Pangkalpinang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan silaturahmi dan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Jumat (30/1). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah ini bertujuan memperkuat koordinasi serta membahas pengembalian dan pembaruan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).
Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, dan jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Babel, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, M. Bang Bang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A. Triandini Oscar, serta pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Dari pihak pemerintah daerah hadir Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, Sekretaris Daerah, Erna Kunondo serta tim pendamping pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pembaruan permohonan harmonisasi Raperbup agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian substansi kebijakan TPP ASN dengan kondisi fiskal daerah, termasuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menjelaskan bahwa pengembalian harmonisasi Raperbup merupakan bagian dari proses penjaminan kualitas regulasi daerah. Menurutnya, penyesuaian Raperbup TPP ASN perlu dilakukan secara cermat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah. “Harmonisasi ini tidak hanya memastikan kepatuhan normatif, tetapi juga memperhitungkan aspek implementasi agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain isu harmonisasi regulasi, audiensi juga membahas berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi masing-masing instansi di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Pemetaan bersama tersebut diharapkan menjadi dasar perumusan langkah strategis dan tindak lanjut kerja sama yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Babel dan pemerintah daerah.
Kakanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Babel dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara taat asas, selaras dengan kebijakan nasional, dan responsif terhadap kondisi daerah. “Melalui koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan, kami mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas dan implementatif,” tutupnya.
KANWIL KEMENKUM BABEL
