Bangka Belitung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut hadir secara daring dalam kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I yang mengangkat tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi”, pada Senin (15/09/2025).
Acara yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari Menteri Hukum, Kepala LAN RI, pimpinan tinggi kementerian/Lembaga Negara, akademisi, hingga analis kebijakan dari seluruh Indonesia. Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan komitmen bersama untuk membangun ruang dialog kebijakan yang partisipatif, inklusif, dan kolaboratif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI, Andry Indrady, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini dibentuk untuk menjawab tantangan kebijakan publik di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas. “Legal Policy Hub hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat sipil. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan,” tegasnya.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq menekankan pentingnya kolaborasi dalam peningkatan kualitas kebijakan. “Tidak mungkin sebuah sektor berdiri sendiri dalam menghasilkan kebijakan. Diperlukan sinergi lintas sektor agar pengetahuan dan pengalaman dapat digabungkan menjadi kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya sekaligus membuka acara menegaskan peran strategis Kemenkum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan regulasi. “Legal Policy Hub bukan sekadar repositori pengetahuan, tetapi platform kolaboratif untuk mengonsolidasikan peran analis kebijakan, menyaring hasil analisis, dan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang konsisten serta aplikatif,” jelasnya.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama lintas sektor. Dokumen kerja sama tersebut meliputi (1) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi peningkatan kualitas kebijakan di bidang Hukum dan Administrasi Negara; (2) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan Transformasi dan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga dalam rangka mewujudkan E-Goverment yang terintegrasi; (3) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan kerja sama di Bidang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; (4) Penandatangan Nota Kesepahaman penguatan Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan di Bidang Hukum dan Konstitusi; (5) Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama di Bidang Hukum, Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Apartur Sipil Negara.
Langkah ini menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber.
• Kepala BSK Hukum Kemenkum RI, Andry Indrady, membawakan materi tentang Legal Policy Hub sebagai jembatan inovasi industri pangan. Ia menegaskan bahwa dukungan kebijakan hukum yang visioner sangat dibutuhkan agar industri pangan dapat berkembang secara berkelanjutan.
• Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo W. Utama, menyampaikan materi tentang mendorong kebijakan ketahanan pangan yang berkualitas.
• Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas RI, Andriko Noto Susanto, yang menyampaikan materi penguatan spirit kemandirian pangan untuk pertumbuhan ekonomi dari perspektif Badan Pangan Nasional.
• Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN RI, Boediastoeti Ontowirjo, memaparkan dukungan riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pangan. Ia menekankan pentingnya penelitian yang berbasis data sains sehingga hasilnya dapat digunakan langsung dalam perumusan kebijakan yang efektif.
Diskusi interaktif yang digelar setelah pemaparan materi semakin memperkaya wawasan peserta. Pertanyaan dan masukan yang muncul tidak hanya berfokus pada kebijakan tingkat pusat, tetapi juga tantangan yang dihadapi di daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dari Bangka Belitung, kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, bersama Kepala Divisi P3H Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Tim Kerja BSK, CPNS, hingga mahasiswa magang. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Kanwil Babel dalam mendukung penguatan sinergi kebijakan di daerah.
“Kami di Bangka Belitung siap mengambil peran aktif dalam mendukung Legal Policy Hub. Forum ini menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa kebijakan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Dengan demikian, sinergi kebijakan nasional dan daerah akan semakin kuat, terutama dalam mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan “Kami di Kanwil Kemenkum Babel sangat mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan melalui Legal Policy Hub ini. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk berkolaborasi lebih erat dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, guna menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami percaya bahwa kebijakan yang dihasilkan akan memperkuat ketahanan pangan di Bangka Belitung dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi yang berkelanjutan. Ke depan, kami siap mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan hasil diskusi dan kebijakan yang dihasilkan oleh forum ini di tingkat daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan pusat dapat tercapai dengan optimal di lapangan.” Ujarnya
Dengan diluncurkannya Legal Policy Hub, diharapkan terbentuk ekosistem kebijakan yang lebih partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga sumber lahirnya rekomendasi kebijakan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi pangan secara berkelanjutan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
