Pangkal Pinang, 22 Mei 2025 – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto,ikuti penutupan Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I Tahun 2025 secara virtual di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan dikhususkan bagi kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dalam rangka pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.
Pelatihan ini telah dilaksanakan pada 18–20 Februari 2025 dan diikuti oleh 2.962 peserta dari 1.764 desa/kelurahan dari Seluruh Indonesia. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 58 peserta dari 24 desa/kelurahan turut serta . Selain pelatihan selama tiga hari, peserta juga menjalani masa aktualisasi di Posbakum masing-masing selama tiga bulan (21 Februari–21 Mei 2025).
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam memperluas akses keadilan, serta meningkatkan kompetensi paralegal dari kelompok KADARKUM untuk memberikan layanan bantuan hukum langsung di desa dan kelurahan.
Kristomo menyampaikan bahwa sebanyak 1.320 peserta telah melaporkan hasil aktualisasi. Bentuk layanan yang telah diberikan meliputi Layanan informasi dan konsultasi hukum: 376 layanan, Layanan bantuan hukum advokasi: 154 layanan, Layanan penyelesaian konflik: 491 layanan, dan Layanan rujukan advokat: 31 layanan.” Laporan aktualisasi ini akan menjadi dasar untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi Paralegal “.kata Kristomo
Kristomo juga mendorong Kanwil Kementerian Hukum dan penyuluh hukum untuk terus aktif memberikan asistensi dan pendampingan kepada peserta serta Posbankum di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Kepala BPHN Min Usihen menyampaikan bahwa keberadaan paralegal dan Posbakum di tiap desa dan kelurahan sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang merata. Posbakum berperan sebagai pusat layanan hukum masyarakat, termasuk informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta layanan rujukan.” Harapannya, masyarakat akan semakin mudah dan dekat dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan hukum “ Harap Min Usihen .
Min Usihen berharap keberadaan paralegal di Posbankum dapat Membantu mengatasi ketimpangan akses keadilan, Memberikan layanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, Meningkatkan literasi hukum, Menyelesaikan konflik secara kolektif dan damai, Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum.
“Melalui kehadiran paralegal desa/kelurahan dan Posbankum, penyelesaian konflik dan pemenuhan akses keadilan diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan dekat dengan Masyarakat “ kata Min Usihen.
Turut hadir secara virtual dari Babel, Harun Sulianto, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kadiv Pelayanan Hukum Kaswo, Perancang PUU Madya Ismail, Penyuluh Hukum Muda Dwi Septarini, Muhamat Ariyanto, Sudihastuti, Rizki Amalia, Sofian, Penyuluh Hukum Pertama Fajar Husein .
KANWIL KEMENKUM BABEL
