Jakarta – Komitmen meningkatkan kualitas produk hukum daerah terus ditunjukkan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung. Dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Johan Manurung, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, tim melakukan konsultasi ke Kapus Anev BPHN.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyusun pedoman tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya selaras dengan standar nasional, tetapi juga relevan dan mudah diterapkan di daerah.
Dalam sesi konsultasi, dibahas secara mendalam prinsip, metode, hingga mekanisme tata kelola regulasi. Tujuannya jelas: menghadirkan pedoman yang mampu menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada.
Melalui pedoman Analisis dan Evaluasi (ANEV) ini, proses peninjauan regulasi ke depan diharapkan lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku. Hasil akhirnya, regulasi daerah akan semakin sederhana, tidak tumpang tindih, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pedoman ini bukan sekadar dokumen, tetapi panduan strategis agar regulasi daerah semakin berkualitas dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Johan Manurung.
Langkah sinergis ini menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel tak hanya berfokus pada pembentukan hukum, tetapi juga mendorong terciptanya regulasi yang efektif, solutif, dan berpihak pada publik.
KANWIL KEMENKUM BABEL
