Tanjung Pandan – Dalam upaya memperkuat sinergitas dan kerja sama antara Kantor Wilayah dengan DPRD Kabupaten Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melakukan kegiatan rancangan produk hukum daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja DPRD Kabupaten Belitung, Selasa (03/02/2026).

Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dan dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan disambut dan diterima oleh Ketua DPRD, Vina Cristyn didampingi Sekretaris DPRD , Imam Fadli, dan Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, Edi Suprapto.

Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan tindak lanjut Kunjungan dari tim DPRD Kabupaten Belitung ke Kantor Wilayah terkait konsultasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Perlindungan dan Pelestarian Batu Satam.

Harapannya setiap pembentukan produk hukum daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengundangan dihasilkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan Bahwa berdasarkan data jumlah Perda dan Perkada yang existing di Kabupaten Belitung mencapai 1693, dengan jumlah tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mencegah terjadinya potensi tumpang tindih regulasi sebagaimana amanat dari asta cita Presiden RI.

Dengan banyaknya regulasi yang berlaku, diharapkan DPRD Kabupaten Belitung dalam melahirkan regulasi didasarkan pada implementasi dari RPJMD serta dalam pelaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ketua DPRD, Vina menyambut baik kerja sama dan sinergi yang Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung, bahwa DPRD  Kabupaten Belitung melihat Kantor Wilayah  sebagai mitra strategis di dalam mengawal setiap pembentukan regulasi khususnya di Kabupaten Belitung.

Bahwa Tim DPRD Kabupaten Belitung telah menyampaikan kerja sama dengan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Hukum. Harapannya setiap produk hukum daerah yang disusun dapat terimplementasi dengan optimal dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung..

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan penguatan sinergi koordinasi persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Bangka Belitung (UBB). Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dimulai pukul 13.30 WIB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Babel dan pihak Universitas Bangka Belitung yang terdiri dari Dekan Fakultas Hukum UBB, Jeane Manik, dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UBB, Reko Dwi Salfutra.

Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Babel menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), serta Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis data dan hasil evaluasi yang lebih komprehensif. FKK dijadwalkan untuk segera dilaksanakan, menunggu arahan teknis dari BSK Pusat, dan akan melibatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Tim Kerja BSK juga mengumumkan hasil penilaian AIEK yang memperoleh nilai 100 dengan predikat unggul, yang mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Babel terhadap peningkatan kualitas analisis dan evaluasi kebijakan.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, diskusi lebih lanjut juga membahas penempatan mahasiswa magang di Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Universitas Bangka Belitung menyambut baik rencana ini dan melihat potensi besar untuk menyinergikan berbagai kegiatan seperti riset, magang, serta pengembangan kebijakan lainnya. Selain itu, UBB membuka kemungkinan penerapan program praktik kerja (PK) bagi mahasiswa, dengan memperhitungkan kebutuhan di lapangan yang signifikan.

UBB juga meminta dukungan data mengenai jumlah Posbankum yang tersedia dan estimasi jumlah mahasiswa yang dibutuhkan untuk penempatan dan penyesuaian kurikulum akademik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat program magang yang bermanfaat bagi kedua pihak.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, disepakati untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan Dekan Fakultas Hukum UBB, serta Nota Kesepahaman (MoU) antara pihak Kanwil Kemenkum Babel dengan Universitas Bangka Belitung sebagai payung hukum untuk kerja sama ini.

Selain itu, dalam diskusi juga dibahas perubahan target kegiatan yang tidak hanya berfokus pada output administratif, namun juga outcome yang berdampak nyata. Salah satu rencana konkret adalah penyusunan buku sebagai hasil kolaborasi antara kedua pihak. Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, menegaskan persetujuannya atas rencana tersebut dan menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel saat ini tengah melakukan pemetaan permasalahan hukum yang berkembang di wilayah Bangka Belitung sebagai dasar penyusunan kebijakan dan bahan kajian bersama. Dekan UBB turut menegaskan bahwa laporan hasil kegiatan dan riset dapat dijadikan produk akademik yang bernilai ilmiah dan dapat dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dari Kanwil Kemenkum Babel untuk terus memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan tinggi guna mendukung pembangunan kebijakan berbasis data serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum di wilayah Bangka Belitung.

Kanwil Kemenkum Babel

Tanjung Pandan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Belitung. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Belitung, Selasa (3/2/2026).

Adapun 3 (tiga) Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi antara lain:
1. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Ranperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
3. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, yang dalam arahannya, disampaikan bahwa pelaksanaan harmonisasi merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses harmonisasi dilakukan dengan memperhatikan aspek substantif dan teknis penulisan agar setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih norma.

Pengharmonisasian terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagaimana dimaksud dari aspek substantif secara keseluruhan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung, Paryanta, menyampaikan bahwa urgensi perubahan dan pencabutan ranperda yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika, kehidupan ketatanegaraan, dan perkembangan hukum di dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung juga memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Babel atas fasilitasi yang diberikan dalam proses pengharmonisasian tiga Ranperda. Ia berharap hasil harmonisasi dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses harmonisasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas regulasi daerah, menciptakan keselarasan hukum, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Belitung.

Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung antara lain Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung, Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Muhammad Iqbal, dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sementara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, hadir Kepala Inspektorat Daerah Paryanta, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fari, Sekretaris BPKAD Riyadi, Kepala Bagian Hukum Wigman Wudie, serta perwakilan dari BAPPEDA Kabupaten Belitung.

Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa“Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, adaptif terhadap dinamika sosial, dan implementatif di lapangan. Setiap proses harmonisasi yang kami lakukan bertujuan agar kebijakan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Johan.

Ia juga menambahkan bahwa melalui kolaborasi yang sinergis antara pusat dan daerah, Kanwil Kemenkum Babel akan terus memperkuat perannya sebagai legal advisor pemerintah daerah dalam membangun tata kelola regulasi yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangka untuk membahas isu terkait kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak cipta dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antarinstansi dalam melindungi dan mengelola kekayaan intelektual daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual, Erlangga Hadi Wibowo menyampaikan pentingnya upaya bersama dalam mengatasi permasalahan terkait hak cipta, khususnya dalam hal penggunaan dan penguasaan hak cipta atas logo LAM (Lembaga Adat Melayu). Salah satu fokus diskusi adalah mengenai penetapan apakah hak cipta logo tersebut akan diserahkan kepada LAM sebagai pemegang hak cipta atau tetap berada pada pencipta. Diperlukan forum lebih lanjut antara LAM dan pencipta untuk mencapai kesepakatan yang jelas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Selain itu, pertemuan juga membahas kemungkinan Setanjak, sebuah ekspresi budaya tradisional Bangka, untuk didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Meskipun Setanjak baru berkembang sejak tahun 2017, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait persyaratan utama pencatatan KIK, yaitu keberadaan ekspresi budaya tersebut yang harus berusia minimal 50 tahun dan masih hidup serta dilestarikan hingga saat ini.

Kepala divisi Pelayanan Hukum, Kaswo menambahkan Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Disparbud Bangka, serta meningkatkan komitmen bersama dalam melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual daerah. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan hak cipta dan budaya tradisional dapat terlindungi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan, "Kami sangat mendukung upaya penguatan pengelolaan kekayaan intelektual di Bangka Belitung, terutama terkait dengan hak cipta dan pelestarian budaya daerah. Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Disparbud Bangka sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual kita terlindungi dengan baik. Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, kita bisa mencapai kesepahaman yang saling menguntungkan antara pencipta dan LAM serta memastikan ekspresi budaya tradisional seperti Setanjak dapat terus dilestarikan dan diakui secara legal."

Kanwil Kemenkum Babel terus mendorong penguatan pelindungan kekayaan intelektual di Bangka Belitung melalui koordinasi yang intensif dengan berbagai instansi terkait, agar kekayaan intelektual daerah dapat berkembang dengan baik dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada Selasa, 3 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), bersama jajaran terkait.

Pengawasan dilakukan terhadap Notaris Yokue Adi Nursahid di Kabupaten Bangka Tengah dan Notaris Nur Ichsan di Kota Pangkalpinang, bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap PMPJ serta menjamin transparansi dan keabsahan data pengguna jasa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melindungi pejabat pelapor dari risiko hukum dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).

Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, menyatakan, "Pengawasan PMPJ ini merupakan upaya kami untuk memastikan notaris bekerja secara profesional, meminimalkan risiko hukum, dan mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme."

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menyampaikan, "Kami terus memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, menjaga integritas, dan berperan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme."

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) telah melaksanakan penyerahan dua lembar stiker legalisasi pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di Lobby Kantor Wilayah. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan oleh Bidang Administrasi Hukum Umum, atas nama Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung. Dokumen yang dilegalisasikan berupa Ijazah Translate dan Transkrip Nilai Translate untuk keperluan administrasi pendidikan di Taiwan.

Pemohon, Veldi Handi Rachmadan, yang mengajukan permohonan legalisasi dokumen, menyampaikan bahwa dokumen ini diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Veldi mengungkapkan apresiasinya terhadap sistem pelayanan yang ada, terutama melalui aplikasi AHUSIGAP BABEL. Ia menyatakan bahwa sistem ini memudahkan proses pengajuan legalisasi, di mana ia didampingi oleh operator yang responsif, dan proses verifikasi dokumen berjalan sangat cepat. “Hanya dalam tiga hari kerja, permohonan saya sudah selesai, saya sangat berterima kasih atas layanan yang cepat dan efisien ini,” ujar Veldi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo berpesan, “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan administrasi hukum, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dokumen, dan mendukung berbagai kegiatan internasional.”

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pelayanan legalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum Babel untuk memberikan kemudahan dalam layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat. Johan berharap, melalui layanan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengurus kebutuhan administrasi hukum, terutama dalam melaksanakan aktivitas di luar negeri.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan koordinasi dan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Belitung pada Selasa, 3 Februari 2026, di Kantor DPRD Belitung. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon dukungan terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual, yang akan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di tingkat daerah.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, beserta jajaran, juga tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, serta anggota DPRD lainnya, yang mendukung penuh rencana tersebut. Selain itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Fery Pontoh, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Adi Riyanto, serta tim terkait juga turut hadir dalam koordinasi ini.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pembentukan Perda tentang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Belitung sangat penting untuk membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, khususnya dalam pembinaan hukum dan pengelolaan kekayaan intelektual. Johan berharap dengan adanya regulasi ini, pemda dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang berpotensi mengembangkan ekonomi daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, menyambut baik kunjungan ini dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pembentukan Perda KI, dengan harapan dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pemanfaatan kekayaan intelektual.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi P3H, Rahmat Fery Pontoh, menjelaskan tentang pentingnya evaluasi terhadap regulasi yang ada di Kabupaten Belitung. Ia menyampaikan bahwa regulasi yang ada saat ini sudah mengalami kelebihan beban (obesitas), sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi agar regulasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi daerah dan dapat mendukung pembentukan Perda yang efektif.

Kepala Bidang KI, Adi Riyanto, juga memaparkan bahwa pembentukan Perda tentang Kekayaan Intelektual ini adalah bagian dari program nasional yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuan utama adalah untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Diharapkan, melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang baik, Kabupaten Belitung dapat memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo berpesan, “Kami mendukung penuh langkah ini karena pembentukan Perda KI akan memberi dasar hukum yang kuat untuk mengelola kekayaan intelektual di daerah, dan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal.”

Di akhir kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan, “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung pembentukan Perda Kekayaan Intelektual ini, karena tidak hanya akan memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual, tetapi juga membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, kami yakin bahwa regulasi ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat Belitung.”

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang, 3 Februari 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) telah melaksanakan Rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum Babel, antara lain Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar; Kepala Bidang AHU, M. Bang Bang; Kepala Tim Humas RB & TI, Sriyani Agustina; Kepala Tim Program dan Pelaporan, Margaret; Sekretaris Tim Kerja BSK, Poppy, serta JFT Kemenkum Babel, CPNS, dan peserta magang.

Dalam rapat tersebut, Ibu Triandini Oscar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, memberikan arahan yang tegas terkait dengan pentingnya pengumpulan data dukung yang diperlukan. "Penting untuk kita semua memahami bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas ini bergantung pada kerjasama yang solid antar setiap pegawai. Jangan sampai tugas ini hanya dipikul oleh satu pihak saja. Setiap anggota tim Pokja harus proaktif dan berkontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya. Ibu Triandini juga menambahkan, "Data dukung yang diminta harus segera dipenuhi, karena itu adalah bagian dari evaluasi untuk penilaian WBK/WBBM kita. Kerja sama antarpegawai sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengumpulan data tersebut."

Sementara itu, Pak M. Bang Bang menyampaikan bahwa meskipun tidak ada perubahan signifikan pada SK 2026 dibandingkan dengan SK 2025, penambahan CPNS menjadi bagian penting dalam struktur organisasi terbaru. Beliau berharap Kemenkum Babel dapat meraih predikat WBBM pada tahun ini dan berhasil mengumpulkan seluruh data dukung yang diperlukan.

Ibu Sriyani juga menyoroti penyesuaian anggota tim terkait data dukung yang diminta, yang sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB. Beliau menambahkan bahwa matriks rencana kerja tahunan 2025 dan 2026 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan informasi lebih lanjut akan segera disebarkan ke grup.

Di akhir rapat, Ibu Poppy meminta kerja sama seluruh pihak untuk mengisi link survei SPKP dan SPAK, yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian WBBM.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan, "Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas yang bersih dan melayani. Tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi Kanwil Kemenkum Babel untuk meraih predikat WBBM dan meningkatkan kinerja kami dalam memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat."

Dengan upaya dan kerja sama yang solid, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat terus memperkuat integritas dan layanan publiknya, menuju arah yang lebih baik dan lebih profesional.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Belitung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum KUHP dan Pembinaan Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan serta Mekanisme Pelaporan bagi Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung, bertempat di Kantor Bupati Belitung, Rabu (3/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan se-Kabupaten Belitung dan dihadiri oleh unsur internal Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung serta unsur Pemerintah Kabupaten Belitung.

Mewakili Bupati Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan bantuan hukum yang cepat, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan semangat access to justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung. Dalam sambutannya, Johan Manurung menyampaikan bahwa Kabupaten Belitung telah berhasil membentuk 42 Posbankum pada 42 desa dan kelurahan, dengan jumlah 344 paralegal, dan 218 di antaranya telah mengikuti pelatihan.

Lebih lanjut, Johan Manurung menegaskan bahwa pembinaan paralegal ini merupakan upaya konkret mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Paralegal Posbankum diharapkan mampu menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan, khususnya melalui edukasi hukum, pendampingan awal non-litigasi, konsultasi, serta penyelesaian permasalahan hukum secara damai melalui mediasi.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, atas capaian predikat istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

Materi kegiatan disampaikan oleh JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ferry Yulianto, yang memaparkan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam paparannya disampaikan bahwa KUHP Baru resmi berlaku mulai 2 Januari 2026, dengan paradigma pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan, serta mengedepankan alternatif pemidanaan untuk mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sudihastuti, menyampaikan materi terkait mekanisme pelaporan bagi Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan, di mana seluruh paralegal diwajibkan untuk aktif melaporkan setiap kegiatan dan layanan hukum yang dilakukan melalui aplikasi Form Posbankum sebagai bentuk akuntabilitas dan pemantauan kinerja.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan sharing antara narasumber dan para peserta paralegal, yang berlangsung interaktif dan antusias.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas paralegal Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan bantuan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menambahkan, “Kami berharap dengan adanya pembinaan ini, para paralegal semakin memahami tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Dengan dukungan ini, kita bisa memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum yang adil dan manusiawi.”

KANWIL KEMENKUM BABEL

Bangka Belitung, 3 Februari 2026 — Dalam upaya mendukung Program Asta Cita ke-7 dan meningkatkan budaya hukum di tengah masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi strategis terkait pengumpulan data permasalahan hukum di Kabupaten Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, dimulai pukul 08.30 WIB s.d selesai bertempat di Ruang Kasat Reskrim Polres Belitung serta Lobi Kejaksaan Negeri Belitung.

Koordinasi dilaksanakan oleh Tim dari BPHN Kanwil Kemenkum Babel yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, melalui para Penyuluh Hukum kanwil Ferry Yulianto, M. Ariyanto, Sudihastuti, Sofian, dan Rizki Amalia. Dari pihak penegak hukum hadir Kasat Reserse Kriminal AKP I Made Yudha Suwikarma, S.Tr.K., S.I.K., M.Si. serta Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Belitung, Indar Putri, S.H.

Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertujuan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta memetakan kasus atau isu hukum secara komprehensif sehingga penyelesaian dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Polres Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung, terungkap beberapa permasalahan hukum yang menonjol dalam dua tahun terakhir, antara lain:
Tindak Pidana Pencurian, dengan karakteristik pelaku yang beragam, termasuk lanjut usia dan anak-anak, yang menimbulkan dilema dalam pendekatan hukum dan keadilan restoratif.

• Penipuan berbasis teknologi informasi, khususnya melalui tautan investasi digital yang merugikan masyarakat.
• Permasalahan pertanahan, seperti penguasaan tanah fiktif dan pemanfaatan tanah pihak lain yang dapat berujung sengketa berkepanjangan.
• Tindak Pidana Narkotika, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan meski masih relatif terkendali.
• Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan kejahatan konvensional lainnya yang berdampak pada rasa aman masyarakat.
• Penipuan Berkedok Arisan (Arisan Bodong) yang menyebabkan kerugian finansial.
• Permasalahan di sektor pertambangan, terutama aktivitas pertambangan ilegal dan penyelundupan timah yang berdampak pada aspek hukum, ekonomi, serta lingkungan.

Hasil koordinasi ini menjadi bagian penting dalam penyusunan peta permasalahan hukum, sekaligus sebagai bahan perumusan strategi pencegahan, penegakan hukum, dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.

Kegiatan berjalan dengan lancar serta mendapatkan respons positif dari Polres Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung. Ke depan, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung akan terus memperkuat sinergi lintas instansi, terutama dengan peran penyuluh hukum, untuk memutakhirkan data peta permasalahan hukum serta meningkatkan kualitas penyuluhan hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencegahan masalah hukum sejak dini dan mendorong terwujudnya kesadaran serta kepatuhan hukum di Kabupaten Belitung.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa "Upaya koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memahami permasalahan hukum di Belitung secara lebih mendalam. Dengan peta permasalahan hukum yang lebih jelas, kita bisa merancang kebijakan dan program yang lebih tepat guna. Ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong kesadaran hukum di masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi angka permasalahan hukum dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi masyarakat."

KANWIL KEMENKUM BABEL