Pangkalpinang (11/07/2025) – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan BSK Hukum Policy Talks yang mengusung tema “Kompetensi Unggul, Kebijakan Berkualitas”, pada Jumat, 11 Juli 2025 pukul 08.00–10.00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) dan dihadiri oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto; Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H), Junarlis; Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto; seluruh Kepala Divisi se-Indonesia, serta para JFT Analis Kebijakan dari berbagai Kantor Wilayah.
Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, menekankan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data (evidence-based policy), serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan pendekatan visual seperti penayangan karikatur dan video, peserta diajak untuk mengembangkan keterampilan critical thinking yang menjadi fondasi utama dalam proses analisis dan rekomendasi kebijakan.
Lebih lanjut, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pemahaman siklus kebijakan yang mencakup tahap agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi. JFAK didorong untuk berperan aktif dalam seluruh proses tersebut, demi terciptanya kebijakan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan akuntabel.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan ruang bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan berbagi pengalaman dari wilayah kerja masing-masing. Diskusi ini menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan kolaborasi antar analis kebijakan di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Bangka Belitung semakin termotivasi untuk mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, dan berkontribusi dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dari Kanwil Kemenkum Babel, turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H., bersama jajaran analis hukum dan analis kebijakan, baik JFT maupun CPNS, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang kebijakan publik.
KANWIL KEMENKUM BABEL
