Pangkalpinang, 30 Oktober 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti kegiatan Forum Diskusi Peningkatan Kapasitas Analis Hukum (Fokus Hukum) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum. Forum ini mengangkat tema “Mengurai Hambatan Regulasi, Memperkuat Fondasi Investasi Nasional” dan diikuti secara daring dan luring oleh Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis Analis Hukum dalam mendukung reformasi regulasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. BPHN menegaskan bahwa peran para Analis Hukum tidak hanya sebatas penyusunan kajian normatif, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi hambatan hukum yang berdampak pada sektor ekonomi dan investasi nasional.
Acara dibuka dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Pusat Analis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi para Analis Hukum di seluruh Indonesia. Menurutnya, kemampuan analisis hukum yang tajam dan berbasis data merupakan kunci dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Selanjutnya, Kepala BPHN Kementerian Hukum, Min Usihen, memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa program Fokus Hukum merupakan inisiatif baru dari BPHN untuk memperkuat pembinaan teknis terhadap seluruh Analis Hukum di tingkat pusat maupun daerah. Program ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran dan kolaborasi lintas instansi guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum nasional.
Dalam sesi pemaparan materi, dua narasumber utama hadir memberikan pandangan strategisnya. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya deregulasi dan penyederhanaan proses perizinan dalam mendukung investasi. Ia menyampaikan analogi yang menarik bahwa “mengurus izin semestinya semudah memesan barang secara online,” menggambarkan betapa pentingnya efisiensi dan kepastian hukum dalam pelayanan publik dan dunia usaha.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, Aria Suyudi, menyoroti perlunya pembaruan paradigma hukum dalam menjawab tantangan investasi global. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi fasilitator pembangunan, bukan penghambat. Oleh karena itu, peran analis hukum sangat penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan selaras dengan semangat investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan ini diikuti oleh Defta Fahrun Setiady selaku Analis Hukum Ahli Pertama dan Indah Permata Sari sebagai CPNS Analis Hukum. Keduanya berpartisipasi aktif dalam diskusi serta menyerap substansi materi untuk diterapkan dalam konteks kebijakan hukum daerah, khususnya dalam upaya mendorong sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional di bidang investasi.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pandangan dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Kanwil Kemenkum se-Indonesia. Para peserta sepakat bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis hukum harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu menjawab dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan investasi yang cepat.
Kegiatan Fokus Hukum juga menegaskan komitmen BPHN untuk terus mengembangkan ruang dialog kebijakan hukum yang partisipatif, sekaligus memperkuat peran analis hukum dalam proses legal reform nasional. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbangun jaringan kolaboratif antar-analis hukum yang solid dalam memperkuat tata kelola hukum berbasis bukti (evidence-based policy).
Menutup kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan forum ini.
“Fokus Hukum menjadi ajang pembelajaran penting untuk memperkuat kapasitas analis hukum di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, kita belajar bahwa hukum tidak boleh menjadi penghambat, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus mendukung upaya reformasi regulasi dan memastikan kebijakan hukum yang dihasilkan selaras dengan arah pembangunan dan investasi nasional,” ujar Johan Manurung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
