Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Verifikasi dan Validasi Data Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian, loyalitas, serta integritas pegawai yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasi secara konsisten.
Rapat dihadiri oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Riesyana Nelwan Dhani, Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pada Kementerian Sekretariat Negara, Teddie Bernard Hernawan, serta Kepala Subbagian Penyiapan Keputusan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Kementerian Sekretariat Negara, Gian Martika Kuswandi. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, jajaran Jabatan Fungsional Tertentu Analis Sumber Daya Manusia, serta CPNS Analis Sumber Daya Manusia.
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Riesyana Nelwan Dhani yang menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi data usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur sipil negara. Ia menyampaikan bahwa ketepatan data, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan persyaratan administratif menjadi faktor utama dalam memastikan usulan dapat diproses secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, "Penghargaan Satyalancana Karya Satya bukan sekadar simbol apresiasi, melainkan juga bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, setiap unit kerja diharapkan dapat memastikan validitas data yang diajukan agar tidak terjadi kendala dalam proses administrasi."
Dalam paparannya, Teddie Bernard Hernawan menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme pengusulan tanda jasa dan tanda kehormatan di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menjelaskan berbagai jenis tanda kehormatan yang dapat diusulkan beserta kriteria penerimaannya, sehingga unit kerja dapat menyesuaikan kategori penghargaan dengan riwayat pengabdian pegawai yang diusulkan.
Teddie Bernard Hernawan menegaskan bahwa "Kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan aspek penting dalam proses pengusulan. Akurasi data menjadi kunci utama agar proses penilaian dapat dilakukan secara objektif serta memenuhi standar administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah."
Selanjutnya, Gian Martika Kuswandi menyampaikan bahwa Materi terkait proses pengusulan Satyalancana Karya Satya secara rinci, termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai yang diusulkan. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam perhitungan masa kerja yang menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan penerima tanda kehormatan." Dalam penjelasannya, Gian Martika Kuswandi juga mengingatkan agar setiap unit kerja memastikan kesesuaian data identitas pegawai, meliputi nama, nomor induk pegawai, pangkat, jabatan, serta jenis tanda kehormatan yang diusulkan. Kelengkapan dokumen pendukung menjadi syarat penting dalam mempercepat proses verifikasi dan validasi data.
Rapat ini menjadi forum koordinasi penting dalam memastikan proses pengusulan Satyalancana Karya Satya berjalan sesuai ketentuan serta memenuhi prinsip akuntabilitas. Melalui verifikasi yang cermat, diharapkan setiap usulan yang diajukan benar-benar mencerminkan rekam jejak pengabdian pegawai secara objektif. Kegiatan verifikasi dan validasi data ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa "Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya merupakan bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi aparatur yang telah menunjukkan loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas."
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unit kerja dapat memahami prosedur pengusulan tanda kehormatan secara komprehensif sehingga proses administrasi dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, penghargaan Satyalancana Karya Satya dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara.
KANWIL KEMENKUM BABEL
