Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Entry Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa, 21 April 2026, yang bertempat di Balai Pengayoman. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Evaluasi Zona Integritas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dan jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Babel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya evaluasi ini dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik di lingkungan Kemenkum Babel. "Kami berharap evaluasi ini dapat menjadi momen untuk memperbaiki dan memperkuat seluruh sistem yang ada di Kanwil Kemenkum Babel. Setiap langkah yang kita ambil harus berfokus pada pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."
Beliau juga mengingatkan seluruh Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengikuti tahapan evaluasi dengan baik serta menjawab pertanyaan Tim Pemeriksa Internal dengan tepat dan transparan, demi memastikan terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia , Titut Sulistyaningsih, memaparkan secara rinci mengenai mekanisme desk evaluasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satuan kerja dalam pengusulan Zona Integritas, serta pembaruan kebijakan evaluasi pada Tahun 2026. Sementara itu, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia , Elychia Roly Putri, menjelaskan teknis penilaian dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja, terutama terkait data dukung yang mendukung kesiapan dalam proses evaluasi.
Kegiatan ini berakhir dengan penegasan mengenai mekanisme evaluasi, alur koordinasi antar unit kerja, serta komitmen bersama untuk memastikan seluruh tahapan evaluasi Zona Integritas dapat berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan ini, turut hadir pula Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, yang menegaskan pentingnya sinergi dalam upaya mewujudkan WBBM. "Kesuksesan kita dalam evaluasi ini sangat bergantung pada kerjasama yang solid antar unit kerja. Kami akan terus memastikan bahwa semua tahapan dilakukan dengan transparan dan penuh komitmen," ungkap Rahmat Feri Pontoh.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di Kemenkum Babel dapat lebih siap menghadapi evaluasi berikutnya, serta berkomitmen untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
