Pangkalpinang, 29 Oktober 2025 — Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha muda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil, Rabu (29/10/2025).
Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, Kepala Kanwil KemenHAM Babel, Suherman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, serta pejabat struktural dan fungsional Kanwil. Dari pihak HIPMI Babel, hadir jajaran pengurus dan anggota yang mewakili berbagai sektor usaha di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Kakanwil Johan Manurung menyampaikan bahwa kerja sama antara Kemenkum dan dunia usaha menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat, tertib hukum, dan berkeadilan. “Kemenkum memiliki peran penting dalam memastikan pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, mulai dari aspek pendirian badan usaha, pendaftaran kekayaan intelektual, hingga kepastian hukum dalam berinvestasi,” ujarnya.
Johan juga menekankan bahwa pemerintah daerah melalui Kanwil Kemenkum siap mendukung HIPMI dalam peningkatan kapasitas hukum bagi pelaku usaha muda. “Kami membuka ruang kolaborasi untuk penyuluhan hukum, legalisasi usaha mikro, serta pendaftaran merek dan hak cipta, agar para pengusaha muda memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengembangkan bisnisnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Kakanwil KemenHAM Babel, Suherman, menambahkan bahwa selain perlindungan hukum, penting juga bagi pelaku usaha untuk memahami prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia (Business and Human Rights). “Prinsip usaha yang menghormati hak asasi manusia merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha modern. HIPMI dapat menjadi pelopor penerapan nilai-nilai HAM dalam dunia bisnis di Bangka Belitung,” ujarnya.
Dari pihak pemerintah daerah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, menjelaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan kegiatan konkret. Di antaranya melalui program pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, pembinaan hukum bagi UMKM dan startup lokal, serta pelayanan konsultasi hukum bagi pelaku usaha di bawah naungan HIPMI.
Ketua BPD HIPMI Babel dalam kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasinya atas sambutan dan keterbukaan dari Kanwil Kemenkum Babel. Ia menilai audiensi ini sebagai langkah awal yang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha muda dan instansi pemerintah. “Kami berharap sinergi ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi berlanjut dalam bentuk kerja sama nyata yang memberi manfaat bagi dunia usaha di Babel,” ungkapnya.
Audiensi ini juga membahas rencana pelaksanaan forum bersama antara Kemenkum dan HIPMI yang akan memfokuskan pada penyebarluasan informasi hukum, pendaftaran merek, dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha muda. Program ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran hukum dan partisipasi aktif pengusaha lokal dalam melindungi aset dan inovasi mereka.
Kegiatan ditutup dengan kesepahaman untuk menindaklanjuti hasil audiensi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang akan dirumuskan dalam waktu dekat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kemitraan antara Kemenkum dan komunitas pengusaha muda dalam menciptakan iklim usaha yang adil, berintegritas, dan berpihak pada pembangunan ekonomi daerah.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan lintas sektor sebagai bagian dari misi menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berbasis hukum yang kuat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
