Sungailiat – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, beserta jajaran melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Bangka, Syahabudin, Selasa (24/02/2026).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara Kemenkum dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, sekaligus memastikan kualitas regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Johan Manurung menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis membangun sinergi dalam pembentukan produk hukum di daerah, termasuk pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya dalam monitoring dan evaluasi Propemperda, pendampingan pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum, analisis dan evaluasi Perda, serta pengharmonisasian Ranperbup tentang Manajemen Kas pada Rekening Kas Umum Daerah,” ungkap Johan.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penilaian IRH Tahun 2025.

“Kabupaten Bangka pada penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 memperoleh skor 98,60 dengan kategori AA (Istimewa). Kami berharap melalui pendampingan yang dilakukan hari ini, perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johan mengajak Pemerintah Kabupaten Bangka untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang masih berlaku.

“Kantor Wilayah memiliki tugas dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh JFT Analis Hukum. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan peninjauan regulasi existing untuk menilai efektivitas keberlakuannya. Kami mengajak Pemda Kabupaten Bangka untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda yang berlaku agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Rahmat Feri Pontoh menegaskan bahwa fungsi harmonisasi dan pembulatan konsepsi Ranperda maupun Ranperkada merupakan tahapan krusial dalam menjamin kualitas regulasi daerah.

“Pengharmonisasian bukan hanya aspek administratif, tetapi juga substansial. Kami memastikan setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memiliki kejelasan norma dan kepastian hukum dalam implementasinya. Pendampingan ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola regulasi berbasis data dan evaluasi,” jelas Rahmat.

Ia menambahkan bahwa melalui pendampingan yang terstruktur, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bangka dapat menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahabudin menyambut baik inisiasi koordinasi tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bangka mengapresiasi Kantor Wilayah yang telah mengawal setiap pembentukan regulasi, khususnya di Kabupaten Bangka. Melalui Indeks Reformasi Hukum, kami berharap kualitas tata kelola regulasi dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang responsif, adil, bersih, dan akuntabel sesuai agenda reformasi birokrasi,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja, Kemenkum menyerahkan sertifikat hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bangka Tahun 2025 kepada Wakil Bupati Bangka dengan nilai 98,60 AA (Istimewa).

Turut hadir dari Kemenkum yakni Johan Manurung, Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan Muhamad Iqbal, Ketua Tim Kerja BSK Ismail, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta JFT Analis Kekayaan Intelektual.

Dari Pemerintah Kabupaten Bangka hadir Wakil Bupati Syahabudin, Pj. Sekretaris Daerah Toni Marza, Asisten Administrasi Umum Ernawati, Inspektur Daerah Darius, Kepala Bappeda Pan Budi Marwoto, Kepala BPPKAD Heriyadi, serta perwakilan Bagian Hukum dan Bagian Keuangan dan Aset.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara Kemenkum dan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL 

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Rapat Diskusi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (24/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya dalam memastikan efektivitas tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Rapat menghadirkan Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati sebagai keynote speaker. Turut hadir Kepala Bidang Penilaian Manfaat dan Dampak Pembangunan Hukum Nasional Ilham Fadhlan Putuhena, Ketua Tim Penyusunan Perencanaan Hukum Raymond Sitorus, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkum RI, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dari seluruh Indonesia.

Dari Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, CPNS Perancang, serta Magang Kemenaker.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan dilakukan terhadap seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, hingga pemantauan dan evaluasi. Penilaian dilaksanakan berdasarkan variabel hasil (output), tata kelola pelaksanaan, serta kesesuaian dan relevansi pengaturan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pada sesi diskusi, para JFT Perancang dari berbagai Kantor Wilayah menyampaikan pengalaman implementasi UU P3 di daerah. Beberapa isu yang mengemuka antara lain efektivitas harmonisasi rancangan peraturan daerah, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi, serta kendala teknis dan administratif dalam penyusunan dan pembahasan Raperda.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

“Kegiatan pemantauan dan peninjauan ini sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan telah berjalan sesuai prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif di daerah. Kami di Kanwil berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas harmonisasi dan pembinaan perancang,” ujar Johan.

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa forum diskusi ini memberikan ruang refleksi sekaligus evaluasi teknis terhadap praktik pembentukan regulasi di wilayah.

“Melalui pemantauan ini, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, khususnya dalam perencanaan dan harmonisasi Raperda. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta optimalisasi fungsi pemantauan dan evaluasi menjadi kunci untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif,” jelas Rahmat.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kapasitas JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kualitas produk hukum di daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta rekomendasi perbaikan yang konstruktif, guna mewujudkan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.

KANWIL KEMENKUM BABEL 

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (23/02/2026) di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam menjajaki penguatan kolaborasi berbasis data untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU M. Bang Bang. Dari pihak BPS Babel hadir Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sugeng Arianto, Ketua Tim Kerja Distribusi Yustina Ambarsari, serta Ketua Tim Kerja Humas Eka Pattinama.

Dalam sambutannya, Johan Manurung menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPS Babel serta menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan menggali peluang kerja sama strategis yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua instansi. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik yang valid dan terukur dalam mendukung perumusan kebijakan maupun peningkatan layanan.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan Kanwil serta memaparkan struktur organisasi, ruang lingkup tugas, dan fungsi BPS, termasuk peran strategis bidang distribusi dan pelayanan informasi statistik dalam mendukung kebutuhan data sektoral.

Dalam diskusi, kedua pihak mengidentifikasi sejumlah potensi kerja sama. Di antaranya pemanfaatan data statistik BPS untuk mendukung layanan Kekayaan Intelektual, khususnya dalam pemetaan potensi UMKM, ekonomi kreatif, dan kerajinan lokal di Bangka Belitung. Data tersebut dinilai penting untuk mendorong perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual berbasis potensi daerah.

Selain itu, dibahas pula penggunaan data kelembagaan dan sosial-demografi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pendekatan berbasis data diharapkan mampu memperkuat analisis kebutuhan layanan serta meningkatkan efektivitas kebijakan pelayanan.

Kedua instansi juga membuka peluang penyelenggaraan kegiatan bersama, seperti sosialisasi, knowledge sharing, maupun penyusunan profil data tematik sesuai kebutuhan Kanwil. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan informasi dan penyusunan kebijakan berbasis evidence-based policy.

Pembahasan turut menyoroti kemungkinan pertukaran data yang diperlukan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, dengan tetap mematuhi kerangka Satu Data Indonesia serta mekanisme resmi permintaan data sesuai ketentuan BPS.

BPS Babel menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rencana kerja sama melalui koordinasi teknis, termasuk penunjukan focal point, penyusunan daftar kebutuhan data prioritas, serta perencanaan use case pemanfaatan data guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenkum.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa kolaborasi berbasis data merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih akurat, responsif, dan terukur. “Penguatan pelayanan harus ditopang oleh data yang kredibel. Sinergi dengan BPS menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih operasional guna memperkuat kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam penguatan pelayanan berbasis data di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Masjid Al Ikhwan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Kajian Harian Bulan Ramadhan pada Senin (23/02/2026) pukul 12.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan mental dan spiritual pegawai selama bulan suci Ramadhan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari.

Kajian diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Al Ikhwan Kanwil dan menjadi momentum penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana membangun kebersamaan serta meningkatkan kualitas ibadah di tengah aktivitas kedinasan.

Pada kesempatan tersebut, materi kajian disampaikan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dengan tema “Kewajiban Utama Seorang Muslim terhadap Muslim Lainnya.” Dalam penyampaiannya, beliau menguraikan enam kewajiban utama seorang Muslim terhadap sesama Muslim sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Pertama, menjawab salam. Disampaikan bahwa salam merupakan doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Mengucapkan dan menjawab salam menjadi wujud ukhuwah dan penghormatan antar sesama Muslim.

Kedua, memenuhi undangan. Menghadiri undangan, khususnya walimatul ‘ursy, merupakan bentuk dukungan sosial dan penguatan silaturahmi, selama tidak terdapat halangan syar’i.

Ketiga, memberi nasihat. Setiap Muslim berkewajiban memberikan nasihat yang tulus dan jujur ketika diminta, serta saling mengingatkan dalam kebaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral.

Keempat, mendoakan yang bersin. Apabila seorang Muslim bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka dianjurkan untuk mendoakannya dengan mengucapkan Yarhamukallah sebagai doa agar mendapatkan rahmat Allah SWT.

Kelima, menjenguk yang sakit. Menjenguk saudara yang sakit merupakan bentuk empati dan solidaritas, sekaligus sarana memberikan dukungan moril serta doa kesembuhan.

Keenam, mengantarkan jenazah. Mengurus dan mengantarkan jenazah sesama Muslim ke pemakaman menjadi penghormatan terakhir sekaligus kewajiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga penting diterapkan dalam lingkungan kerja. “Ramadhan menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan kepedulian, serta membangun budaya kerja yang dilandasi nilai spiritual dan kebersamaan,” ujarnya.

Melalui kajian harian ini, diharapkan seluruh pegawai dapat semakin meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat solidaritas, serta menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 23 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) ke Lembaga Bantuan Hukum PDKP Bangka Belitung dan LBH HAM Pancasila pada Senin (23/2) pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sejalan dengan Asta Cita Presiden poin ke-7 tentang Reformasi Hukum serta amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum.
Perkuat Peran Posbankum sebagai Garda Terdepan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil membentuk 393 Posbankum Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah. Kehadiran Posbankum ini menjadi wujud nyata negara dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan cuma-cuma.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh yang melalui Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Babel, menegaskan bahwa koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam mengoptimalkan operasional Posbankum Desa/Kelurahan. 

Tim BPHN menyampaikan bahwa Posbankum Desa bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wadah strategis untuk:
• Konsultasi hukum masyarakat;
• Mediasi sengketa di tingkat desa;
• Advokasi dan pendampingan hukum akar rumput.

Dengan demikian, Posbankum diharapkan menjadi pintu pertama penyelesaian konflik sebelum berlanjut ke ranah pengadilan.
Optimalisasi Pelaporan melalui Sistem BPHN

Dalam kegiatan tersebut, para paralegal dari kedua lembaga Bantuan Hukum dipandu langsung oleh Tim BPHN dalam pengisian laporan layanan melalui aplikasi Posbankum Desa/Kelurahan yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pelaporan harian dinilai krusial untuk memastikan:
• Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja sebagai bukti pelaksanaan tugas pendampingan, konsultasi, dan mediasi;
• Evaluasi dan Monitoring Berkala oleh BPHN;
• Pencatatan Data Kasus Secara Real-Time agar setiap layanan terdokumentasi dengan baik;
• Pemetaan Sebaran Layanan dan Jenis Kasus di tingkat desa/kelurahan;
• Pertanggungjawaban Dukungan Anggaran operasional Posbankum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan bahwa penguatan Posbankum Desa/Kelurahan bukan hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, melainkan sebagai strategi konkret dalam membangun sistem layanan hukum berbasis komunitas.

“Posbankum harus menjadi problem solving center di tingkat desa. Paralegal tidak hanya hadir untuk memberikan konsultasi, tetapi juga mampu melakukan identifikasi awal persoalan hukum masyarakat, memediasi konflik sosial, serta memastikan setiap warga terutama yang kurang mampu mendapatkan perlindungan hukum yang setara,” ujar Rahmat Feri Pontoh.

Ia menambahkan bahwa kualitas layanan menjadi fokus utama pembinaan. Standar layanan, ketepatan pelaporan melalui sistem aplikasi Posbankum Desa/Kelurahan milik BPHN, serta responsivitas terhadap pengaduan masyarakat merupakan indikator kinerja yang terus dimonitor oleh Kanwil.

Menurutnya, pelaporan yang tertib dan real-time bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen pengendalian manajemen layanan bantuan hukum. Data yang akurat akan menjadi dasar evaluasi, pemetaan kebutuhan hukum masyarakat desa, serta bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut.

Rahmat Feri Pontoh juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Organisasi Bantuan Hukum (OBH), pemerintah desa, dan Kanwil dalam memastikan Posbankum berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Sinergi ini harus terus diperkuat. Posbankum adalah wajah negara di tingkat desa dalam memberikan akses keadilan. Oleh karena itu, kita harus memastikan kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui sistem pelaporan rutin, layanan Posbankum dipastikan berjalan secara formal, terstruktur, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan budaya hukum masyarakat di Bangka Belitung.

Sinergi untuk Akses Keadilan yang Inklusif, Koordinasi ini sekaligus mempertegas peran paralegal dan perangkat desa sebagai garda terdepan layanan hukum bagi masyarakat rentan. Dengan dukungan OBH dan penguatan sistem pelaporan, Posbankum Desa/Kelurahan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala demi memastikan akses keadilan benar-benar hadir hingga ke pelosok desa.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Internal pada Senin (23/02/2026) bertempat di Ruang Rapat Lantai II. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, dan dihadiri oleh jajaran JFT Perancang Perundang-undangan, JFT Penyuluh Hukum, serta JFT Analis Hukum.

Dalam arahannya, Rahmat Feri Pontoh menekankan pentingnya penguatan dan peningkatan pengelolaan media sosial Kanwil Kemenkum secara lebih terstruktur, konsisten, dan strategis. Ia menyampaikan bahwa media sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana dokumentasi kegiatan, melainkan sebagai instrumen strategis komunikasi publik yang mencerminkan kinerja dan integritas institusi.

Menurutnya, setiap kegiatan, capaian kinerja, program layanan, hingga inovasi yang dilaksanakan harus dipublikasikan secara cepat, akurat, dan dikemas secara menarik serta informatif. Publikasi yang baik menjadi bagian dari upaya membangun citra positif, meningkatkan transparansi layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkum.

Rahmat Feri Pontoh juga menegaskan pentingnya sinergi antarbidang dan satuan kerja dalam mendukung penyediaan bahan publikasi yang berkualitas. Koordinasi yang efektif dinilai menjadi kunci dalam menjaga konsistensi frekuensi unggahan serta meningkatkan kreativitas konten.

Selain itu, optimalisasi fitur media sosial, peningkatan kualitas visual dan narasi, serta pemanfaatan momentum isu aktual menjadi faktor penting dalam meningkatkan engagement dan interaksi publik. Pendekatan berbasis strategi komunikasi yang adaptif dinilai mampu memperluas jangkauan informasi dan memperkuat positioning Kanwil di ruang digital.

Seluruh jajaran didorong untuk memiliki sense of belonging terhadap akun resmi Kanwil dengan turut mendukung penyebarluasan konten melalui kanal masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memperluas distribusi informasi sekaligus meningkatkan rating dan performa media sosial secara keseluruhan.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa penguatan komunikasi publik melalui media sosial merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. “Strategi komunikasi yang terarah dan konsisten akan memperkuat eksistensi institusi serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.

Melalui komitmen bersama dan kerja sama yang solid, Divisi P3H optimistis Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dapat terus meningkatkan kualitas publikasi dan menjadi salah satu akun media sosial teraktif di lingkungan Kementerian Hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari Bank Mandiri Cabang Pangkalpinang pada Senin (23/02/2026) di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah. Pertemuan tersebut menjadi forum penjajakan awal kerja sama di bidang layanan perbankan dan pengelolaan keuangan.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar serta Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Edi Kurniawan. Dari pihak Bank Mandiri Pangkalpinang hadir Kepala Cabang Angga Umbara beserta tim marketing.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Mandiri memaparkan rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan layanan payroll sebagai sistem penggajian ASN. Skema ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan waktu, serta keamanan proses pembayaran gaji melalui sistem perbankan yang terintegrasi dan terdigitalisasi.

Selain layanan payroll, Bank Mandiri juga menyampaikan ketertarikannya untuk mendukung pengelolaan Koperasi Pegawai Kanwil melalui pemanfaatan berbagai layanan perbankan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan koperasi, meningkatkan transparansi transaksi, serta mendorong efisiensi operasional.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama yang ditawarkan. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama akan melalui proses telaah dan kajian internal terlebih dahulu guna memastikan kesesuaian dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Setiap rencana kerja sama harus dikaji secara komprehensif, baik dari aspek regulatif, administratif, maupun manfaatnya bagi pegawai dan organisasi. Prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik tetap menjadi prioritas,” ujar Johan Manurung.

Pertemuan berlangsung efektif dan konstruktif sebagai langkah awal penjajakan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan Bank Mandiri Pangkalpinang. Ke depan, hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal sesuai ketentuan yang berlaku.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar pada Senin (23/02/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif Kemenkum dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto.

Agenda utama Rapat Paripurna meliputi Pelantikan/Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD sisa masa jabatan 2024–2029, penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta penyampaian perubahan nama-nama anggota Kelengkapan DPRD dan pimpinan serta anggota fraksi.

Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pembukaan rapat, pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, prosesi pelantikan PAW Anggota DPRD, penandatanganan berita acara, serta penyematan lencana. Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan serta perubahan alat kelengkapan dewan dan fraksi, sebelum ditutup dengan Lagu Bagimu Negeri, foto bersama, dan pemberian ucapan selamat.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan ucapan selamat kepada Anggota PAW dan jajaran Badan Kehormatan DPRD yang telah dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Gubernur juga menekankan bahwa Badan Kehormatan memiliki peran strategis dalam menjaga marwah, integritas, serta etika lembaga legislatif. Komitmen dan dedikasi tinggi diperlukan guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik berjalan secara optimal.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kolaborasi yang harmonis diyakini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung menyampaikan bahwa kehadiran Kemenkum dalam forum Paripurna DPRD merupakan bagian dari komitmen untuk terus menjalin koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah. “Kolaborasi antar lembaga merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kehadiran Kanwil Kemenkum pada Rapat Paripurna tersebut sekaligus menegaskan dukungan terhadap penguatan fungsi kelembagaan legislatif dan terciptanya pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL