Bangka – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka terkait permohonan dukungan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual di tingkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Bangka, mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, serta jajaran terkait lainnya, seperti Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto. Selain itu, turut hadir pula pejabat dari Pemerintah Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka, termasuk Bupati Bangka, Feri Insani, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus, dan anggota DPRD lainnya.
Dalam kegiatan ini, Johan Manurung menyampaikan potensi Kekayaan Intelektual yang dimiliki Kabupaten Bangka, seperti madu Plaket dan kemplang, yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk-produk tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah.
"Koordinasi ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan sinergi antara Kemenkum Babel dan Pemerintah Kabupaten Bangka. Dengan terbentuknya Perda tentang Kekayaan Intelektual, kita dapat memperkuat perlindungan hukum bagi produk-produk daerah, serta memberikan dorongan bagi perkembangan inovasi kreatif di wilayah ini," ujar Johan Manurung.
Bupati Bangka, Feri Insani, memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kemenkum Babel dalam memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum Kekayaan Intelektual. Ia berharap bahwa dengan adanya peraturan daerah ini, potensi kekayaan intelektual Kabupaten Bangka dapat terlindungi dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Hendra Yunus, juga mendukung penuh rencana pembentukan Perda tentang Kekayaan Intelektual. Ia berharap langkah ini dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk mendukung kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual.
Kegiatan koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Kemenkum Babel, Pemerintah Kabupaten Bangka, dan DPRD Kabupaten Bangka dalam upaya pembentukan dan penyusunan Perda tentang Kekayaan Intelektual. Diharapkan, dengan adanya dukungan dari semua pihak, peraturan daerah ini dapat segera terbentuk dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Bangka.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, mengungkapkan, "Dengan koordinasi yang solid ini, kita berharap bisa memperkuat perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual di daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan."
Berita ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perlindungan hukum di tingkat daerah.
KANWIL KEMENKUM BABEL
