Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan penguatan sinergi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perumusan kebijakan regulasi berbasis evidence. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, bertempat di kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, serta Ketua Tim Kerja BSK, Ismail. Juga turut hadir JFT Analis Hukum Ahli Muda, Poppy Rinafany; JFT Analis Hukum Ahli Pertama, Winda Astuti; CPNS Analis Kebijakan, Eka Trishea; serta Sekretaris Bappeda, Oyon Rio Ricardo.
Forum ini dibuka oleh Ketua Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Babel, yang menyampaikan rencana pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di daerah. Forum ini diharapkan dapat mencegah pengambilan kebijakan yang tidak selaras dengan regulasi, serta meminimalisir potensi konflik dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan daerah. Forum ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel mengusulkan penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan berbasis analisis. Sekretaris Bappeda menyambut baik usulan tersebut dan mendukung pembentukan FKK sebagai wadah untuk memperbaiki kualitas pembentukan regulasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Johan Manurung, Kepala Kanwil Kemenkum Babel, dalam statemennya menegaskan pentingnya pembentukan FKK. "Kami sangat mendukung terbentuknya FKK sebagai langkah strategis untuk menyatukan dan memperkuat peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di daerah. Ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan kebijakan yang sinergis, harmonis, dan berkualitas," ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas regulasi yang lebih baik dan berbasis pada analisis yang mendalam, serta memperkuat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif.
KANWIL KEMENKUM BABEL
