Bangka, 3 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sudihastuti, menghadiri Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB). Seminar yang mengangkat tema “Sinergi Ombudsman dan Kementerian Hukum dalam Pengawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance” ini berlangsung di Ruang VICON Fakultas Hukum UBB, Senin (3/11/2025).
Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua Penyelenggara Alvin Farel Tambunan serta Ketua Umum PIKHM_FHUBB Grafina. Dalam sambutannya, Wakil Dekan II Fakultas Hukum UBB, Dr. Rio Armanda Agustian, menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai standar pelayanan publik serta peran penting lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai narasumber pertama, Sudihastuti dari Kanwil Kemenkum Babel menjelaskan arah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam peningkatan pelayanan publik yang sejalan dengan visi Good Governance. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, ia memaparkan bahwa Kemenkum saat ini telah menyediakan layanan publik dalam dua bentuk: layanan daring (online service) dan layanan luring (offline service).
“Melalui aplikasi seperti Porsibel, AHU Sigap, dan E-Harmonisasi, masyarakat kini dapat mengakses layanan hukum secara cepat dan transparan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel telah mencapai sejumlah capaian strategis, di antaranya pembentukan 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Narasumber kedua, Agung Nugraha dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, menjelaskan bahwa tugas utama Ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Ombudsman tidak sekadar tempat pengaduan, tetapi berperan aktif dalam memastikan setiap penyelenggara negara bekerja sesuai aturan dan tidak melampaui kewenangan,” terang Agung.
Ia juga menguraikan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta menegaskan pentingnya peran Ombudsman dalam menjaga prinsip Good Governance dan Good Government.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan seputar mekanisme pengawasan publik serta sinergi antara lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan apresiasinya kepada Fakultas Hukum UBB atas terselenggaranya seminar tersebut.
“Sinergi antara dunia akademik, Ombudsman, dan Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Johan.
Dengan kegiatan ini, diharapkan mahasiswa sebagai calon praktisi hukum dan penggerak perubahan dapat memahami pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
KANWIL KEMENKUM BABEL
