Pangkalpinang, 14 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) berpartisipasi dalam Seminar Nasional Memperkuat Ekosistem Inovasi Industri Pangan Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Produk Koperasi Merah Putih yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhammad Bang Bang, serta jajaran analis kekayaan intelektual, CPNS, dan PPNPN.
Seminar menghadirkan sejumlah narasumber lintas kementerian/lembaga, di antaranya Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal KemendesPDT, M. Ridha Haikal Amal, Direktur Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Mufli Asmawidjaja, Direktur Pengembangan Akses Pembiayaan dan Investasi Kemenparekraf, Anggara Hayun A., serta perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan Asosiasi Himbara.
Dalam sambutan pembukaan, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa merek kolektif merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta melindungi produk lokal dari dominasi merek global.
“Pelindungan dan peningkatan nilai produk Koperasi Merah Putih melalui pendaftaran kekayaan intelektual adalah keniscayaan. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban kita bersama untuk memastikan produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Menteri Supratman.
Ia menjelaskan bahwa merek kolektif tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai jaminan kepercayaan konsumen dan nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Sertifikat KI bahkan kini dapat digunakan sebagai jaminan fidusia, membuka akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi melalui dukungan regulasi seperti PP No. 24 Tahun 2022, POJK No. 19 Tahun 2025, dan Permen Ekonomi Kreatif No. 6 Tahun 2025.
“Kita ingin pelaku usaha kecil tidak sekadar punya produk, tetapi punya merek yang sah dan diakui hukum. Dengan begitu, koperasi dan UMKM memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi yang kuat,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, narasumber menekankan bahwa Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi wadah bersama bagi koperasi untuk mengonsolidasikan produk lokal dengan standar mutu dan sertifikasi yang seragam. Melalui pendekatan kolektif, koperasi dapat memperluas akses pasar, menekan biaya promosi, dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.
Program ini turut mendukung Asta Cita ke-2, ke-4, dan ke-6, yakni penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. Produk unggulan seperti gula semut, kopi lokal, dan olahan pangan tradisional menjadi contoh potensi desa yang bisa diangkat melalui merek kolektif.
Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi rendahnya pemahaman koperasi terhadap pendaftaran KI, perbedaan standar antaranggota, dan persepsi biaya tinggi. Oleh karena itu, edukasi serta pendampingan hukum dari Kanwil Kemenkum menjadi langkah penting untuk memastikan setiap koperasi memahami nilai strategis perlindungan merek.
Sesi kedua menyoroti posisi kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi baru yang berpotensi menjadi sumber pembiayaan produktif. OJK mendorong terbentuknya ekosistem pembiayaan berbasis KI, sementara Kemenparekraf mengembangkan lima tahapan penguatan koperasi berbasis KI: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi.
Melalui program ini, pelaku usaha mendapat pelatihan digital, akses ke e-commerce, dan pendampingan pembiayaan hingga Rp3 miliar untuk usaha berbasis potensi lokal. Upaya ini bertujuan memperkuat ekonomi desa yang mandiri, kreatif, dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendukung peningkatan kesadaran dan pendaftaran kekayaan intelektual di Bangka Belitung.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan koperasi dan UMKM melalui perlindungan kekayaan intelektual. Merek bukan hanya identitas, tetapi juga aset ekonomi yang berdaya guna dan berdaya saing,” ungkapnya.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Babel dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata penerapan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dalam memperkuat peran hukum sebagai fondasi pembangunan ekonomi kreatif di daerah.
KANWIL KEMENKUM BABEL
