Pangkal Pinang – 29 April 2025, Dalam rangka mendukung proses transisi kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menggelar kegiatan konfirmasi dan klarifikasi data hasil inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) serta persiapan pelaksanaan alih status dan likuidasi, bertempat di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum, Selasa (29/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Babel N.A. Triandini Oscar, Analis Pengelola Keuangan APBN Edi Kurniawan, serta operator aset persediaan dari lingkungan Kanwil Kemenkum dan Ditjen Pemasyarakatan Babel. Turut hadir sebagai narasumber dari Biro BMN Kementerian Hukum, Kepala Bagian Penatausahaan BMN Yessy Arvelina dan Analis Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Zulfikar.
Dalam pemaparannya, Zulfikar menyampaikan bahwa sebanyak 58 satuan kerja dinyatakan clear and clean serta siap untuk dialihkan statusnya melalui aplikasi SIMAN V2. Proses alih status ini mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti surat permohonan alih status, surat pernyataan penerimaan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja.
Seluruh usulan alih status dilakukan melalui aplikasi SIMAN V2, dan diajukan oleh Kanwil Kemenkum kepada Biro BMN Kementerian Hukum. Selanjutnya, Biro BMN akan meneruskan usulan tersebut ke KPKNL untuk diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Dalam masa transisi pascapemisahan kelembagaan, seluruh BMN masih tercatat atas nama Kementerian Hukum dengan kode satker 013. Oleh karena itu, diperlukan penetapan mana saja BMN yang digunakan oleh satker secara mandiri maupun bersama. Kementerian Hukum saat ini berperan sebagai pengampu utama proses transisi pemisahan BMN dari struktur lama Kementerian Hukum dan HAM.
Rati Nazla selaku pembina dari Biro BMN Kementerian Hukum memberikan pendampingan teknis kepada para peserta mengenai langkah-langkah pengajuan alih status penggunaan BMN. Prosedur dimulai dari login user analis satker, pemilihan tipe pengelolaan, hingga pengunggahan kelengkapan dokumen untuk selanjutnya diteruskan melalui koordinator wilayah hingga ke KPKNL.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan proses validasi, pengalihan, dan penghapusan BMN dapat berjalan lancar, tepat waktu, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Babel dalam mendukung transformasi kelembagaan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
KANWIL KEMENKUM BABEL
