Pangkalpinang, 12 Juni 2025 – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi hukum pemerintahan dan pembangunan daerah. Kamis (12/6), rombongan Pemkab yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Daerah, Bapak Nova, melaksanakan kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai dua regulasi strategis yang tengah dirancang, yaitu:
1. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Ajudan bagi Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat
2. Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Industri Tanjung Ular
3. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Babel diwakili oleh dua Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, yaitu Muhammad Iqbal dan Ismail.
Ajudan DPRD: Perlu Perbup atau Peraturan DPRD?
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam diskusi adalah keraguan terhadap bentuk instrumen hukum untuk pengadaan ajudan di lingkungan DPRD. Pemkab melalui Kepala Bagian Hukum, Bapak Hendra, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji apakah pengaturannya lebih tepat menggunakan Peraturan Bupati atau justru memerlukan Peraturan DPRD tersendiri.
“Tujuan kami adalah menciptakan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga efektif dan sesuai dengan norma-norma tata kelola kelembagaan,” jelas Hendra.
Tanjung Ular Menuju Kawasan Industri Strategis
Tak kalah penting, rencana penetapan Kawasan Industri Tanjung Ular juga menjadi fokus utama dalam kunjungan ini. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bangka Barat.
Pemkab berharap Kanwil Kemenkum Babel dapat memberikan dukungan dalam penyusunan regulasi kawasan tersebut, agar memiliki payung hukum yang kuat dan jelas, sekaligus membuka ruang investasi dan pengembangan berkelanjutan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mendorong pembangunan hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan daerah. Dengan sinergi bersama Kemenkum, Pemkab Bangka Barat optimistis dapat mempercepat realisasi kebijakan strategis tersebut.
