Pangkal Pinang, 20 Juni 2025 – Dalam rangka memperkuat peran strategis analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung turut serta dalam kegiatan “BSK Hukum Policy Talks” yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat pagi (20/6).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga 10.40 WIB ini diikuti oleh para pejabat tinggi madya dan pratama, serta para fungsional analis kebijakan dari seluruh Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Babel, hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, beserta jajaran fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, dan CPNS Analis Kebijakan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan fungsi analis kebijakan sebagai pilar utama dalam mendukung kebijakan berbasis data dan analisis yang komprehensif. “Penguatan ini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan berorientasi hasil,” tegasnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi ajang internalisasi bagi seluruh ASN, baik pimpinan maupun pelaksana, mengenai tugas dan fungsi BSK Hukum sebagaimana tertuang dalam Organisasi dan Tata Kerja (Orta) Kemenkum. Melalui pemahaman yang utuh, diharapkan para ASN di daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas kebijakan hukum di level pusat dan daerah.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pejabat tinggi BSK Hukum seperti Sekretaris Badan Dwi Harnanto, Kepala Pusat P4H Junarlis, Kepala Pusat Yankum Hadiyanto, dan Kepala Pusat EPKH M. Yani Firdaus, serta seluruh jajaran analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Babel menunjukkan komitmen dalam mendukung terwujudnya kebijakan hukum yang adaptif dan solutif bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menghasilkan kebijakan hukum yang lebih baik ke depan.
KANWIL KEMENKUM BABEL
