Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.

“Saya harap jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menyederhanakan proses pendaftaran indikasi geografis agar semakin banyak yang mendaftar, jangan dipersulit,” ucap Supratman di gedung Kemenkum, Rabu (4/6/2025).

Selain itu, Kemenkum melalui DJKI menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

Tak hanya di tingkat nasional, Kemenkum juga mendorong kolaborasi antara Kantor Wilayah Kemenkum dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara.

“BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang menteri kelahiran Sulawesi ini dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI.

Menurut Supratman, upaya meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan KI. Untuk itu, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” katanya.

Untuk diketahui, DJKI Kemenkum mencatatkan peningkatan permohonan KI dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 permohonan.

Kemudian, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Supratman.

Hadir mengikuti kegiatan tersebut secara langsung Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, serta Analis KI Ahli Pertama Erlangga H. Wibowo.

Pangkalpinang, 4 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan kegiatan Orientasi CPNS Tahun 2025 untuk memperkenalkan tugas dan fungsi berbagai bidang yang ada di lingkungan Kemenkum Babel. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 4 Juni 2025, di Kantor Wilayah, dan diikuti oleh para CPNS serta pejabat terkait.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan latihan PBB (Peraturan Baris-Berbaris) dan Orientasi Fisik sebagai bagian dari pembekalan fisik bagi CPNS. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan materi bidang administrasi hukum umum yang disampaikan oleh M. Bangbang, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Materi ini membahas tentang tugas dan fungsi administrasi hukum umum yang meliputi pelayanan hukum kepada masyarakat, serta berbagai jenis layanan yang diberikan, seperti pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, kewarganegaraan, dan advokasi keperdataan. Materi ini sangat penting karena mencakup berbagai aspek hukum yang ada di masyarakat, yang perlu dipahami oleh setiap ASN Kemenkum Babel.

Selain itu, Edi Kurniawan, Ketua Tim Pengelola Keuangan dan BMN, memberikan paparan mengenai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN, yang mencakup pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, dan penyusunan laporan keuangan. Edi juga menjelaskan hak-hak CPNS, termasuk tentang gaji, tunjangan, dan prosedur pengajuan cuti serta pengaturan terkait masa kerja yang akan berlaku mulai 1 Juni 2025.

Selanjutnya, Sriyani Agustina, Ketua Tim Humas RB dan TI, menjelaskan tentang tugas dan fungsi Hubungan Masyarakat, yang meliputi kegiatan publikasi, dokumentasi, dan penyebaran informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Kanwil Kemenkum Babel kepada publik. Dalam paparan tersebut, Sriyani juga menyoroti pentingnya pengelolaan media sosial dan website resmi Kanwil sebagai sarana untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi kepada masyarakat.

Tak kalah penting, Margaret Sari, Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan, memaparkan tentang tugas dan fungsi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana. Ia juga menjelaskan tentang peran penting dalam memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM, yang menjadi bagian dari komitmen Kemenkum Babel dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada CPNS mengenai tugas dan tanggung jawab mereka di berbagai bidang, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, CPNS diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi dan berkontribusi positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Kanwil Kemenkum Babel terus berkomitmen untuk membekali CPNS dengan pengetahuan yang dibutuhkan agar mereka siap menghadapi tantangan yang ada, serta berperan aktif dalam upaya pengembangan Kementerian Hukum yang lebih baik di masa depan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, 4 Juni 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung secara resmi melaksanakan hari ke dua Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II tahun 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi serta sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung dengan Organisasi Bantuan Hukum, serta dilaksanakan secara daring dan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2025.

Pada hari kedua pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II tahun 2025 diikuti sebanyak 115 peserta yang merupakan anggota Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan yang ada di wilayah Bangka Belitung.

Pelatihan ini mengacu pada kurikulum resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Diklat Paralegal. Selama pelatihan, peserta akan menerima 11 (sebelas) mata ajar yang disampaikan oleh narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan Penyuluh Hukum. Seluruh sesi dimoderatori oleh Penyuluh Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung.

Pada hari Kedua, para peserta mengikuti tiga materi , yaitu “Teknik Komunikasi Paralegal yang disampaikan oleh Perwakilan Penyuluh Hukum” Bantuan Hukum dan Advokasi yang disampaikan oleh Perwakilan LBH YLBH Lentera Serumpun Sebalai” serta “Prosedur Hukum dalam system Peradilan di Indonesia yang disampaikan oleh Perwakilan LBH al-Hakim. Pelatihan ini bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga sarana memperkuat peran strategis Posbankum di tingkat Desa dan Kelurahan.

Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani tahap aktualisasi selama tiga bulan sebagai bentuk implementasi langsung dari materi yang telah dipelajari. Tahapan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung dalam mendukung program nasional pembinaan hukum, sekaligus upaya berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh didampingi oleh Ketua Tim Kerja Muhamad Iqbal berserta Tim melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang dilaksanakan pada Rabu, 6 Juni 2025 bertempat di Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah.

Dalam koordinasi tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh menginformasikan bahwa sampai dengan bulan Juni, Pemerintah Daerah Kab. Bangka Tengah telah mengajukan permohonan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah sebanyak 6 (enam) Ranperda dan 25 (dua puluh lima) Ranperkada, dengan demikian Bangka Tengah menjadi kabupaten yang paling banyak mengharmonisasikan produk hukumnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung.

Salah satu hal yang perlu menjadi atensi bersama yakni terkait simplifikasi regulasi, yang dapat dilaksanakan melalui penyusunan produk hukum yang memuat beberapa sektor yang saling terkait secara materi muatan dan substansi ke dalam satu produk hukum.
Feri mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kab. Bangka Tengah untuk mensukseskan kegiatan pelatihan Parletak (Pelatihan Paralegal Serentak) Tahun 2025 dan pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan.

Staf Ahli Bupati M. Anas Maruf dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung atas fasilitasi dan layanan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada. Pemerintah Daerah Kab. Bangka Tengah mendukung sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung.

Hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut yaitu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Ketua Tim Kerja Muhamad Iqbal, Sekretaris Tim Kerja Siti Latifah, dan JFT Perancang (Beni Saputra dan Imam Rokhyani). Sedangkan dari Pemerintah Daerah Kab. Bangka Tengah hadir Staf Ahli Bupati M. Anas Maruf dan didampingi JFT Perancang pada Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Tengah.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung Rahmat Feri Pontoh pimpin rapat harmonisasi terhadap Ranperda dan Ranperwako Kota Pangkal Pinang bertempat di Kantor Wilayah, Rabu (04/06/25).

Rapat tersebut, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap:
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Smart City;
2. Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Ranperwako tentang Kode Klasifikasi Arsip;

Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh mengatakan bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda/Ranperkada merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut Feri menambahkan bahwa harmonisasi merupakan proses penyelarasan dan penyerasian antara Ranperda/Ranperkada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa Raperda/Ranperkada yang akan dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menghasilkan regulasi yang efektif dan efisien.

Bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah, harus memenuhi syarat formil (prosedural) pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengakhiri sambutannya, Feri mengharapkan pelaksanaan harmonisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien sebagaimana arahan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dimana perlu peningkatan akselerasi dalam layanan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada menjadi 5 (lima) hari kerja salah satunya melalui e-Harmonisasi.

Bahwa penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Smart City didasarkan pada visi pembangunan Kota Pangkal Pinang dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa penyelenggaraan smart city merupakan salah satu sub indikator dalam misi pembangunan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, serta Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempedomani Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk penyusunan Ranperwako tentang Kode Klasifikasi Arsip berpedoman pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Subekti dalam sambutannya mengapresiasi Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Raperda dan Ranperwako Pangkal Pinang, bahwa pembentukan produk hukum ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan hukum di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Raperda terkait, proses tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian draf Raperda dengan ketentuan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Hadir dari Kantor Wilayah adalah Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Ismail, Irkham), JFT Perancang Muda (Elisanti, Faisal Indrawan, Beni Saputra, Septi Lestari, Siti Latifah, Imelda Hanum), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri).

Sedangkan dari Kota Pangkal Pinang yaitu Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ahmad Subekti, Kabag Hukum Rusmi Thoiyibah, Kabid Penyelenggaraan e-Government Decky Sunarto, Kasi Penegakan Hukum Satpol PP J. Alberto, Kabag Bapperida, Erika Handoko, perwakilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Perancang pada Bagian Hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang, 3 Juni 2025 — Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Bagtum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel), N.A. Triandini Oscar, mengadakan orientasi dan arahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkum Babel. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Babel.

Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi masing-masing bagian di Kantor Wilayah serta prosedur dan etika kerja bagi CPNS yang baru bergabung. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat terkait, termasuk Akbar Aidul Poetra, Ketua Tim Kepegawaian, TU & RT, serta anggota Tim Kepegawaian, Marwin, M. Ari Anugrah, Intan Permata Sari, Wahyu Desyantoro, dan Asep Anggawijaya.

Dalam kesempatan tersebut, N.A. Triandini Oscar memberikan pemaparan mengenai tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum, yang mencakup pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, serta pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel. Ia juga menekankan pentingnya etika kerja, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas, serta menghormati senior dalam organisasi.

Selanjutnya, Akbar Aidul Poetra menyampaikan penjelasan terkait Peraturan Menteri Kemenkum RI No. 2 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, serta Tata Nilai ASN BerAKHLAK yang menjadi pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil. Ia juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban ASN, prosedur pengajuan cuti, serta pentingnya efisiensi dalam bekerja.

Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada CPNS mengenai peran dan tanggung jawab mereka, serta membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja yang profesional. Selain itu, CPNS diharapkan dapat segera melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kemenkum Babel.

Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun aparatur sipil negara yang berkompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam pelayanan publik.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Memasuki hari kedua masa orientasi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kep. Bangka Belitung (Kep. Babel) Rahmat Feri Pontoh, memberikan pembekalan materi terkait tugas dan fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kepada13 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kep. Babel pada Selasa, 3 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Kanwil.

Pembekalan ini merupakan bagian integral dari program orientasi CPNS, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran strategis Divisi P3H dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kemenkum.

"Divisi P3H adalah garda terdepan Kemenkum dalam melayani masyarakat terkait aspek peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum. Anda semua, sebagai CPNS, memiliki peran penting untuk melanjutkan estafet pelayanan prima ini, karena CPNS termasuk ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa" tegas Feri.

Beliau menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan sikap melayani dalam setiap interaksi dengan masyarakat dan mitra kerja. Selain itu, pemahaman terhadap struktur dan peran strategis institusi merupakan bekal utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional.

Dalam sesi pembekalannya, Feri menjelaskan secara rinci berbagai layanan dan lingkup kerja yang menjadi tanggung jawab Divisi P3H. Materi yang disampaikan meliputi keterkaitan peran Kemenkum dalam mendukung asta cita, visi,misi, tujuan dan sasaran strategis, profil Divisi, tugas dan fungsi, ruang lingkup kegiatan dan capaian dari setiap Tim Pokja BPHN/Ditjen PP/BSK di Kanwil sebagai perpanjangan tangan unit eselon I yang berhubungan dengan Divisi P3H.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, M. Iqbal dengan menyampaikan materi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sopian menyampaikan materi tentang Layanan Konsultasi Hukum Online.

Pembekalan ini diharapkan dapat membekali para CPNS dengan pengetahuan dasar yang kuat, sehingga mereka siap untuk berkontribusi secara optimal dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat saat mulai bertugas nanti.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kanwil Kementerian Hukum Kep. Babel, saat ini kembali melaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Tahap II yang dilaksanakan secara virtual zoom. Giat ini dimulai hari ini (Selasa, 3 Juni) dan akan berakhir di 5 Juni 2025, di hari ke-1 ini dihadiri oleh 115 calon paralegal yang sudah lolos verifikasi yang berasal dari berbagai desa/kelurahan di wilayah provinsi Kep.Babel

Acara ini di buka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) bapak Rahmat Feri Pontoh. Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh, mengatakan bahwa tujuan dari Parletak Tahap II ini adalah karena masih belum meratanya sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan masih tingginya antusiasme masyarakat dan stakeholders terhadap kegiatan pelatihan Paralegal.

“ saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mendukung terciptanya pos bantuan hukum di setiap desa/kelurahan di babel ke depannya, sebagaimana tertuang dalam asta cita presiden Prabowo” tambah beliau

Pada hari pertama ini, menghadirkan 3 narasumber yang berasal dari Organisasi Bantuan Hukum yaitu Ari aditia pangestu dari LBH Legal Justice Bangka Belitung dan John Ganesha Siahaan dari PDKP Babel, serta Dosen kriminologi universitas Muhammadiyah bapak Lendra Dika Kurniawan.

Dalam Parletak Tahap II ini, pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum Babel. Adapun materi yang akan disampaikan tetap mengacu pada pedoman BPHN nomor PHN-813.HN.04.03 tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Paralegal. Materi tersebut mencakup antara lain

“Dengan adanya Parletak ini diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Belitung melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan” ucap Rahmat Feri lagi

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (03/06/2025).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara afirmatif, holistik, dan berkesinambungan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Raperkada tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pengharmonisasian dilaksanakan berdasarkan Pasal 58 juncto Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Kami mengapresiasi seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah bersinergi bersama Kanwil Kemenkum Kep. Bangka Belitung dalam mendorong pembentukan regulasi di daerah sehingga pada hari ini dapat kita laksanakan secara serentak. “Hal ini agar koperasi dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan asta cita yakni menjadikan koperasi sebagai sarana pemerataan ekonomi berbasis desa”, ujar Feri.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Belitung, Salman Alfarisi, mengapresiasi atas percepatan harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Kep. Bangka Belitung. Salman juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam penyusunan raperkada seperti judul peraturan kepala daerah dan pemberian nama koperasi. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang, Andika Saputra, menyampaikan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi desa dan kelurahan dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Disisi lain, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bangka Tengah, Suhimin, menyampaikan progres pembentukan badan hukum KDMP di Bangka Tengah sudah mencapai 100%.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal per pasal yakni dari aspek substansi dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hadir dari Kantor Wilayah, Kadiv P3H Rahmat Feri Pontoh, JFT Perancang Madya (Muhamad Iqbal, Yanto Majid, Ismail, Irkham), JFT Perancang Muda (Faisal Indrawan, Elisanti, Beni Saputra, Septi Lestari, Siti Latifah, Imelda Hanum), dan JFT Perancang Pertama (Anita Azzahra, Imam Rokhyani, Heri Sandri).

Sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir secara virtual yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perwakilan dari Inspektorat Daerah, Perwakilan BAPPEDA, perwakilan Bagian Hukum Setda, dan perwakilan Bagian Organisasi Setda.

KANWIL KEMENKUM BABEL

Pangkal Pinang - Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Fery Pontoh melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan diterima langsung oleh wakil gubernur Bangka Belitung, Hellyana. Selasa, 03 Juni 2025.

Pada kesempatan ini Rahmat Fery Pontoh menyampaikan undangan untuk menghadiri Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi bantuan Hukum, pembukaan pelatihan pararegal serentak tahun 2025 dan pelatihan juru damai bagi kepala desa/lurah (peacemaker training) dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung, dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum nasional secara daring pada tanggal 05 Juni 2025.

Selanjutnya Rahmat Fery Pontoh juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan harmonisasi raperda dan raperkada, dimana Harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan kiranya kerjasama ini dapat berlanjut untuk kegiatan - kegiatan lainnya.

Pada kesempatan ini Kadiv P3H didampingi JFT Perancang Perundang-undangan Madya M. Ikbal dan Ismail, serta JFT Penyuluh Hukum M. Ariyanto dan Sudihastuti

Menyambut kehadiran Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Babel, Wakil Gubernur Bangka Belitung menyampaikan apresiasi nya atas kegiatan pelatihan pararegal (parletak) dan pelatihan juru damai (Peacemaker Training) yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional (BPHN ) bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung, dan Helliyana memastikan akan hadir langsung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum nasional tersebut.

Didampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bangka Belitung (Harpin) Hellyana menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan terus menjalin kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung untuk kegiatan Harmonisasi Raperda dan raperkada, serta kegiatan - kegiatan lainnya yang diselenggarakan Kementerian Hukum.

KANWIL KEMENKUM BABEL