Pangkal Pinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Babel terus berupaya meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan hukum di daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dari Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kebijakan.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat basis ilmiah dalam analisis regulasi serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pemerintah daerah. Dalam koordinasi yang dilakukan, berbagai aspek kebijakan daerah menjadi fokus utama, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas regulasi serta dampaknya terhadap masyarakat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Rahmat Feri Pontoh, menekankan bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan perspektif ilmiah dalam proses analisa kebijakan. "Kerja sama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat penting karena akademisi memiliki kompetensi dalam melakukan kajian berbasis data dan penelitian empiris. Ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi regulasi yang telah diterapkan serta menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Feri juga menambahkan bahwa Anev kebijakan yang dilakukan di tingkat daerah harus berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran akademisi dalam mengidentifikasi masalah, memberikan masukan berbasis riset, serta menyusun rekomendasi yang solutif menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada kajian akademik semata, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan lain yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam proses analisa dan evaluasi kebijakan, akan dilakukan serangkaian diskusi ilmiah yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan.
Dekan Fakultas Hukum UBB, Jeanne Darc Noviayanti Manik yang turut hadir dalam koordinasi ini, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk kontribusi nyata akademisi dalam pembangunan daerah. "Kami dari Fakultas Hukum UBB siap mendukung program Anev Kebijakan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Babel. Dengan pendekatan berbasis riset dan kajian akademik, kami berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi kebijakan daerah," ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara Kanwil Kemenkum Babel dan UBB, diharapkan hasil Anev kebijakan dapat lebih komprehensif serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
"Melalui kerja sama ini, kami berharap regulasi yang berlaku dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi kebijakan harus menjadi proses berkelanjutan agar pemerintah daerah dapat menyusun peraturan yang lebih efektif, berkeadilan, serta berbasis bukti," tutup Feri.
Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi ini diharapkan dapat membangun kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
KANWIL KEMENKUM BABEL
