Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun 2025 pada tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026, pukul 15.30–20.30 WIB, bertempat di Hotel Santika Ice BCD City.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keandalan data Laporan Keuangan serta BMN Tahun 2025. Proses rekonsiliasi ini juga menjadi tahapan penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung hadir dan berpartisipasi aktif melalui jajaran pengelola keuangan dan BMN, yakni NA. Triandini Oscar selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Edi Kurniawan selaku Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Hendra dan Dewi Maharani selaku Pranata Keuangan APBN Mahir, Homsiah selaku Penelaah Teknis Kebijakan, serta Asmayanti selaku Pranata Keuangan APBN Terampil.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Biro Keuangan yang menjelaskan bahwa tujuan utama rekonsiliasi ini adalah melakukan verifikasi dan validasi penyajian data transaksi Laporan Keuangan Tahun 2025, memantau progres penyusunan laporan keuangan pada tingkat satuan kerja dan kantor wilayah, serta menuntaskan permasalahan data keuangan dan BMN hingga 31 Desember 2025. Adapun output kegiatan meliputi Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Keuangan, dan Laporan BMN Tahun 2025 tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah.
Kegiatan ini diikuti oleh 228 peserta yang berasal dari 8 unit eselon I, 33 Kantor Wilayah, 3 Badiklat, 5 BHP, serta Poltekpin, dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal TA 2026 dan DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilaksanakan pemberian penghargaan kinerja terbaik baik di lingkup unit utama maupun kantor wilayah. Untuk kategori unit utama, IKPA terbaik diraih oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI sebagai peringkat pertama, disusul BPHN dan BSK. Sementara pada tingkat kantor wilayah, kinerja terbaik pagu besar diraih oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, pagu sedang oleh Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau, serta pagu kecil oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran terbaik periode 1 Januari–31 Desember 2025. Ia menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut pada Tahun Anggaran 2026 melalui langkah-langkah strategis, antara lain realokasi anggaran untuk program prioritas, percepatan belanja dengan tetap memperhatikan efisiensi, pencapaian target pelaksanaan anggaran, serta penguatan tata kelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya ketelitian dalam pencatatan transaksi keuangan dan aset negara, pelaksanaan rekonsiliasi yang efektif, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan BMN.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel bersama narasumber dari Kementerian Keuangan RI yang membahas penguatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN, serta ditutup dengan pelaksanaan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh.
Di akhir kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengatakan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan integritas pengelolaan keuangan negara. “Rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini merupakan instrumen penting untuk memastikan keselarasan, ketepatan, dan akurasi data keuangan serta BMN di seluruh satuan kerja. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta pencapaian opini WTP,” ujar Johan Manurung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
