Pangkalpinang, 26 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unit eselon I Kementerian Hukum RI serta pejabat di Kanwil Kemenkum Babel.
Rapat dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tahun 2025. Beliau mengingatkan bahwa meskipun sejumlah sasaran kinerja telah tercapai, masih terdapat beberapa target yang belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi menjadi landasan untuk perbaikan tata kelola, serta penguatan langkah-langkah korektif guna memastikan target kementerian tercapai dengan maksimal.
Selanjutnya, setiap unit utama memaparkan perkembangan kinerja mereka, mencakup realisasi program, serapan anggaran, serta capaian indikator. Beberapa hambatan pun teridentifikasi, seperti keterlambatan kegiatan dan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sinkronisasi antarfungsi yang memperlambat proses kerja. Dalam diskusi, diungkapkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan proses kerja sangat diperlukan.
Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum menyampaikan evaluasi strategis, yang menunjukkan adanya beberapa indikator yang belum optimal. Mereka menekankan pentingnya penguatan perencanaan kinerja dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Langkah korektif yang disepakati mencakup percepatan implementasi kegiatan, penataan ulang jadwal kerja, serta peningkatan koordinasi antara unit kerja. Semua langkah ini diharapkan dapat mempercepat capaian sebelum akhir tahun anggaran 2025.
Laporan evaluasi B11 menunjukkan beberapa capaian signifikan, seperti tercapainya 100% RKT RB pada Reformasi Birokrasi. Namun, masih terdapat beberapa satker yang belum menyelesaikan data dukung Perjanjian Kinerja. Serapan anggaran secara nasional tercatat sekitar 69%, dengan anggaran untuk belanja modal dan barang yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada layanan hukum, Ditjen AHU mencatat penyelesaian lebih dari 99%, dan bidang Kekayaan Intelektual (KI) mengalami peningkatan PNBP meski beberapa Kanwil belum mencapai target permohonan.
Dalam penutupan rapat, disampaikan bahwa penguatan koordinasi, komunikasi berjenjang, dan pengawasan internal sangat penting untuk mempercepat capaian akhir tahun. Semua unit diminta untuk mempercepat verifikasi dan penyampaian Laporan Kinerja serta menyusun LKjIP dua versi (PK lama dan PK baru). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan semua indikator kinerja dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berusaha maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dengan memastikan seluruh aspek tata kelola berjalan optimal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran, turut berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut untuk memastikan kelancaran evaluasi kinerja di wilayahnya.
KANWIL KEMENKUM BABEL
