Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menghadiri kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional memperluas akses layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum Republik Indonesia, didampingi Ahmad Riza Patria, Hasnuryadi Sulaiman, serta Min Usihen. Turut hadir unsur Forkopimda serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, serta Tim Kerja Program BPHN Kanwil Kemenkum Babel.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan resmi, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta penayangan video Posbankum Nasional yang menampilkan kebijakan, capaian, dan peran strategis Pos Bantuan Hukum dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum masyarakat secara nonlitigasi di tingkat desa dan kelurahan. Video tersebut menegaskan pentingnya Posbankum sebagai instrumen penguatan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memaparkan capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah provinsi tersebut, termasuk sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan. Sinergi ini dinilai menjadi kunci keberlanjutan layanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada sesi sambutan, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Desa dan PDT dalam mendukung penguatan Posbankum sebagai sarana perlindungan dan pelayanan hukum bagi masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur desa dan paralegal, serta integrasi Posbankum dengan agenda pembangunan desa berkelanjutan.

Dukungan juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperluas dan memperkuat Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan. Upaya ini diarahkan agar layanan hukum dapat diakses secara lebih dekat, cepat, dan berkeadilan oleh masyarakat.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum oleh Menteri Hukum Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput.

Dalam arahannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses, profesional, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ini menjadi referensi penting bagi penguatan layanan hukum di daerah. “Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan merupakan instrumen strategis untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung penguatan Posbankum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama serta doorstop Menteri Hukum Republik Indonesia yang didampingi Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala BPHN. Melalui peresmian ini, diharapkan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dapat berfungsi optimal dalam memberikan layanan hukum yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menerima audiensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat (30/1/2026) di Ruang Rapat Kantor Wilayah. Audiensi ini membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral sebagai upaya memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Audiensi dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Imam Wahyudi, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Ismail. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi awal untuk menyelaraskan substansi Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasannya, Imam Wahyudi menyampaikan bahwa Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral disusun untuk mengatasi berbagai konflik kepentingan di sektor pertambangan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan lingkungan hidup dari dampak aktivitas pertambangan. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih adil, khususnya bagi masyarakat di wilayah pertambangan rakyat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pada akhir Januari 2026 telah dilakukan penyesuaian susunan anggota Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar pembahasan Raperda dapat berjalan lebih fokus dan efektif. Pansus juga sempat menunda pembahasan untuk memperdalam kajian materi muatan Raperda guna memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yuridis dan teknis yang kuat.

Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan timah sebagai komoditas unggulan Bangka Belitung. Meskipun masih memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan timah memerlukan pengaturan yang ketat, terutama terkait aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, Raperda ini diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan peningkatan ekonomi daerah dengan upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Babel memberikan dukungan teknis dan konseptual dalam proses pembentukan peraturan daerah, khususnya dalam memastikan kesesuaian Raperda dengan sistem hukum nasional. Sinergi antara DPRD dan Kanwil Kemenkum Babel diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif.

Kanwil Kemenkum Babel

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan Rapat Protokoler dan Kehumasan pada Jumat (30/1/2026) bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan keprotokolan dan penguatan fungsi kehumasan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kedinasan yang profesional, tertib, dan berstandar.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Tim Protokol, Tim Humas, serta peserta magang. Kehadiran lintas unsur ini bertujuan menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas keprotokolan dan kehumasan.

Dalam rapat tersebut, dilakukan evaluasi pelaksanaan keprotokolan pada kegiatan dan acara resmi yang diikuti berdasarkan undangan dari instansi pemerintah lainnya. Disampaikan bahwa masih terdapat beberapa aspek koordinasi antarunit yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya penguatan komunikasi internal, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta peningkatan kesiapan tim protokol agar setiap kegiatan dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku.

Aspek dokumentasi kegiatan juga menjadi perhatian utama. Rapat membahas tata cara pengambilan foto dan video yang baik dan benar, dengan penekanan pada pentingnya dokumentasi yang representatif, informatif, dan memenuhi standar publikasi kehumasan. Dokumentasi yang berkualitas dinilai penting untuk mendukung kebutuhan informasi internal maupun eksternal, termasuk dalam membangun citra institusi yang profesional dan kredibel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa rapat protokoler dan kehumasan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan kedinasan terlaksana secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. “Penguatan koordinasi antarunit dan peningkatan kualitas dokumentasi menjadi kunci agar setiap kegiatan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu menyampaikan pesan institusi secara tepat kepada publik,” ujar Johan Manurung.

Ia juga menegaskan pentingnya disiplin dan komunikasi kedinasan. Setiap pegawai atau tim yang mengalami kendala atau berhalangan dalam melaksanakan tugas diminta untuk segera menyampaikan informasi kepada pimpinan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memungkinkan penyesuaian penugasan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa Kanwil Kemenkum Babel masuk dalam nominasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh jajaran diimbau untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Rapat juga membahas kondisi rumah dinas yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan hunian, sekaligus menjaga aset negara agar tetap dalam kondisi baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Melalui pelaksanaan rapat ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas keprotokolan dan kehumasan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kanwil Kemenkum Babel

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti rangkaian kegiatan paparan materi oleh para peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, sejak Senin hingga Jumat, 26–30 Januari 2026, bertempat di Lemhannas RI.

Paparan materi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran strategis pada minggu ketiga pelaksanaan P4N Angkatan LXIX. Dalam kegiatan ini, para peserta mempresentasikan pemahaman atas materi yang telah diterima sebelumnya dengan menjelaskan alur pikir, kerangka analisis, serta sudut pandang masing-masing terhadap berbagai isu strategis nasional.

Kegiatan diikuti oleh para tutor, pimpinan tinggi Lemhannas RI, serta sebanyak 110 peserta P4N Angkatan LXIX Tahun 2026 yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi strategis. Forum ini menjadi ruang pembelajaran interaktif yang mendorong pertukaran gagasan, penguatan analisis, dan pendalaman perspektif kebangsaan dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta P4N Angkatan LXIX. Keikutsertaannya mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur, khususnya dalam membangun pemahaman strategis yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Kaswo menyampaikan bahwa kegiatan paparan materi ini memberikan ruang yang sangat strategis bagi peserta untuk menguji kedalaman pemahaman sekaligus mempertajam pola pikir dalam melihat persoalan kebangsaan secara menyeluruh. Menurutnya, proses paparan dan diskusi tidak hanya menekankan aspek konseptual, tetapi juga mendorong peserta untuk mampu mengaitkan isu-isu strategis nasional dengan praktik kepemimpinan dan pengambilan kebijakan yang konkret di instansi masing-masing.

“Paparan materi di Lemhannas RI menjadi sarana penting untuk melatih kemampuan analisis, sintesis, dan komunikasi kebijakan. Perspektif integratif dan lintas sektor yang diperoleh sangat relevan dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika nasional,” ungkap Kaswo.

Secara umum, paparan materi P4N bertujuan untuk mengaktualisasikan pemahaman peserta terhadap berbagai isu strategis nasional dalam kerangka ketahanan nasional. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi pembelajaran sekaligus penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, serta integrasi lintas sektor guna mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi pejabat Kanwil Kemenkum Babel dalam program strategis nasional seperti P4N Lemhannas RI merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pembekalan kepemimpinan strategis dan wawasan kebangsaan yang diperoleh melalui P4N akan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

“Melalui keikutsertaan dalam P4N Lemhannas RI, kami berharap para pejabat Kanwil Kemenkum Babel mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan yang visioner, berintegritas, serta memiliki kepekaan strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan hukum,” Tutup Johan Manurung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan silaturahmi dan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Jumat (30/1). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah ini bertujuan memperkuat koordinasi serta membahas pengembalian dan pembaruan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).

Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dan  jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Babel, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh,  Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bang Bang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Dari pihak pemerintah daerah hadir Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, Sekretaris Daerah, Erna Kunondo  serta tim pendamping pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembaruan permohonan harmonisasi Raperbup agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian substansi kebijakan TPP ASN dengan kondisi fiskal daerah, termasuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menjelaskan bahwa pengembalian harmonisasi Raperbup merupakan bagian dari proses penjaminan kualitas regulasi daerah. Menurutnya, penyesuaian Raperbup TPP ASN perlu dilakukan secara cermat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. “Harmonisasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan normatif, tetapi juga memperhitungkan aspek implementasi agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain isu harmonisasi regulasi, audiensi juga membahas berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi masing-masing instansi di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Pemetaan bersama tersebut diharapkan menjadi dasar perumusan langkah strategis dan tindak lanjut kerja sama yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Babel dan pemerintah daerah.

Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara taat asas, selaras dengan kebijakan nasional, dan responsif terhadap kondisi daerah. “Melalui koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan, kami mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif,” tutupnya.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Sosialisasi Transfer Knowledge Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Wilayah yang diselenggarakan secara hybrid pada Jumat (30/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran Kantor Wilayah dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan JDIH di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie, yang menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas aparatur di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam arahannya, disampaikan bahwa pembinaan JDIHN di wilayah menjadi faktor kunci dalam memastikan keterpaduan sistem hukum nasional yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh publik.

Pada sesi pemaparan, dijelaskan perubahan kebijakan penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 dan 2026, termasuk transformasi indikator penilaian yang kini dikelompokkan ke dalam empat variabel utama, yakni pengelolaan dokumen dan informasi hukum, aksesibilitas informasi hukum, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum, serta pengembangan JDIH. Reformulasi bobot penilaian tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas, akurasi, dan inovasi layanan JDIH secara berkelanjutan.

Peserta juga memperoleh penjelasan teknis mendalam terkait masing-masing variabel penilaian sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan di wilayah. Melalui pendekatan ini, Kantor Wilayah diharapkan mampu menjalankan fungsi pendampingan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis pada indikator kinerja yang objektif.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian kelompok wilayah untuk pelaksanaan sosialisasi teknis lanjutan. Pada sesi ini berlangsung proses transfer knowledge terkait strategi pembinaan, mekanisme pendampingan, serta penguatan koordinasi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah guna meningkatkan kinerja anggota JDIHN di daerah. Diskusi interaktif dan tanya jawab yang berlangsung aktif menjadi sarana penyamaan persepsi serta klarifikasi atas kebijakan dan teknis pelaksanaan di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam pernyataannya menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas pembinaan JDIHN di wilayah merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik di bidang hukum.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan transfer knowledge ini, kami semakin memahami arah kebijakan dan indikator penilaian JDIHN yang terbaru. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk mengoptimalkan peran pembinaan, memperkuat koordinasi dengan anggota JDIHN di daerah, serta mendorong pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan JDIHN di wilayah, sekaligus berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem dokumentasi dan informasi hukum nasional yang andal, modern, dan berkelanjutan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Forum Koordinasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Koordinasi dan Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah” pada Jumat, 30 Januari 2026, secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, serta perwakilan akademisi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting dalam pembentukan regulasi yang berkualitas. Harmonisasi yang optimal, menurutnya, dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian materi muatan dan memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah.

Pada sesi pemaparan materi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, menyampaikan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara sistematis untuk menghindari konflik norma, tumpang tindih pengaturan, serta kekosongan hukum. Harmonisasi vertikal dan horizontal disebut sebagai prasyarat utama dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgowansyah, memaparkan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Melalui mekanisme fasilitasi, evaluasi, dan klarifikasi, pemerintah pusat berupaya memastikan agar regulasi daerah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi berikutnya disampaikan oleh Alexander Palti, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan implementasi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara elektronik melalui Aplikasi E-Harmonisasi. Penerapan sistem digital ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi proses harmonisasi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa forum koordinasi ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Menurutnya, harmonisasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Johan Manurung menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus berperan aktif sebagai simpul koordinasi harmonisasi di daerah, termasuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem digital seperti E-Harmonisasi. “Melalui penguatan koordinasi, supervisi, dan pemanfaatan teknologi, kami berharap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Johan Manurung.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan penegasan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkepastian hukum. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan rencana pengembangan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (30/01/2026). Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan aktif pemerintah daerah,” ujar Menkum dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menkum menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai di luar pengadilan. Posbankum tidak hanya menghadirkan layanan hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang telah berlangsung selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur berhasil memediasi kasus terkait sengketa warga dalam hal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkap Menkum.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Semoga kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menkum.

Kemudian, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyebut Posbankum memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan konflik dapat dicegah sejak dini. Lebih lanjut, Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Desa PDT dalam pengembangan Posbankum dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan di Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dengan karakter geografis yang beragam Kalimantan Selatan memiliki tantangan dalam perataan akses keadilan. Menurutnya, melalui Posbankum yang hadir pada 2.015 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimatan Selatan dapat menjangkau akses keadilan hingga lapisan masyarakat terkecil dengan sinergi antar stakeholder.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Ia berharap melalui penguatan kapasitas dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Dengan dilatihnya Kepala Desa/Lurah dan Paralegal, akses hukum serta pelayanan dan pembinaan hukum di desa dan kelurahan diharapkan semakin luas dan merata,” ujar Alex.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat semakin merata serta mampu memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kanwil Kemenkum Babel

Bangka Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memberikan asistensi pengisian E-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2026 di Kabupaten Bangka Barat, Kamis (29/1). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi hukum daerah sekaligus penguatan akses keadilan bagi masyarakat.

Asistensi dilaksanakan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Bangka Barat dengan melibatkan pengelola JDIH pemerintah daerah, DPRD, serta Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Kanwil Kemenkum Babel menekankan pentingnya percepatan unggah produk hukum, mengingat keterbatasan waktu pelaporan E-Report JDIHN 2026 yang berakhir pada 5 Februari 2026 serta kondisi website JDIH yang baru selesai menjalani pemeliharaan.

Selain pendampingan teknis pelaporan, Kanwil Kemenkum Babel juga mendorong pengaktifan kembali JDIH DPRD Kabupaten Bangka Barat yang saat ini belum memiliki website aktif. Dukungan lintas perangkat daerah dinilai krusial agar dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum DPRD dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Kanwil Kemenkum Babel melakukan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Air Limau. Pembinaan ini menegaskan peran strategis Posbankum sebagai sarana layanan bantuan hukum bagi masyarakat desa, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi. Para paralegal didorong untuk aktif memberikan layanan dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui sistem yang telah disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung berharap pengelolaan JDIHN di daerah semakin optimal serta Posbankum desa mampu menjadi instrumen nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa optimalisasi JDIHN dan penguatan Pos Bantuan Hukum merupakan dua instrumen penting dalam mendukung tata kelola hukum yang transparan serta memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan JDIHN yang baik akan meningkatkan keterbukaan informasi hukum daerah, sementara Posbankum desa berperan strategis sebagai garda terdepan pelayanan hukum nonlitigasi di tingkat masyarakat. “Kami mendorong sinergi aktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan perangkat desa agar JDIHN dapat dikelola secara berkelanjutan serta Posbankum benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Johan Manurung.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung menerima kunjungan kerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dalam rangka mediasi dan konsultasi penyusunan produk hukum daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah, Kamis (29/1/2026).
Tim dari Sekretariat DPRD Belitung diwakili oleh Sekretaris DPRD Imam Fadli, Kabag Persidangan DPRD Edy Suprapto, serta Perencana Hendra Kurniawan disambut dan diterima secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh didampingi Ketua Tim Kerja Program Peraturan Perundang-undangan Muhamad Iqbal.

Sekretaris DPRD Belitung Imam Fadli dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungannya dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait penyampaian kerja sama penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Perlindungan dan Pelestarian Batu Satam.

Imam Fadli menyampaikan, urgensi penyusunan Ranperda ini adalah bahwa Batu Satam merupakan ikon khas, cinderamata, dan ornamen penting yang menunjang sektor pariwisata. Ranperda ini penting untuk mengatur tata cara perlindungan dan pemanfaatannya agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Disampaikan bahwa perlunya kajian awal seperti naskah akademik sebagai referensi dalam penyusunan ranperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan
Kantor Wilayah siap menerima permohonan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Belitung tentang Perlindungan dan Pelestarian Batu Satam.

Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, mengapresiasi atas sinergitas dan kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapannya produk hukum daerah yang disusun dapat terimplementasi dengan optimal dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung.

KANWIL KEMENKUM BABEL