan bahwa metode perhitungan IDI saat ini telah mengalami penyederhanaan. Pada metode sebelumnya, proses penghitungan dilakukan melalui empat tahapan, yakni koding surat kabar, koding dokumen, FGD, dan wawancara. Sementara itu, dalam metode baru tahapan penghitungan dipangkas hingga tahap FGD, dengan tujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas dan akurasi data.

Selain itu, terjadi pengurangan jumlah variabel dan indikator. Jika sebelumnya IDI dihitung berdasarkan tiga aspek, sebelas variabel, dan dua puluh delapan indikator, maka dalam metode baru IDI dihitung berdasarkan tiga aspek dan dua puluh dua indikator. Sumber data dalam penyusunan IDI juga semakin beragam, mencakup analisis surat kabar, dokumen kebijakan publik, pemanfaatan big data melalui pengumpulan berita dari tujuh portal berita daring, serta pengayaan informasi melalui FGD.

Berdasarkan hasil perhitungan IDI Tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil masuk dalam sepuluh besar dari tiga puluh empat provinsi se-Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas demokrasi, kebebasan sipil, serta kinerja lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

FGD ini memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain memperoleh informasi berupa pendapat dan penilaian untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun diskonfirmasi atas data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen. Selain itu, FGD juga bertujuan menggali informasi kualitatif tambahan yang belum terakomodasi dalam proses pengumpulan data sebelumnya.

Melalui forum diskusi ini, para peserta melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap berbagai kasus dan informasi yang relevan dengan indikator IDI, sehingga diperoleh konteks yang lebih komprehensif dalam menilai dinamika demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum dalam FGD IDI merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berbasis data. “Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung pengukuran serta peningkatan kualitas demokrasi di daerah. IDI bukan sekadar angka, tetapi cerminan kualitas kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kinerja lembaga demokrasi yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” ujarnya.

Melalui keterlibatan aktif dalam FGD ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap proses penyusunan IDI dapat menghasilkan data yang objektif, akurat, dan representatif, sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat dalam memperkuat pembangunan politik demokratis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, pada Kamis (12/2/2026) bertempat di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan penetapan hari Kamis sebagai “Hari ASRI” di lingkungan Kementerian Hukum. Dalam implementasinya, setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan kegiatan pembersihan dan penataan ruang secara mandiri sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan representatif.

Dalam pembahasan, Tim Kerja Pengelolaan Kerumahtanggaan menekankan pentingnya penataan lingkungan kerja yang aman, termasuk menjaga area kerja dari potensi bahaya serta memastikan penggunaan peralatan sesuai standar keselamatan. Selain itu, aspek kesehatan juga menjadi perhatian utama, antara lain dengan menjaga kebersihan ruang kerja dan fasilitas umum, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung pengelolaan sampah dan penghematan energi.

Rapat juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari tata kelola perkantoran yang profesional. Peserta menyampaikan masukan terkait optimalisasi koordinasi antar unit kerja serta perlunya standarisasi prosedur untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program ASRI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan budaya kerja yang harus diinternalisasi secara berkelanjutan.

“Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan tertata merupakan fondasi produktivitas dan profesionalisme aparatur. Melalui Hari ASRI, kita membangun disiplin kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan kerja,” ujar Johan Manurung.

Dengan pelaksanaan rapat tindak lanjut ini, diharapkan implementasi Gerakan Indonesia ASRI di lingkungan Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Jakarta - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, mengikuti Uji Proposal Judul Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dalam rangka Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Dalam kesempatan tersebut, Kaswo mengangkat judul “Pengembangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum guna Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dalam Rangka Ketahanan Nasional.” Proposal tersebut dipaparkan secara komprehensif di hadapan Ketua Tim Penguji Mayjen TNI Dr. Joseph Robert Giri, S.IP., M.HI., CGCA, serta Prof. Dr. Dadang Solihin selaku anggota tim penguji.

Melalui pemaparan proposal ini, Kaswo menegaskan pentingnya pengembangan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum sebagai aktor strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. ASN yang unggul, adaptif, dan berintegritas dinilai menjadi prasyarat utama dalam mendukung ketahanan nasional secara berkelanjutan.

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) merupakan naskah akademik yang disusun secara mandiri oleh setiap peserta sebagai tugas akhir pendidikan P4N Lemhannas RI. Taskap menjadi salah satu persyaratan kelulusan pendidikan, sekaligus wahana bagi peserta untuk menuangkan analisis strategis serta menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah nasional berdasarkan perspektif ketahanan nasional.

Melalui penyusunan Taskap ini, peserta P4N Angkatan LXIX diharapkan mampu menghasilkan kajian strategis yang aplikatif dan relevan, sebagai kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan nasional dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif jajaran pimpinan dalam pendidikan strategis nasional. “Keikutsertaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam P4N Lemhannas RI merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam menyiapkan pemimpin birokrasi yang visioner, berwawasan kebangsaan, serta mampu merumuskan solusi strategis bagi penguatan ketahanan nasional ” ujar Johan Manurung.

KANWIL KEMENKUM BABEL