Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta, Inspektur Jenderal Kemenkum Hendro Pandowo, seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, para Kepala Kantor Wilayah se-Indonesia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dari seluruh wilayah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan arahan Ketua Steering Committee yang disampaikan oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkum, pembukaan oleh MC, pembacaan doa, persembahan tarian, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal, sambutan Menteri Hukum, serta diakhiri dengan sesi foto bersama.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum menyampaikan visi dan misi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, dengan visi terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun misi yang ditekankan meliputi terwujudnya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Lebih lanjut disampaikan target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, antara lain terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan optimalisasi reformasi birokrasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Prioritas nasional Tahun Anggaran 2026 juga difokuskan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Rakordal ini mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045” serta menjadi forum penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh unit kerja eselon I dan jajaran di daerah yang telah berkontribusi signifikan terhadap capaian kinerja kementerian. Menteri Hukum menyoroti peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan pendirian yayasan penyedia makanan bergizi gratis.
Menteri Hukum juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pengembangan Kekayaan Intelektual. Selain itu, disampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas penyelesaian tunggakan pendaftaran KI, peningkatan layanan paten, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pemeriksaan substantif, serta sistem pemungutan royalti yang semakin transparan dan dipercaya publik. Indonesia juga disebut telah menempati posisi terdepan di kawasan ASEAN dalam bidang Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.
Capaian kinerja lain yang mendapat perhatian adalah percepatan layanan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang kini dapat diselesaikan dalam lima hari kerja, optimalisasi peran Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum yang telah melampaui target, serta peningkatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut temuan oleh Inspektorat Jenderal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun ini menjadi momentum penting bagi jajaran di wilayah untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah.
“Kegiatan ini memberikan penguatan strategis bagi seluruh jajaran Kemenkum di daerah untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta mendorong transformasi layanan hukum yang semakin profesional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan digital,” ujar Johan Manurung.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja Kementerian Hukum, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pencapaian target pembangunan hukum nasional secara berkelanjutan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
