Pangkal Pinang - Dalam rangka pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum untuk tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Babel melaksanakan koordinasi untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung bertempat di Ruang Kepala Biro Hukum, Kamis (17/04/2025).
Tim dari Kantor Wilayah diwilayah diterima secara langsung oleh Kepala Biro Hukum Harpin, didampingi oleh JF Perancang ahli Madya Andi Namandang dan JF Analis Hukum ahli Muda Indra Utama.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Tim Kerja IRH Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, salah satunya terkait pendampingan penilaian indeks reformasi hukum.
Lebih lanjut, beliau menginformasikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum akan melakukan pendampingan pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum Tahun 2025, sehingga diperlukan sinergisitas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung agar dalam pelaksanaan IRH berjalan optimal serta memperoleh nilai yang lebih baik.
Indeks Reformasi Hukum (IRH) memiliki 4 variabel utama untuk penilaian diantaranya:
- Koordinasi harmonisasi regulasi dengan Kemenkum
- Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Kualitas re-regulasi/deregulasi berdasarkan reviu dan
- Penataan database Peraturan Perundang-undangan.
Terhadap keempat variabel tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi agar memperhatikan time line penilaian IRH Tahun 2025, oleh karena itu segera menginventarisasi dan menyiapkan data dukung yang diperlukan.
Kepala Biro Hukum Harpin menyambut baik koordinasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, khususnya terkait dengan pembangunan hukum melalui penilaian indeks reformasi hukum di daerah.
Harpin mengharapkan kedepannya sinergisitas akan semakin meningkat sehingga pembangunan hukum di Provinsi Kep. Bangka Belitung secara umum dapat semakin baik dan berkualitas melalui meningkatnya nilai Indeks Reformasi Hukum di seluruh Kabupaten/Kota.
Pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung berhasil memperoleh nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 97.48 dengan kategori nilai istimewa.
KANWIL KEMENKUM BABEL
