Pangkalpinang, 9 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti secara daring kegiatan BSK Hukum Policy Talks bertema “Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub” yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum Republik Indonesia, pada Kamis (9/10).
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh Kepala BSK Hukum RI, Andry Indrady, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkum seluruh Indonesia, Kepala Divisi P3H, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Kebijakan, serta narasumber Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, dengan Donny Michael sebagai moderator.
Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Sekretaris Tim Kerja BSK, Poppy Rinafany, serta jajaran analis hukum: Fitri KW, Winda, Defta Fahrun Setiady, dan CPNS BSK Hukum Kanwil Kemenkum Babel.
Dalam forum tersebut, Kepala BSK Hukum RI menegaskan bahwa Legal Policy Hub berfungsi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan hukum dan publik berbasis pendekatan pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang efektif, efisien, responsif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Paparan narasumber menekankan pentingnya penerapan analisis proyeksi (forecasting) sebelum kebijakan diimplementasikan, guna mengantisipasi potensi hambatan dan memastikan kebijakan berjalan konsisten sesuai arah strategis yang telah ditetapkan. Dengan metode ini, kebijakan publik diharapkan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan tanpa perlu banyak revisi setelah diterapkan.
Forum juga membahas keterkaitan erat antara ranah politik, administrasi, dan kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik, menurut narasumber, merupakan hasil interaksi dinamis antara pejabat politik sebagai penentu arah kebijakan dan pejabat karier sebagai pelaksana administrasi. Dalam konteks ini, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dimensi politik dan birokrasi agar terwujud sinergi yang memastikan kebijakan publik sejalan dengan visi pemerintah dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Tahapan proses kebijakan publik yang disampaikan meliputi identifikasi masalah, penentuan hasil yang diharapkan, pemilihan kebijakan yang sesuai, hingga evaluasi kinerja kebijakan. Pendekatan ini menegaskan bahwa perumusan kebijakan tidak boleh hanya reaktif terhadap persoalan yang muncul, tetapi juga proaktif dengan mempertimbangkan proyeksi jangka panjang untuk menghadapi dinamika sosial dan tantangan masa depan.
Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya tata kelola kebijakan berbasis bukti (evidence-based governance) dalam mendukung pemerintahan modern yang adaptif dan inovatif. Melalui Legal Policy Hub, kolaborasi lintas sektor diharapkan semakin kuat untuk melahirkan kebijakan yang inklusif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup oleh moderator Donny Michael, yang menegaskan bahwa sinergi antara BSK Hukum, Kanwil, dan para analis kebijakan merupakan kunci dalam membangun ekosistem perumusan kebijakan yang tangguh, responsif, dan berorientasi hasil.
Dengan keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan mendorong peran aktif dalam mewujudkan tata kelola kebijakan hukum yang berintegritas, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat.
Kanwil Kemenkum Babel – Pasti Kredibel!
