Pangkal Pinang, 17 April 2025 – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh pimpin Rapat Penentuan Objek Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di Wilayah yang dilaksanakan pada hari Kamis, (17/4) bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah.
Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Analisis kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam rangka mendorong pelaksanaan evidence-based policy di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di daerah. Acara tersebut dimoderatori langsung oleh Ketua Tim Kerja BSK Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Ismail dan dihadiri oleh unsur pejabat Manajerial dan Non Manajerial terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.
Dalam arahannya, Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh menegaskan bahwa objek Analisis Kebijakan di wilayah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh unit pemrakarsa di lingkungan Kemenkum, seperti Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen AHU, Ditjen Kekayaan Intelektual, BPHN, BSK Hukum, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.
“Ada dua jenis kegiatan AIEK, yaitu analisis strategi implementasi kebijakan yang output-nya adalah rekomendasi untuk Kanwil atau BSK, serta analisis evaluasi dampak kebijakan yang hasilnya berupa rekomendasi kepada unit pemrakarsa pusat melalui BSK Hukum,” terang Rahmat.
Ia menekankan bahwa pemilihan objek Permenkumham untuk dianalisis harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
1. Terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024);
2. Telah diimplementasikan secara efektif minimal satu tahun (cut-off implementasi hingga 30 April 2025);
3. Bukan merupakan Permenkumham yang bersifat rutin atau hanya mengatur internal;
4. Bukan berasal dari unit di luar tugas dan fungsi Kanwil seperti Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Ditjen HAM;
5. Dipilih berdasarkan hasil pemetaan permasalahan hukum melalui SIPKUMHAM.
Sesi selanjutnya berupa diskusi terbuka yang melibatkan semua peserta dari berbagai bagian dan bidang pemangku layanan. Peserta diberi ruang untuk memberikan saran dan masukan mengenai peraturan yang potensial untuk dijadikan objek analisis.
“Prinsip keterlibatan aktif seluruh pemangku layanan tetap kita pegang. Semakin banyak masukan, maka semakin banyak refrensi yang dapat dipilih menjadi Objek Analisis,” ujar Ketua Tim Kerja, Ismail.
Adapun setelah ini, akan dilaksanakan beberapa rapat atau pertemuan lagi untuk lebih mematangkan lagi data-data dalam mendukung pelaksanaan AIEK di wilayah.
Kegiatan sendiri dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan, Muhamad Iqbal; JFT Perancang PUU Ahli Muda, Siti Latifah; JFT Analis Hukum Ahli Muda, Poppy Rinafany; serta para JFT dan JFU dari berbagai bidang, seperti Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), Humas, Kearsipan, dan PPNPN. Turut serta pula mahasiswa magang dari Universitas Pertiba yang tengah mengikuti program kerja praktik di Kanwil.
KANWIL KEMENKUM BABEL
