Pangkalpinang, 9 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) berdasarkan RPJMN 2025–2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre pada Kamis (9/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, bersama para pimpinan/pewakilan Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Wahyu Hadoyo, menegaskan pentingnya penguatan dimensi keamanan laut sebagai bentuk kesiapan Indonesia menghadapi tantangan kedaulatan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang kompleks. Beliau menjelaskan bahwa Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) berperan sebagai indikator strategis dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program kerja, serta evaluasi situasi keamanan laut nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 141 Tahun 2024 dan PP Nomor 13 Tahun 2022.
Paparan narasumber dari berbagai instansi turut memperkaya substansi kegiatan ini. Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Provinsi Kep. Bangka Belitung, Subeki, memaparkan bahwa wilayah perairan Babel memiliki luas 42.591,19 km² dengan kawasan konservasi mencapai 627.612,9 hektare. Ia menyoroti potensi besar sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan nilai produksi mencapai Rp9,2 triliun per tahun, sekaligus menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap illegal fishing dan kegiatan usaha kelautan yang belum berizin.
Sementara itu, Kepala LPP Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, Eva Utami, menekankan peran riset kelautan dan ekonomi biru dalam mendukung peningkatan IKLN melalui riset kolaboratif lintas sektor yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dari perspektif keamanan, Subkor Opsintel BINDA Kep. Bangka Belitung, Asep Sujana, menyampaikan potensi pelanggaran di wilayah perairan seperti penyelundupan timah, BBM ilegal, rokok tanpa cukai, dan narkoba melalui pelabuhan tidak resmi. Ia merekomendasikan langkah strategis seperti penetapan zonasi laut yang tegas, penguatan aparat keamanan laut, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, Kepala Stasiun BMKG Depati Amir, Tri Agus Pramomo, menjelaskan peran vital BMKG dalam menyediakan informasi cuaca maritim dan peringatan dini gelombang tinggi guna mendukung keselamatan pelayaran, kegiatan perikanan, dan aktivitas ekonomi maritim lainnya.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang menyoroti sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan dan keamanan laut nasional di Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola hukum dan kebijakan nasional di bidang kelautan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Kanwil Kemenkum Babel – Pasti Kredibel!
