Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru pada Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di Kanwil Kemenkum Babel mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh 20 peserta dari berbagai unit kerja.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo. Turut hadir Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, serta para pejabat struktural, JFT, dan CPNS Kanwil Kemenkum.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, menyampaikan bahwa rapat ini dimaksudkan untuk memetakan seluruh SOP yang saat ini berlaku berdasarkan SOTK terbaru. Selain itu, rapat ini bertujuan mengidentifikasi SOP yang harus disesuaikan, diperbarui, bahkan dihapus, demi menyesuaikan dengan dinamika organisasi yang baru. Beliau juga menekankan pentingnya penyeragaman format dan standar SOP agar selaras dengan pedoman Kemenkum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada kesempatan tersebut, sambutan Kepala Kantor Wilayah yang disampaikan oleh Kadivyankum, Kaswo, menjelaskan bahwa penyesuaian SOTK di lingkungan Kemenkum membawa dampak langsung terhadap proses bisnis dan pembagian tugas di setiap unit. Oleh sebab itu, evaluasi dan penyusunan ulang SOP menjadi keharusan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Saat ini, Kanwil Kemenkum Babel memiliki 30 SOP yang mencakup SOP Administrasi, Teknis, Pelayanan Publik, dan Inovasi. Seluruh SOP tersebut perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan perubahan organisasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang melibatkan seluruh peserta, mencakup pembahasan teknis, identifikasi kebutuhan, serta penyelarasan pemahaman lintas unit. Melalui forum ini, setiap divisi dapat memastikan bahwa penyusunan SOP yang baru benar-benar mengakomodasi kebutuhan operasional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Sebagai penegasan, Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa penyusunan SOP yang selaras dengan SOTK terbaru merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Beliau menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk memastikan setiap proses kerja memiliki standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kinerja organisasi yang kredibel dan adaptif terhadap perubahan.
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap seluruh unit kerja dapat bergerak seragam dalam menerapkan standar operasional yang telah disusun, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi.
KANWIL KEMENKUM BABEL
