Pangkalpinang, 6 Oktober 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Senin (6/10/2025).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Agenda rapat kali ini mencakup dua pokok kegiatan utama, yaitu:
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sisa masa jabatan 2024–2029. Dalam kesempatan ini, Zharril Khifarri dari Fraksi PKS resmi dilantik sebagai Anggota DPRD menggantikan anggota sebelumnya. - Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang III Tahun Sidang I, yang dilaksanakan pada 18–21 September 2025. Hasil reses tersebut berisi berbagai aspirasi, temuan, serta permasalahan yang diperoleh dari masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).
Laporan hasil reses tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat paripurna ini merupakan bentuk dukungan dan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa sinergi lintas lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kemenkum Babel berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mendukung terciptanya kebijakan hukum yang berkeadilan, berpihak pada masyarakat, serta mendorong kemajuan daerah,” ujar Johan.
Dengan kehadiran Kanwil Kemenkum Babel pada Rapat Paripurna ini, diharapkan koordinasi antara instansi pusat dan daerah dapat semakin solid, guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel.
KANWIL KEMENKUM BABEL
