Belitung, 18 April 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung mendatangi kantor LKBH Belitung di Kelurahan Pangkal lalang, Jumat, 18 April 2025, hal ini dalam rangka koordinasi persiapan pelaksanaan bantuan hukum 2025 dan keterlibatan Organisasi Bantuan Hukum dalam proses Seleksi Peacemaker Justice Award tahun 2025,
Dalam kunjungan ini, Kantor Wilayah yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH didampingi Penyuluh hukum muda Sofian, bertemu langsung dengan ketua LKBH Belitung (Heriyanto) beserta jajaran.
Ariyanto Menyampaikan bahwa pada tahun 2025, BPHN akan menjalankan beberapa program utama yang dalam pelaksanaanya melibatkan OBH. Program tersebut meliputi pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, pelatihan paralegal serentak, serta Peacemaker Justice Award.
Ariyanto menyampaikan bahwa Saat ini di BPHN sedang melakukan proses revisi anggaran bantuan hukum,jadi berharap rekan-rekan OBH di Babel yang akan melakukan rembursment/pencairan anggaran bankum, bisa bersabar menunggu sampai proses tersebut selesai.
Pada kesempatan tersebut, Ariyanto juga mengucapkan terima kasih kepada LKBH belitung atas dukungan dalam pelaksanaan Paralegal Serentak (Parletak) yang dilaksanakan pada 18-20 Februari lalu. “Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan OBH dalam tahapan pendaftaran, pembelajaran daring selama tiga hari, serta aktualisasi peran paralegal di desa atau kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Selanjutnya, Ariyanto mengucapkan selamat atas naik akreditasi LKBH dari C menjadi B pada tahun ini, kontrak bantuan hukum yang sudah ditandatangani menjadi langkah awal kemitraan antara OBH dan Kanwil dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Walaupun adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun ini tentu berakibat minimnya besaran anggaran yang diterima, namun kanwil berharap tidak mengurangi semangat OBH dalam melindungi masyarakat yang tersandung
Penyuluh hukum sofian, turut menyampaikan bahwa Koordinasi ini juga menjadi forum diskusi bagi Kanwil Kemenkum Babel dan LKBH belitung untuk ikut andil serta bersedia menjadi tim Panselda dalam pelaksanaan seleksi Peacemaker Justice Award 2025.
Sofian menyampaikan pentingnya peran Panselda dalam menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas selama proses seleksi berlangsung, terutama pada tahap verifikasi administrasi yang menjadi pintu awal penilaian terhadap para calon penerima penghargaan. “PJA bukan hanya ajang penghargaan, tetapi bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata para Kepala Desa dan lurah dalam memberikan pendampingan non-litigasi di tengah masyarakat. Maka, peran Panselda menjadi sangat penting untuk memastikan seleksi berjalan secara profesional dan akurat,” ujar Sofian.
TIM Pokja Luhkumbankum dan JDIH
