Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh didampingi oleh Ketua Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) dalam rangka percepatan pelaksanaan program koperasi desa/kelurahan merah putih serta pendampingan pengunggahan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025. Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam koordinasi tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk mendorong Pemerintah Kab/Kota se-Bangka Belitung untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih salah satunya penyusunan instrumen regulasi yang dibutuhkan yakni Ranperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Feri menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung siap untuk melakukan percepatan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Ranperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam 1 hari kerja.
Bahwa berdasarkan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendapatkan skor akhir 97,48 dari 100 dan dikategorikan AA (Istimewa) sedangkan Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperoleh skor 96.52 kategori AA (Istimewa).
Rahmat Feri Pontoh mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk segera memperbaiki catatan terhadap hasil evaluasi penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, sehingga nilai pada beberapa variabel bisa dioptimalkan dengan harapan perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 bisa meningkat.
Pj. Sekretaris Daerah Fery Afrianto menyambut baik koordinasi tersebut, beliau menyampaikan dukungannya terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penilaian Indeks Reformasi Hukum, khususnya untuk variabel I mengenai tingkat koordinasi dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah, harapannya nilai Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat meningkat.
Fery Afrianto menambahkan perlu adanya persamaan persepsi dan pemahaman dalam pembentukan produk hukum, diharapkan melalui harmonisasi dapat menciptakan produk hukum (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang berkualitas serta bersifat aplikatif di lapangan.
Dalam kesempatan yang berbeda, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan menyambut baik koordinasi dan kerja sama melalui nota kesepakatan yang diajukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, diharapkan melalui nota kesepakatan tersebut bisa memperkuat kerja sama, terutama dalam pembentukan produk hukum daerah, yang masuk dalam salah satu variabel I penilaian Indeks Reformasi Hukum.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Achmad Subekti menyambut baik koordinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, beliau memberikan apresiasi atas pendampingan dari Kantor Wilayah pada kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kota Pangkal Pinang, sehingga diperoleh skor 96.52 dengan kategori AA (Istimewa).
Bahwa terkait catatan hasil penilaian IRH Tahun 2024 akan menjadi atensi dan perhatian bagi Pemkot Pangkal Pinang, untuk memperbaiki data dukung dan mengoptimalkan pada penilaian pada variabel I dan II sehingga perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 ini bisa meningkat.
Kemudian, beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Bagian Hukum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM serta stakeholder lainya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kaitanya dengan penyiapan Ranperkada Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengharapkan melalui koordinasi tersebut, Kantor Wilayah bersama Pemerintah Daerah dapat memperkuat sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mendukung percepatan program-program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita.
KANWIL KEMENKUM BABEL
