Pangkal Pinang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung kembali menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap 2 (dua) Ranperda dan 3 (tiga) Ranperkada Belitung Timur yang dilaksanakan secara daring bertempat di Kantor Wilayah (Zoom Meeting), Kamis (11/09/25).
Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap draf:
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- Ranperda tentang Strategi Promosi Penanaman Modal;
- Ranperbup tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- Ranperbup tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
- Ranperbup tentang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
Kepala Kantor Wilayah Johan Manurung membuka dan memimpin rapat yang dilaksanakan melalui daring, beliau memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas sinergi dan kerja sama dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Ranperda dan Ranperkada, sehingga seluruh regulasi yang disusun kami harapkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa rapat harmonisasi merupakan pelaksanaan dari Pasal 58 Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga pengharmonisasian merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembentukan produk hukum daerah.
Menutup sambutannya, ia mengharapkan melalui rapat pembahasan pada hari ini hasil Raperda/Raperkada secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Ida Lismawati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung atas fasilitasi harmonisasi, sehingga seluruh produk hukum yang dibentuk oleh Pemda Belitung Timur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah (Johan Manurung), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh) JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Ismail, Irkham, Faisal Indrawan) JFT Perancang Muda (Beni Saputra, Elisanti, Siti Latifah, Septi Lestari, Imelda Hanum), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri).
Dari Kabupaten Belitung Timur hadir Plh. Sekretaris Daerah (Ida Lismawati), Inspektur Daerah (Haryanto), Asisten Pemerintahan dan Kesra (Ikhwan Fachrozi), Kepala Bagian Hukum (Amrullah), perwakilan Bappeda, Perwakilan DPMPTSP, dan Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung Timur.
KANWIL KEMENKUM BABEL
