Pangkalpinang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung mengikuti rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada yang dilaksanakan secara daring Zoom Meeting, Kamis (17/07/25).
Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pedoman teknis dan prosedur dalam harmonisasi Raperda dan Raperkada agar proses pembentukan produk hukum daerah semakin berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Hernadi, membuka kegiatan secara resmi dan menegaskan pentingnya prinsip keterpaduan, kejelasan perumusan, dan keselarasan antara peraturan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi. Kegiatan harmonisasi menjadi langkah strategis agar regulasi daerah tidak tumpang tindih dan dapat berjalan efektif dalam implementasinya.
Partisipasi aktif seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk dari Bangka Belitung, mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun peraturan yang lebih sistematis dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Upaya ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar semakin terarah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Setjen Kementerian Hukum, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Ardiansyah (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama), Ketua Tim Kerja Pengharmonisasian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Peradilan, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung (Harun Sulianto), Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh) PJFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Ismail, Faisal Indrawan) JFT Perancang Muda (Septi Lestari, Imelda Hanum, Beni Saputra), JFT Perancang Pertama (Imam Rokhyani, Heri Sandri, Anita Azzahra), dan CPNS Perancang Pertama (Pratiwi).
Kanwil Kemenkum Babel
