Pangkalpinang – Dalam rangka memperkuat tata kelola kinerja instansi pemerintah menuju perencanaan yang lebih efektif dan terukur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) mengikuti Kegiatan Pengisian Matrik Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 12 November 2025.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkum, baik dari pusat maupun Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Babel, kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional, termasuk pejabat pengelola kinerja serta tim pelaporan yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja instansi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum, Bramantyo Agung Nugroho, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut. Hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan, Margaret Sari S, serta para pejabat fungsional tertentu dan umum dari seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah.
Dalam sambutannya, Bramantyo Agung Nugroho menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari proses penguatan manajemen kinerja yang akuntabel. Menurutnya, penyusunan Matrik Rencana Aksi (Renaksi) atas Perjanjian Kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap target kinerja memiliki langkah konkret yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. “Rencana aksi bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi peta jalan kinerja bagi setiap unit untuk mencapai sasaran strategis organisasi,” ungkapnya.
Sesi berikutnya dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Bapak Erwin, yang memberikan arahan mengenai tata cara pengisian Matrik Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 melalui tautan resmi. Dalam penjelasannya, Erwin menekankan agar seluruh satuan kerja menyesuaikan capaian kinerja Perjanjian Kinerja lama hingga periode Oktober 2025, sedangkan capaian untuk periode November–Desember 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja revisi sesuai matrik yang telah disampaikan sebelumnya.
Selanjutnya, Bapak Moslem Idrus memberikan penjelasan mendalam terkait dengan integrasi sistem pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-Performance. Ia menyampaikan bahwa seluruh capaian kinerja dan rencana aksi wajib diinput ke dalam aplikasi tersebut untuk memastikan keseragaman data antarunit. Selain itu, Moslem juga menyoroti pentingnya kesiapan satuan kerja dalam menghadapi Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester II Tahun 2025, yang akan menjadi forum evaluasi nasional terhadap capaian kinerja dan rencana tindak lanjut menuju tahun anggaran 2026.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Chyntia, perwakilan dari Biro Perencanaan, yang membahas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Dalam paparannya, Chyntia mengingatkan agar setiap unit kerja melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Revisi, serta memastikan seluruh perubahan yang terjadi selama tahun berjalan dijelaskan secara transparan dalam laporan akhir. Ia juga menegaskan bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2025 tetap dilakukan dalam satu laporan komprehensif, dengan mencantumkan penyesuaian terhadap perubahan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
“Setiap unit harus menyiapkan draft Laporan Kinerja Tahunan 2025 sedini mungkin agar proses reviu dapat berjalan efektif dan tidak menumpuk di akhir tahun. LKjIP bukan hanya laporan administratif, tetapi bukti akuntabilitas kinerja yang harus disusun dengan data dan narasi yang kuat,” tegas Chyntia dalam arahannya.
Usai pemaparan dari narasumber, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, serta masukan terkait proses pengisian matrik dan pelaporan kinerja. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada sinkronisasi antarunit, terutama terkait penyelarasan antara perencanaan strategis, indikator kinerja utama, dan indikator hasil program.
Melalui kegiatan ini, Kemenkum menegaskan kembali pentingnya sinergi dalam pengelolaan kinerja di seluruh unit kerja agar implementasi rencana aksi dan pelaporan hasil dapat berjalan seragam serta mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum secara nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kanwil dalam mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi hasil (result-oriented bureaucracy).
“Rencana aksi adalah kompas kinerja kita. Melalui pengisian matrik dan penyusunan laporan yang terukur, kita tidak hanya melaksanakan kewajiban administratif, tetapi memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan organisasi,” ujar Johan Manurung.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel akan terus memperkuat pengendalian dan pelaporan kinerja dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan konsistensi, serta memastikan setiap capaian kinerja didukung dengan data yang valid dan terverifikasi.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil arahan dan mengisi Matrik Rencana Aksi Tahun 2026 secara tepat waktu dan sesuai pedoman. Langkah ini menjadi bagian penting dari siklus manajemen kinerja berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum, menuju tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi hasil nyata bagi publik.
KANWIL KEMENKUM BABEL
