Pangkalpinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Workshop Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat kapasitas satuan kerja dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas pada tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, beserta jajaran pegawai yang bertanggung jawab dalam pembangunan Zona Integritas. Workshop ini juga melibatkan seluruh pegawai Kantor Wilayah yang terlibat dalam pencapaian predikat WBK/WBBM.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indoensia, Bapak Hendro Pandowo, menegaskan bahwa setiap Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan (BHP) harus mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi evaluasi WBK/WBBM. Ia menekankan pentingnya kesiapan optimal, baik dari sisi administrasi, data dukung, maupun implementasi program dalam rangka memastikan pencapaian predikat WBK/WBBM secara maksimal dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, dalam sesi paparan yang dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Wilayah V dan Inspektorat Wilayah III, berbagai strategi telah dibahas, termasuk pemenuhan eviden, penguatan data dukung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung evaluasi Zona Integritas. Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergi antar unit kerja serta komitmen pimpinan dalam memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan dengan baik.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung menyampaikan bahwa "Komitmennya dan seluruh jajaran untuk mendukung penuh pencapaian predikat WBK/WBBM. Beliau berharap bahwa kegiatan ini dapat memperkuat kerjasama antar unit kerja dan mempercepat upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani."
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Kaswo menekankan "Pentingnya pelayanan publik yang responsif dan transparan, Pencapaian predikat WBK/WBBM bukan hanya untuk menilai kinerja kami, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang kami berikan."
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Babel,Rahmat Feri Pontoh mengungkapkan pentingnya kolaborasi yang solid antar unit kerja dalam memperkuat integritas. “Pembangunan Zona Integritas memerlukan komitmen kuat dari setiap individu. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pimpinan dan seluruh pegawai, kami yakin dapat memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk meraih predikat WBK/WBBM.”
Workshop ini juga diwarnai dengan sesi diskusi yang interaktif, di mana para peserta berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan data dukung serta strategi menghadapi evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI). Berbagai masukan dan solusi diberikan oleh narasumber untuk membantu seluruh peserta dalam mempersiapkan evaluasi WBK/WBBM dengan lebih optimal.
Dengan berakhirnya workshop ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkum Babel dapat memanfaatkan pedoman yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat integritas dalam pemerintahan yang bersih dan melayani.
KANWIL KEMENKUM BABEL
